APTISIAPTISI
Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)Permasyaran digital dan aset virtual telah menciptakan tantangan baru bagi otoritas pajak, karena pemegang pajak saat ini memegang bukan hanya aset tradisional tetapi juga aset digital yang dapat diakses secara global melalui internet. Bentuk kepemilikan aset tidak konvensional ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana otoritas pajak dapat dengan efektif mengonfiskasi dan melikuidasi aset kripto untuk memecahkan kewajiban pajak. Ketidakmampuan mekanisme ini membuat administratif pajak dan penegakan hukum pidana sulit di era digital. Studi ini bertujuan untuk mempelajari kemungkinan pengonfiskasian aset digital dan virtual untuk tujuan pajak dalam kerangka pemulihan aset Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum perbandingan, artikel ini menganalisis penggunaan pengonfiskasian aset kripto untuk penyelesaian utang pajak dengan merujuk pada peraturan terbaru Uni Eropa tentang pemulihan aset dan pengonfiskasan, khususnya Peraturan (UE) 2024/1260 Parlemen dan Dewan Uni Eropa tentang pemulihan aset dan pengonfiskasan. Analisis menunjukkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki sistem yang memungkinkan pengonfiskasian dan pemulihan aset digital untuk penegakan pajak. Dengan mempertimbangkan dasar hukum sipil yang sama dan tantangan yang serupa dihadapi oleh negara-negara Uni Eropa, model Uni Eropa memberikan titik referensi yang relevan. Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk mengadopsi metodologi Uni Eropa untuk menyita dan memulihkan aset digital untuk meningkatkan kerangka hukumnya. Pengimplementasian mekanisme pemulihan aset dan pengonfiskasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2024/1260 dapat berperan sebagai paradigma bagi Indonesia untuk mengonfiskasi aset pemegang pajak dengan efisien dan menguatkan pematuhan pajak di ekonomi digital.
Ketidakmampuan penegakan pajak pada aset kripto terutama di Indonesia menunjukkan bahwa sebuah mekanisme yang khusus perlu diciptakan untuk menghentikan pelanggaran pajak.Kesulitan ini dapat diminimalkan dengan menggunakan pendekatan yang ada di Eropa.Dengan demikian, Indonesia dapat memakonfiskasikan aset kripto di negara yang memiliki tingkat teknologi lebih tinggi dengan lebih mudah.Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti perbedaan hukum antara satu negara dengan negara lain.
Untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam menangani krypto-assets, penelitian lebih lanjut perlu menjelajahi beragam penggunaan blockchain forensik dan teknologi tracing transaksi, yang dapat membantu otoritas mengidentifikasi, melacak, dan membekukan aset digital. Layanan seperti Chainalysis atau CipherTrace telah didemonstrasikan untuk menunjukkan pentingnya benar-benar memastikan pengulangan transaksi serta mendapatkan informasi secara real-time. Bersama dengan itulah, perbandingan legal harus dilakukan juga di negara-negara yang lebih maju seperti El Salvador, sehingga Indonesia dapat menyesuaikan peraturanannya untuk mengatasi aset kripto secara optimal. Selain itu, penyempurnaan peraturan perlu difokuskan pada jaringan internasional dan penegakan hukum yang kuat untuk membantu proses pengonfiskasian melalui teknologi tersebut. Indikasi bahwa komunikasi yang transparan diperlukan juga akan mempelajari bagaimana beberapa negara yang dapat secara global mempertahankan kakas mereka.
- Digital Governance for Confiscating Crypto-Assets to Settle Tax Liabilities in Indonesia | Aptisi Transactions... att.aptisi.or.id/index.php/att/article/view/649Digital Governance for Confiscating Crypto Assets to Settle Tax Liabilities in Indonesia Aptisi Transactions att aptisi index php att article view 649
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.34306/attOne moment please moment please wait request verified doi 10 34306 att
| File size | 1.01 MB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-3qw |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasukKemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk
ARIKESIARIKESI Temuan menunjukkan bahwa literasi digital, kualitas situs web, dan kemudahan akses secara bersamaan dan signifikan memengaruhi citra merek rumah sakit.Temuan menunjukkan bahwa literasi digital, kualitas situs web, dan kemudahan akses secara bersamaan dan signifikan memengaruhi citra merek rumah sakit.
STDIISSTDIIS It analyses five primary clusters; the intersection of Islamic finance and global issues, trust and technology adoption, geographical and socio-economicIt analyses five primary clusters; the intersection of Islamic finance and global issues, trust and technology adoption, geographical and socio-economic
FHUKIFHUKI 23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Mrn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas lex specialis23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Mrn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas lex specialis
FHUKIFHUKI Perjanjian asuransi adalah kesepakatan timbal balik antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian ini berupa pengalihan risiko dari tertanggung kepadaPerjanjian asuransi adalah kesepakatan timbal balik antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian ini berupa pengalihan risiko dari tertanggung kepada
FHUKIFHUKI 585/Pid. Sus /2021/PN. Jkt. Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid. Sus/2021/PN. Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics585/Pid. Sus /2021/PN. Jkt. Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid. Sus/2021/PN. Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics
FHUKIFHUKI 40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai
FHUKIFHUKI Many people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim isMany people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim is
Useful /
APTISIAPTISI Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa fenomena filter bubble memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan gaya hidup dan interaksi sosial remaja,Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa fenomena filter bubble memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan gaya hidup dan interaksi sosial remaja,
APTISIAPTISI Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan survei kuesioner dari 111 produsen kecil dan 6 perusahaan di Munisipalitas Ermera, khususnya di Pos AdministratifData dikumpulkan melalui analisis dokumen dan survei kuesioner dari 111 produsen kecil dan 6 perusahaan di Munisipalitas Ermera, khususnya di Pos Administratif
APTISIAPTISI Dengan analisis perbandingan di beberapa negara Asia, penelitian ini menunjukkan bahwa mundurnya demokrasi cenderung timbul ketika penegak kekuasaan secaraDengan analisis perbandingan di beberapa negara Asia, penelitian ini menunjukkan bahwa mundurnya demokrasi cenderung timbul ketika penegak kekuasaan secara
ARIKESIARIKESI Sebagian besar mahasiswa mengalami stres tinggi, memiliki dukungan sosial kuat, serta menunjukkan stigma publik rendah dan stigma diri sedang, meskipunSebagian besar mahasiswa mengalami stres tinggi, memiliki dukungan sosial kuat, serta menunjukkan stigma publik rendah dan stigma diri sedang, meskipun