UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriTujuan penulisan jurnal ini adalah untuk melihat politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semangat pencegahan perkawinan anak, cara yang digunakan adalah dengan menaikkan usia perkawinan. Hal ini yang dianggap urgent sehingga harus segera disahkan. Konfigurasi politik dalam pembentukan undang‑undang ini bisa dibilang sebagai konfigurasi demokrasi, terlihat dari pembahasannya yang menyerap aspirasi dari berbagai pihak, namun dapat juga dianggap sebagai konfigurasi otoriter, terlihat saat pemerintah menyerobot dan memaksakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah, padahal RUU tersebut sudah dibahas dan diusulkan oleh DPR.
16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 bertujuan mencegah perkawinan anak dengan menaikkan usia perkawinan.Proses pembentukan undang‑undang tersebut menunjukkan konfigurasi politik yang bersifat demokratis karena melibatkan aspirasi berbagai pihak, namun juga mengandung elemen otoriter ketika pemerintah memaksakan RUU.Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap mendesak untuk disahkan demi melindungi anak‑anak Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat menguji dampak kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun terhadap tingkat perkawinan anak di berbagai provinsi Indonesia, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Selanjutnya, analisis komparatif dapat dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana konfigurasi politik (demokratis versus otoriter) memengaruhi proses pembentukan undang‑undang keluarga di negara‑negara ASEAN, sehingga dapat mengidentifikasi pola‑pola umum atau perbedaan signifikan. Selain itu, studi empiris tentang efektivitas mekanisme dispensasi bagi perkawinan di bawah umur—baik melalui pengadilan agama maupun pengadilan negeri—dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut melindungi hak anak dan mematuhi standar internasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan prosedural yang lebih akuntabel.
| File size | 127.75 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UM PalembangUM Palembang Data diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 103 auditor internal PT Pegadaian di Makassar, Manado, Balikpapan, dan Bali dengan teknik purposive sampling.Data diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 103 auditor internal PT Pegadaian di Makassar, Manado, Balikpapan, dan Bali dengan teknik purposive sampling.
UM PalembangUM Palembang Penelitian ini menyimpulkan bahwa likuiditas dan kualitas aset secara positif memengaruhi kinerja keuangan, sementara Capital Adequacy Ratio (CAR) tidakPenelitian ini menyimpulkan bahwa likuiditas dan kualitas aset secara positif memengaruhi kinerja keuangan, sementara Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak
UNIVSMUNIVSM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE pada Direktorat Lalu Lintas KepolisianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian
UHBUHB Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapatHasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat
UHBUHB With the amendment to the Law, it provides guidance for directors to be more careful in carrying out BUMN business processes. Providing certainty to corporateWith the amendment to the Law, it provides guidance for directors to be more careful in carrying out BUMN business processes. Providing certainty to corporate
UHBUHB This inconsistency stems from the absence of standardized sentencing guidelines, unregulated judicial discretion, and uneven consideration of social inquiryThis inconsistency stems from the absence of standardized sentencing guidelines, unregulated judicial discretion, and uneven consideration of social inquiry
UHBUHB Indonesia belum memiliki regulasi eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh AI, sementara Swedia telah mengadopsi instrumen EU, termasuk DirectiveIndonesia belum memiliki regulasi eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh AI, sementara Swedia telah mengadopsi instrumen EU, termasuk Directive
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Hal ini merupakan masalah di Nusa Tenggara Barat sehingga menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi daerah Nusa Tenggara Barat, untuk bisa menyelesaikannyaHal ini merupakan masalah di Nusa Tenggara Barat sehingga menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi daerah Nusa Tenggara Barat, untuk bisa menyelesaikannya
Useful /
PORTALPUBLIKASIPORTALPUBLIKASI Proses klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) dengan evaluasi pada berbagai rasio data latih dan uji, serta nilai K. Model terbaik diperolehProses klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) dengan evaluasi pada berbagai rasio data latih dan uji, serta nilai K. Model terbaik diperoleh
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Hasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakanHasil penelitian menunjukkan adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen, namun distribusi tepat sasaran tidak terjamin karena pengecer tidak menggunakan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratifPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian menggunakan data primer dan sekunder, dengan metode observasi partisipatif, wawancara terstruktur menggunakan skala Likert (skor 1‑3), sertaPenelitian menggunakan data primer dan sekunder, dengan metode observasi partisipatif, wawancara terstruktur menggunakan skala Likert (skor 1‑3), serta