UNISBAUNISBA

MIMBAR : Jurnal Sosial dan PembangunanMIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan

Borders are an inseparable part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which must be defended at all costs because they are related to state sovereignty. Border areas often experience various problems, one of which is infrastructure development, thus requiring special management so as not to cause ongoing problems. This study aims to determine how government accountability affects border management in Riau Province. The research method used is the descriptive-qualitative method. The results of the study show that accountability carried out by local governments in border management in Riau Province is still experiencing various obstacles. Weak accountability in law enforcement causes accountability constraints in the process of resolving border management problems in Riau Province. Accountability of government programs and policies in border area management is hampered by limited funds for border area development and a lack of coordination among relevant agencies.

Akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan di Provinsi Riau masih mengalami berbagai kendala.Pertama, akuntabilitas hukum di wilayah perbatasan masih memiliki masalah dari perspektif hukum internasional dan penegakan hukum, salah satunya adalah peredaran narkoba ilegal.Kedua, akuntabilitas proses masih lemah dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.Ketiga, akuntabilitas program telah dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui beberapa program unggulan namun masih mengalami masalah dalam koordinasi antar instansi terkait.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan perbatasan di Indonesia. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan terpadu dalam pengelolaan perbatasan, dengan fokus pada peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat lokal. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan model pengelolaan perbatasan di Riau dengan provinsi lain yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang umum dihadapi. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman masyarakat perbatasan terhadap akuntabilitas pemerintah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan keamanan mereka. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan perbatasan Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan.

  1. Government Accountability in Border Management at Riau Province | Yuza | MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan.... doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.9328Government Accountability in Border Management at Riau Province Yuza MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan doi 10 29313 mimbar v0i0 9328
Read online
File size190.02 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test