UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriTujuan penulisan jurnal ini adalah untuk melihat politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semangat pencegahan perkawinan anak, cara yang digunakan adalah dengan menaikkan usia perkawinan. Hal ini yang dianggap urgent sehingga harus segera disahkan. Konfigurasi politik dalam pembentukan undang‑undang ini bisa dibilang sebagai konfigurasi demokrasi, terlihat dari pembahasannya yang menyerap aspirasi dari berbagai pihak, namun dapat juga dianggap sebagai konfigurasi otoriter, terlihat saat pemerintah menyerobot dan memaksakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah, padahal RUU tersebut sudah dibahas dan diusulkan oleh DPR.
16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 bertujuan mencegah perkawinan anak dengan menaikkan usia perkawinan.Proses pembentukan undang‑undang tersebut menunjukkan konfigurasi politik yang bersifat demokratis karena melibatkan aspirasi berbagai pihak, namun juga mengandung elemen otoriter ketika pemerintah memaksakan RUU.Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap mendesak untuk disahkan demi melindungi anak‑anak Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat menguji dampak kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun terhadap tingkat perkawinan anak di berbagai provinsi Indonesia, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Selanjutnya, analisis komparatif dapat dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana konfigurasi politik (demokratis versus otoriter) memengaruhi proses pembentukan undang‑undang keluarga di negara‑negara ASEAN, sehingga dapat mengidentifikasi pola‑pola umum atau perbedaan signifikan. Selain itu, studi empiris tentang efektivitas mekanisme dispensasi bagi perkawinan di bawah umur—baik melalui pengadilan agama maupun pengadilan negeri—dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut melindungi hak anak dan mematuhi standar internasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan prosedural yang lebih akuntabel.
| File size | 127.75 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
STMIKPLKSTMIKPLK Masalah kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan persoalan mendesak yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya terkait upayaMasalah kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan persoalan mendesak yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya terkait upaya
STIHALBANNASTIHALBANNA Putusan tersebut dianggap progresif dalam menjamin nondiskriminasi terhadap anak, namun juga menuai kritik karena berpotensi mengganggu tasyri ilahi danPutusan tersebut dianggap progresif dalam menjamin nondiskriminasi terhadap anak, namun juga menuai kritik karena berpotensi mengganggu tasyri ilahi dan
AMORFATIAMORFATI Temuan menunjukkan bahwa meskipun kedua negara berbagi referensi normatif terhadap ajaran Islam, interpretasi dan penerapan disiplin fisik mereka bervariasi.Temuan menunjukkan bahwa meskipun kedua negara berbagi referensi normatif terhadap ajaran Islam, interpretasi dan penerapan disiplin fisik mereka bervariasi.
UPN VeteranUPN Veteran Selain itu DPMP4KB juga selalu melibatkan forum anak OBAMA dalam setiap kegiatan yang mendukung partisipasi anak, adapun program yang dijalankan oleh DPMP4KBSelain itu DPMP4KB juga selalu melibatkan forum anak OBAMA dalam setiap kegiatan yang mendukung partisipasi anak, adapun program yang dijalankan oleh DPMP4KB
IBRAHIMYIBRAHIMY 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan serta eksploitasi terhadap anak dilarang dan pelakunya akan dijatuhi hukuman. Dalam bidang ilmu hukum,35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan serta eksploitasi terhadap anak dilarang dan pelakunya akan dijatuhi hukuman. Dalam bidang ilmu hukum,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas anak; 2) mengetahui dan menganalisisPenelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas anak; 2) mengetahui dan menganalisis
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
UNIGHAUNIGHA Menurut Hukum Islam, nikah siri sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, sebagaimana diaturMenurut Hukum Islam, nikah siri sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, sebagaimana diatur
Useful /
UNIVSMUNIVSM Piagam Madinah dan konstitusi modern keduanya berfungsi sebagai instrumen hukum dan politik untuk mengelola keberagaman melalui prinsip keadilan, perlindunganPiagam Madinah dan konstitusi modern keduanya berfungsi sebagai instrumen hukum dan politik untuk mengelola keberagaman melalui prinsip keadilan, perlindungan
UNIVSMUNIVSM Pada akhirnya, dispensasi kawin harus benar-benar ditempatkan sebagai instrumen hukum terakhir (ultimum remedium), bukan sebagai jalan pintas. Dengan demikian,Pada akhirnya, dispensasi kawin harus benar-benar ditempatkan sebagai instrumen hukum terakhir (ultimum remedium), bukan sebagai jalan pintas. Dengan demikian,
UNHASUNHAS Dalam keadaan hukum pluralistik, studi ini menganjurkan lembaga-lembaga hukum Malaysia untuk mengakui perubahan suara wanita Adat sebagai katalisator perubahan.Dalam keadaan hukum pluralistik, studi ini menganjurkan lembaga-lembaga hukum Malaysia untuk mengakui perubahan suara wanita Adat sebagai katalisator perubahan.
UNILAUNILA Nilai kesamarataan di hutan pinus dan campuran Muarasipongi bernilai 0. 923, maka komunitas dimasukkan ke dalam kategori stabil serta memiliki indeks kesamaanNilai kesamarataan di hutan pinus dan campuran Muarasipongi bernilai 0. 923, maka komunitas dimasukkan ke dalam kategori stabil serta memiliki indeks kesamaan