Publisher

BDKJAKARTABDKJAKARTA

Journal Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan JakartaWawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta Abstract

Penelitian ini dimotivasi oleh permasalahan pelaksanaan tugas pejabat penyetaraan dalam Kementerian Agama di Kalimantan Barat, baik di IAIN Pontianak maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Analisis didasarkan pada empat aspek yang dikemukakan Hoogerwerf yang berkontribusi pada kegagalan implementasi kebijakan: isi kebijakan, tingkat informasi yang diterima aktor, dukungan kebijakan, dan distribusi potensi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara. Temuan mengungkap beberapa isu: pada aspek isi kebijakan terdapat kesenjangan kompetensi di antara pejabat dan penilaian kinerja sering tidak selaras dengan tugas sebenarnya; informasi yang diterima pejabat cenderung suboptimal; dukungan kebijakan cukup, namun terdapat kesenjangan pendapatan serta persyaratan ujian kompetensi, formasi, dan pelatihan yang menghambat promosi; serta distribusi potensi menunjukkan banyak pejabat masih melaksanakan tugas administratif yang lebih bersifat organisasi umum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian memberikan rekomendasi: pertama, redistribusi pejabat ke unit fungsional yang tepat harus diprioritaskan, bersamaan dengan penerapan sistem kerja dinamis, diversifikasi uraian pekerjaan fungsional agar lebih sesuai dengan tugas organisasi, serta memfasilitasi mutasi pekerjaan strategis; kedua, kesenjangan kompetensi harus ditangani melalui peningkatan berkelanjutan; ketiga, restrukturisasi menyeluruh posisi fungsional oleh BKN dan Kemenpan RB diperlukan untuk menjamin kepastian karier dan kesetaraan kesejahteraan.

Conclusion

Implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di IAIN Pontianak dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat telah mentransformasikan 43 jabatan administrasi menjadi fungsional, namun terdapat kesenjangan kompetensi, ketidaksesuaian tugas, dan beban tugas administratif yang masih tinggi.Dukungan kebijakan yang memadai tidak cukup mengatasi hambatan terkait pendapatan, persyaratan kompetensi, dan distribusi potensi, sehingga menghambat produktivitas pejabat fungsional.Oleh karena itu, diperlukan redistribusi ke unit kerja yang relevan, program pelatihan berkelanjutan, dan restrukturisasi kebijakan karier untuk memastikan kesetaraan kesejahteraan dan kinerja yang optimal.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan alat penilaian kompetensi digital dapat meningkatkan kesesuaian antara uraian pekerjaan fungsional dan tugas sebenarnya bagi pejabat penyetaraan di Kalimantan Barat. Dengan menguji efektivitas sistem penilaian berbasis data, studi tersebut dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi penempatan jabatan dan memberikan rekomendasi kebijakan teknologi informasi. Selanjutnya, sebuah penelitian dapat menyelidiki dampak program mentorship terstruktur terhadap penutupan kesenjangan kompetensi dan penyelarasan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional yang baru diangkat. Pendekatan kualitatif‑kuantitatif yang melibatkan survei dan studi kasus di beberapa institusi akan membantu menilai perubahan motivasi, kepuasan kerja, dan tingkat keberhasilan promosi. Selain itu, penting untuk mengkaji kerangka koordinasi kebijakan multi‑tingkat antara Kementerian Agama pusat, kantor wilayah provinsi, dan institusi pendidikan tinggi dalam menyeimbangkan distribusi potensi dan mengurangi beban tugas administratif. Penelitian ini dapat menggunakan analisis jaringan institusional untuk mengungkap hambatan komunikasi dan peluang sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi kerja fungsional. Hasil tiga studi tersebut diharapkan memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam merancang mekanisme redistribusi pejabat, program pelatihan berkelanjutan, dan reformasi struktural yang lebih responsif. Dengan demikian, kebijakan penyetaraan jabatan dapat lebih efektif mendukung profesionalisme, kesejahteraan, dan akuntabilitas dalam layanan publik Kementerian Agama.

References

1. International Journal of Social Inquiry » Submission » LEADERSHIP WITHOUT HIERARCHY AND AUTHORITY:... doi.org/10.37093/ijsi.659023International Journal of Social Inquiry A Submission A LEADERSHIP WITHOUT HIERARCHY AND AUTHORITY doi 10 37093 ijsi 659023

Metadata

File size	349.63 KB
Pages	20
DMCA	Report