IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPenelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk penundaan kontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menguraikan implikasi penundaan kontrak akibat kondisi force majure dalam pandemi Covid-19. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan yang bersumber dari bahan hukum prime, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari kepustakaan akan dianalisis secara deduktif. Analisis yaitu metode analisis data pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari Undang-undang dan literature kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penundaan kontrak diatur dalam pasal 1244-1245 KUH-perdata menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkan unsur wanprestasi dalam perjanjian, selama keadaan memaksa tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya yang jenis penundaan kontraknya adalah kontrak dalam perjanjian lembaga perbankan, kontrak dalam perjanjian pembebanan jaminan tertentu, dan kontrak dalam perjanjian bisnis. Implikasi penundaan kontrak akibat kondisi force majure dalam pandemi covid-19 dimana terjadi tindakan dengan tidak menjalankan atau menunda melaksanakan prestasi yang tertuang dalam kontrak berimbas pada adanya wanprestasi dan ahirnya sengketa hukum keperdataan antara para pihak yang terkait daam kontrak tersebut. penyelesaian sengketa jalur pengadilan atau jalur litigasi mengacu pada hukum beracara tentang persyaratan yang dapat dilakukan suatu sengketa atau perbuatan hukum dapat di ajukan serta upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak. adapun preferensi untuk penyelesaian konflik (ADR) atau non-litigasi atau preferensi penyelesaian konflik dengan metode mediasi, arbitrase dan negosiasi.
Penundaan kontrak dalam KUH Perdata diatur pada pasal 1244‑1245, yang menyatakan bahwa keadaan memaksa dapat menghilangkan unsur wanprestasi bila benar‑benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak melaksanakan kewajibannya.contoh kontrak yang terdampak meliputi perjanjian lembaga perbankan, pembebanan jaminan tertentu, dan kontrak bisnis.Pada masa pandemi Covid‑19, kondisi force majeure menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan prestasi, sehingga menimbulkan wanprestasi dan sengketa perdata yang biasanya diselesaikan melalui jalur pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi.Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang penerapan pasal‑pasal tersebut serta penggunaan mekanisme penyelesaian alternatif menjadi penting untuk mengurangi dampak hukum akibat penundaan kontrak.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris terhadap putusan pengadilan Indonesia yang menangani kasus force majeure selama pandemi Covid-19 untuk mengidentifikasi pola interpretasi hakim dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan pasal 1244‑1245 KUH Perdata. Selain itu, analisis perbandingan antara klausul force majeure pada kontrak perbankan dan kontrak non‑perbankan (misalnya kontrak bisnis umum atau kontrak penyediaan barang) dapat mengevaluasi sejauh mana perbedaan tipe kontrak memengaruhi hak dan kewajiban pihak terkait dalam situasi darurat, yang pada gilirannya dapat menuntun revisi regulasi atau standar kontraktual. Selanjutnya, peneliti dapat merancang dan menguji model klausul force majeure yang bersifat fleksibel namun jelas, berdasarkan temuan empiris dan perbandingan lintas sektor, kemudian mengaplikasikannya dalam studi kasus simulasi untuk mengukur efektivitasnya dalam meminimalisir sengketa dan meningkatkan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.
| File size | 1.02 MB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakatKemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakat
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Dapat disimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya. KepalaDapat disimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya. Kepala
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di PengadilanPenyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di Pengadilan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek.Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek.
AINARAPRESSAINARAPRESS Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi dari penelitian ini berjumlah 46 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. TeknikJenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi dari penelitian ini berjumlah 46 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Teknik
PNJPNJ Tujuan penelitian ini merancang sistem informasi akuntansi yang dapat memberikan informasi mengenai data penjualan, data pembelian serta laporan keuanganTujuan penelitian ini merancang sistem informasi akuntansi yang dapat memberikan informasi mengenai data penjualan, data pembelian serta laporan keuangan
Useful /
GRAHAMITRAGRAHAMITRA Kedua model mungkin belum mencapai performa optimal jika tidak dilakukan tuning hyperparameter yang maksimal. Untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakanKedua model mungkin belum mencapai performa optimal jika tidak dilakukan tuning hyperparameter yang maksimal. Untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Model penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalamModel penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam
PCIJOURNALPCIJOURNAL Penelitian ini membahas kemampuan literasi informasi mahasiswa Ilmu Perpustakaan di UIN Sumatera Utara dalam menyiapkan skripsi mereka menggunakan modelPenelitian ini membahas kemampuan literasi informasi mahasiswa Ilmu Perpustakaan di UIN Sumatera Utara dalam menyiapkan skripsi mereka menggunakan model
UNAMAUNAMA Ghania Mart merupakan salah satu minimarket yang beroperasi di Muara Bulian, tepatnya di Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi atau depan Rumah Sakit Umum Daerah HajiGhania Mart merupakan salah satu minimarket yang beroperasi di Muara Bulian, tepatnya di Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi atau depan Rumah Sakit Umum Daerah Haji