UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumPelecehan seksual yang terjadi di Metaverse menciptakan kekosongan hukum di Indonesia, yang berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan perlindungan hukum korban dan memformulasikan model perlindungan hukum yang terintegrasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, belum mampu menjerat secara komprehensif pelaku pelecehan seksual di Metaverse, sehingga perlindungan terhadap korban belum terpenuhi. Implikasi dari penelitian ini perumusan model perlindungan hukum transformatif melalui norma kekerasan di dunia maya, yang disinkronkan ke dalam hukum positif dan dijustifikasi oleh hukum pidana Islam tazir.
Studi ini menemukan bahwa perkembangan teknologi Metaverse telah menciptakan kekosongan hukum (legal deficit) di Indonesia terkait penanganan pelecehan seksual virtual.Kerangka hukum positif Indonesia saat ini, yang terdiri dari UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, belum mampu menjerat secara komprehensif pelaku pelecehan seksual yang dilakukan antar-avatar di Metaverse.Formulasi model perlindungan hukum yang ditawarkan adalah melalui perluasan norma dalam hukum positif, khususnya penambahan norma pelecehan seksual secara maya ke dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, yang disinkronkan dengan nilai-nilai Hukum Pidana Islam melalui konsep Ta′zir dan Fiqh Iftiradi.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji formulasi perundang-undangan khusus untuk kejahatan di Metaverse yang mengakomodasi karakteristik virtual dan nonfisik, termasuk definisi hukum terhadap pelecehan seksual di ruang digital. Alternatifnya, studi dapat mengexplore integrasi prinsip tazir dalam hukum Islam ke dalam sistem peradilan pidana nasional untuk menghadapi tindak cybercrime yang melanggar kesusilaan. Selain itu, perlu disusun penelitian tentang mekanisme pembuktian dan yurisdiksi di ranah virtual, termasuk kewenangan penyelidikan terhadap identitas avatar dan penelusuran pelaku anonim di lingkungan Metaverse.
- Sexual Harassment in the Metaverse - Brenda K. Wiederhold, 2022. sexual harassment metaverse brenda wiederhold... journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/cyber.2022.29253.editorialSexual Harassment in the Metaverse Brenda K Wiederhold 2022 sexual harassment metaverse brenda wiederhold journals sagepub doi full 10 1089 cyber 2022 29253 editorial
- Proceedings of the International Conference on Law and Digitalization (ICLD 2022) | Atlantis Press. proceedings... doi.org/10.2991/978-2-494069-59-6Proceedings of the International Conference on Law and Digitalization ICLD 2022 Atlantis Press proceedings doi 10 2991 978 2 494069 59 6
- Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan di Dunia Virtual | Wibisono | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum... journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/13849Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan di Dunia Virtual Wibisono YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum journal iainkudus ac index php Yudisia article view 13849
| File size | 725.23 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK Temuan menekankan faktor internal seperti penggunaan penyimpanan awan, alat komunikasi digital, dan formulir elektronik yang secara signifikan meningkatkanTemuan menekankan faktor internal seperti penggunaan penyimpanan awan, alat komunikasi digital, dan formulir elektronik yang secara signifikan meningkatkan
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini meninjau kerangka hukum perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan amandemennya melalui Undang-UndangPenelitian ini meninjau kerangka hukum perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan amandemennya melalui Undang-Undang
DINASTIREVDINASTIREV Kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam penanggulangan bencana alam, meminimalkan risiko dan kerugian yangKebijakan yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam penanggulangan bencana alam, meminimalkan risiko dan kerugian yang
DINASTIREVDINASTIREV Meski infrastruktur teknis telah terbangun dengan baik, ketimpangan volume transaksi inbound dan outbound menunjukkan adanya tantangan dalam literasi digital,Meski infrastruktur teknis telah terbangun dengan baik, ketimpangan volume transaksi inbound dan outbound menunjukkan adanya tantangan dalam literasi digital,
IJBLEIJBLE Penelitian ini mengeksplorasi urgensi dan formulasi hukum implementasi Perjanjian Tunda Penuntutan (DPA) untuk perusahaan yang terlibat dalam pelanggaranPenelitian ini mengeksplorasi urgensi dan formulasi hukum implementasi Perjanjian Tunda Penuntutan (DPA) untuk perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam konteks hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam konteks hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri,
STAIN MADINASTAIN MADINA Peran etika dalam berbisnis terjadi dalam inovasi sistem ini. Inovasi produk umrah yang memanfaatkan pembiayaan Amitra Syariah Financing memberikan kemudahanPeran etika dalam berbisnis terjadi dalam inovasi sistem ini. Inovasi produk umrah yang memanfaatkan pembiayaan Amitra Syariah Financing memberikan kemudahan
UMUSLIMUMUSLIM Aplikasi sistem informasi Pengelolaan Data Barang Bukti Pada Kejaksaan Negeri Bireuen. Aplikasi ini terdiri dari 6 link menu utama yaitu. Home, pidana,Aplikasi sistem informasi Pengelolaan Data Barang Bukti Pada Kejaksaan Negeri Bireuen. Aplikasi ini terdiri dari 6 link menu utama yaitu. Home, pidana,
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Sus/2022/PN. Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victims death, was indeed charged under this article, which carriesSus/2022/PN. Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victims death, was indeed charged under this article, which carries
DINASTIRESDINASTIRES Law enforcement efforts by the Karawang Satpol PP against violations of Regional Regulation Number 10 of 2021 are carried out through field operations,Law enforcement efforts by the Karawang Satpol PP against violations of Regional Regulation Number 10 of 2021 are carried out through field operations,
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini juga menyoroti pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam menjaga hak-hak konsumen dalam transaksi daring. Penelitian ini menyimpulkanPenelitian ini juga menyoroti pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam menjaga hak-hak konsumen dalam transaksi daring. Penelitian ini menyimpulkan
YAYASANHAIAHNUSRATULISLAMYAYASANHAIAHNUSRATULISLAM Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip psikologi komunikasi, seperti empati, pengelolaan persepsi, dan persuasi, sangat penting dalam meningkatkanPenelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip psikologi komunikasi, seperti empati, pengelolaan persepsi, dan persuasi, sangat penting dalam meningkatkan