APTISIAPTISI
Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)Permasyaran digital dan aset virtual telah menciptakan tantangan baru bagi otoritas pajak, karena pemegang pajak saat ini memegang bukan hanya aset tradisional tetapi juga aset digital yang dapat diakses secara global melalui internet. Bentuk kepemilikan aset tidak konvensional ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana otoritas pajak dapat dengan efektif mengonfiskasi dan melikuidasi aset kripto untuk memecahkan kewajiban pajak. Ketidakmampuan mekanisme ini membuat administratif pajak dan penegakan hukum pidana sulit di era digital. Studi ini bertujuan untuk mempelajari kemungkinan pengonfiskasian aset digital dan virtual untuk tujuan pajak dalam kerangka pemulihan aset Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum perbandingan, artikel ini menganalisis penggunaan pengonfiskasian aset kripto untuk penyelesaian utang pajak dengan merujuk pada peraturan terbaru Uni Eropa tentang pemulihan aset dan pengonfiskasan, khususnya Peraturan (UE) 2024/1260 Parlemen dan Dewan Uni Eropa tentang pemulihan aset dan pengonfiskasan. Analisis menunjukkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki sistem yang memungkinkan pengonfiskasian dan pemulihan aset digital untuk penegakan pajak. Dengan mempertimbangkan dasar hukum sipil yang sama dan tantangan yang serupa dihadapi oleh negara-negara Uni Eropa, model Uni Eropa memberikan titik referensi yang relevan. Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk mengadopsi metodologi Uni Eropa untuk menyita dan memulihkan aset digital untuk meningkatkan kerangka hukumnya. Pengimplementasian mekanisme pemulihan aset dan pengonfiskasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2024/1260 dapat berperan sebagai paradigma bagi Indonesia untuk mengonfiskasi aset pemegang pajak dengan efisien dan menguatkan pematuhan pajak di ekonomi digital.
Ketidakmampuan penegakan pajak pada aset kripto terutama di Indonesia menunjukkan bahwa sebuah mekanisme yang khusus perlu diciptakan untuk menghentikan pelanggaran pajak.Kesulitan ini dapat diminimalkan dengan menggunakan pendekatan yang ada di Eropa.Dengan demikian, Indonesia dapat memakonfiskasikan aset kripto di negara yang memiliki tingkat teknologi lebih tinggi dengan lebih mudah.Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti perbedaan hukum antara satu negara dengan negara lain.
Untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam menangani krypto-assets, penelitian lebih lanjut perlu menjelajahi beragam penggunaan blockchain forensik dan teknologi tracing transaksi, yang dapat membantu otoritas mengidentifikasi, melacak, dan membekukan aset digital. Layanan seperti Chainalysis atau CipherTrace telah didemonstrasikan untuk menunjukkan pentingnya benar-benar memastikan pengulangan transaksi serta mendapatkan informasi secara real-time. Bersama dengan itulah, perbandingan legal harus dilakukan juga di negara-negara yang lebih maju seperti El Salvador, sehingga Indonesia dapat menyesuaikan peraturanannya untuk mengatasi aset kripto secara optimal. Selain itu, penyempurnaan peraturan perlu difokuskan pada jaringan internasional dan penegakan hukum yang kuat untuk membantu proses pengonfiskasian melalui teknologi tersebut. Indikasi bahwa komunikasi yang transparan diperlukan juga akan mempelajari bagaimana beberapa negara yang dapat secara global mempertahankan kakas mereka.
- Digital Governance for Confiscating Crypto-Assets to Settle Tax Liabilities in Indonesia | Aptisi Transactions... att.aptisi.or.id/index.php/att/article/view/649Digital Governance for Confiscating Crypto Assets to Settle Tax Liabilities in Indonesia Aptisi Transactions att aptisi index php att article view 649
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.34306/attOne moment please moment please wait request verified doi 10 34306 att
| File size | 1.01 MB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Sus/2020/PN. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang NomorSus/2020/PN. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor
FHUKIFHUKI Jika ditemukan ketidaksesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan saat pendaftaran, penanggung berhak membatalkan pertanggungan dan hanya berkewajibanJika ditemukan ketidaksesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan saat pendaftaran, penanggung berhak membatalkan pertanggungan dan hanya berkewajiban
FHUKIFHUKI Penyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebarkan oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri public channel yang mana perbuatan tersebutPenyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebarkan oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri public channel yang mana perbuatan tersebut
FHUKIFHUKI XX/XXXX/XXXX/XXXX tidak sesuai karena ada fakta hukum yang terungkap tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangan mereka langsung menerapkanXX/XXXX/XXXX/XXXX tidak sesuai karena ada fakta hukum yang terungkap tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangan mereka langsung menerapkan
FHUKIFHUKI Sus/202 /PN. Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, but alsoSus/202 /PN. Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, but also
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2020, yang selaras dengan PP No. 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta11 Tahun 2020, yang selaras dengan PP No. 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta
FHUKIFHUKI Protection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitutionProtection for victims, especially the victims right to obtain compensation, is part of the victims rights and social security through filing for restitution
NEWINERANEWINERA Undang-Undang Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi lebih tinggi dimana utang pajak merupakan yang pertama kali dibayar oleh debitor dan diikutiUndang-Undang Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi lebih tinggi dimana utang pajak merupakan yang pertama kali dibayar oleh debitor dan diikuti
Useful /
UTMUTM Temuan ini mengindikasikan bahwa cerpen tersebut dapat menjadi sumber belajar yang kaya bagi siswa dalam memahami konsep-konsep gramatikal yang kompleks,Temuan ini mengindikasikan bahwa cerpen tersebut dapat menjadi sumber belajar yang kaya bagi siswa dalam memahami konsep-konsep gramatikal yang kompleks,
ARIKESIARIKESI Sitokin dan Vitamin K pada pasien penyakit Crohn telah dievaluasi untuk menemukan biomarker yang mungkin pada pasien yang didiagnosis dibandingkan denganSitokin dan Vitamin K pada pasien penyakit Crohn telah dievaluasi untuk menemukan biomarker yang mungkin pada pasien yang didiagnosis dibandingkan dengan
NEWINERANEWINERA 0 yang bertujuan untuk melihat pemetaan sifat dan keterampilan kepemimpinan perguruan tinggi swasta di Kota Gorontalo pada Era 4. Metode penelitian ini0 yang bertujuan untuk melihat pemetaan sifat dan keterampilan kepemimpinan perguruan tinggi swasta di Kota Gorontalo pada Era 4. Metode penelitian ini
NEWINERANEWINERA Secara khusus, tinjauan pustaka terbatas mengenai kursi tradisional furnitur kayu dari segi ergonomi yang mencirikan struktur dasar, keamanan, fungsi,Secara khusus, tinjauan pustaka terbatas mengenai kursi tradisional furnitur kayu dari segi ergonomi yang mencirikan struktur dasar, keamanan, fungsi,