UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumIndonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah Tanjung Jabung Barat. Untuk memahami dan menganalisis dampak hukum dari pelaku pembakaran lahan di wilayah di wilayah Tanjung Jabung Barat. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut 50 Ayat (3) huruf d dan Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar tahun dan denda sejumlah rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 194/Pid.B/LH/2023/PN Klt. Dampak kebakaran lahan kemungkinan besar adalah kerugian seperti (1) Kerugian Material (2) Korban Jiwa (3) Memusnahkan Flora Dan Fauna(3) Musnahnya Satwa Langka (4) Rusaknya Tumbuh-tumbuhan (5) Kekurangan Pangan (6) Pencemaran Lingkungan (7) Kurangnya Cadangan Air Bersih (8) Potensi Terjadi Tanah Longsor Meningkat (9) Pemanasan Global. Saran yang dikemukakan hendaknya Selain aparat penegak hukum, perlunya kerjasama dengan masyarakat setempat atau perangkat desa untuk melakukan himbauan, sosialisasi terkait dampak dari aksi pembakaran lahan tersebut.
Pelaku pembakaran lahan di Tanjung Jabung Barat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara satu tahun serta denda satu miliar rupiah, meskipun ancaman maksimal adalah 15 tahun penjara dan denda lima miliar rupiah.Kebakaran lahan menimbulkan berbagai dampak, termasuk kerugian material, korban jiwa, penghancuran flora dan fauna, serta konsekuensi lingkungan seperti pencemaran, kekurangan air bersih, tanah longsor, dan pemanasan global.Penegakan hukum yang lebih tegas dan upaya pencegahan diperlukan untuk mengurangi frekuensi kebakaran serta menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji seberapa efektif program sosialisasi dan himbauan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta perangkat desa dalam menurunkan angka kasus pembakaran lahan di wilayah Tanjung Jabung Barat, dengan menggunakan metode survei longitudinal dan analisis statistik. Selanjutnya, diperlukan studi mendalam tentang faktor sosio‑ekonomi yang memotivasi masyarakat melakukan pembakaran lahan, seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan pendapatan, dan ketersediaan alternatif lahan, menggunakan pendekatan kualitatif wawancara mendalam dan analisis tematik. Selain itu, penelitian dapat mengevaluasi penerapan teknologi deteksi dini seperti citra satelit atau drone dalam mengidentifikasi hotspot kebakaran secara real‑time serta integrasinya dengan proses penegakan hukum, melalui percobaan lapangan dan analisis cost‑benefit. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, meningkatkan efektivitas pencegahan, serta memperkuat sistem penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
| File size | 794.95 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurusPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus
MKRIMKRI a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannyaa) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya
UNEJUNEJ Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalamNegara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalam
AMIKOMAMIKOM Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan data diambil dari buku, jurnal, dan sumber media daring. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah IndonesiaMetode yang digunakan adalah kualitatif, dengan data diambil dari buku, jurnal, dan sumber media daring. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia
OJSOJS Ikut membahagiakan negara melalui prestasi di berbagai bidang, termasuk membela negara. Di masa globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuanIkut membahagiakan negara melalui prestasi di berbagai bidang, termasuk membela negara. Di masa globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
UNUSIAUNUSIA Republik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan MalukuRepublik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku
UNHASUNHAS Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip cadangan kekuasaan kepada daerah dan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. SementaraHasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip cadangan kekuasaan kepada daerah dan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara
AKABAAKABA Dalam kondisi sebagai pemangku tanggungjawab terhadap hak asasi manusia, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melakukan upaya implementasi yang efektifDalam kondisi sebagai pemangku tanggungjawab terhadap hak asasi manusia, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melakukan upaya implementasi yang efektif
Useful /
STPSAHIDSURAKARTASTPSAHIDSURAKARTA Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, analisis dokumen, observasi partisipatif, serta triangulasi literaturPenelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, analisis dokumen, observasi partisipatif, serta triangulasi literatur
UM SURABAYAUM SURABAYA Angkatan 2000 sebagai bagian dari sejarah sastra pada mulanya ditolak oleh banyak sastrawan. Melalui perjalanan waktu, Angkatan 2000 tercantum dalam beberapaAngkatan 2000 sebagai bagian dari sejarah sastra pada mulanya ditolak oleh banyak sastrawan. Melalui perjalanan waktu, Angkatan 2000 tercantum dalam beberapa
UNSUNS Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu memerlukan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiriFriedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu memerlukan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri
UNSUNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memberikan pendampingan, dengan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan setelah dimohonkan secara resmi oleh KomunitasPemerintah Daerah Kabupaten Sleman memberikan pendampingan, dengan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan setelah dimohonkan secara resmi oleh Komunitas