JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR

JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE

Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat, dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak. Kelalaian atau pengabaian dalam perawatan hewan peliharaan oleh pemilik hewan peliharaan merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurangnya perawatan seseorang, mengakibatkan sesuatu terjadi secara tidak sengaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemilik hewan peliharaan yang kelalaian dalam merawat hewan peliharaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan umum dapat dihukum, dan bagaimana undang-undang memberikan sanksi bagi pemilik hewan peliharaan yang lalai dalam merawat hewan peliharaannya, menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan umum dan menyebabkan cedera bahkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai perawatan hewan peliharaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas masih bersifat ambigu, sehingga diperlukan regulasi yang lebih rinci.

Penegakan hukum terhadap kelalaian pemilik hewan peliharaan harus dilakukan secara tegas berdasarkan aturan yang menjamin hak keamanan masyarakat.Regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur dan delik yang ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku, demi menjamin kepastian hukum.Pemilik hewan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kelalaian atau kesengajaan dalam mengendalikan hewan peliharaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau membahayakan orang lain di ruang publik.

Perlu adanya regulasi yang secara umum mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pemilik hewan peliharaan guna memberikan efek jera dan mendorong penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, pengawasan dan pengendalian dari pihak pemerintah serta pemilik hewan harus diperkuat agar risiko kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pemilik dapat diminimalisir. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan peliharaan, serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik hewan peliharaan.

Read online
File size386 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Dengan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anakHasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak

JURIS Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Terkait Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Mengenai efektifitas putusan tersebut dalam memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang hakim dalam mempertimbangkanMengenai efektifitas putusan tersebut dalam memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang hakim dalam mempertimbangkan

JURIS Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Uang Di Anjungan Tunai Mandiri Di Rumah Sakit Leona Kefamenanu 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR (2) Dalam upaya penanggulangan dilakukanlah upaya restorative justice agar pelaku yang melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani proses pidana, dan(2) Dalam upaya penanggulangan dilakukanlah upaya restorative justice agar pelaku yang melakukan tindak pidana untuk tidak menjalani proses pidana, dan

JURIS Analisis Terhadap Jual Beli Tanah Bersyarat Menurut Fiqh Muamalah Studi Kasus di Kecamatan Delima 2026More at 2026

STISASABANGSTISASABANG Praktik jual beli sawah bersyarat yang terjadi di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie adalah perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak antara penjualPraktik jual beli sawah bersyarat yang terjadi di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie adalah perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak antara penjual

JURIS Implikasi Hukum Penerapan Sistem Pendaftaran Negatif Terhadap Keamanan Transaksi Jual Beli Diatas Tanah Adat 2026More at 2026

INTEKOMINTEKOM Perbandingan dengan sistem pendaftaran positif menunjukkan bahwa sistem positif lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, meskipun lebih kompleks.Perbandingan dengan sistem pendaftaran positif menunjukkan bahwa sistem positif lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, meskipun lebih kompleks.

JURIS Pertimbangan Majelis Hakim Meringankan Hukuman Richard Eliezer Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Hukum Yang Berkeadilan 2024More at 2024

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Putusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMAPutusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMA

JURIS Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Perbankan 2024More at 2024

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikatPendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat

Useful /

JURIS Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kesimpulannya, strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakanKesimpulannya, strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan

JURIS Exploring the Personality of Mbok Wilis in A Mustafa s Novel 2025More at 2025

ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Kepribadiannya kompleks, ditandai dengan semangat tinggi, ketangguhan, rasa peduli, mudah percaya, cepat tersentuh, dan sikap keras, yang semuanya dipengaruhiKepribadiannya kompleks, ditandai dengan semangat tinggi, ketangguhan, rasa peduli, mudah percaya, cepat tersentuh, dan sikap keras, yang semuanya dipengaruhi

JURIS Framework Pembelajaran Adaptif Berbasis Sosial Media pada Pembelajaran Berbasis Teknologi Lingkup Perguruan Tinggi 2025More at 2025

JURNALDIDAKTIKAJURNALDIDAKTIKA Dokumen ini masih berada pada tahap working draft sehingga belum difinalisasi maupun diuji dalam konteks pembelajaran nyata. Meskipun demikian, frameworkDokumen ini masih berada pada tahap working draft sehingga belum difinalisasi maupun diuji dalam konteks pembelajaran nyata. Meskipun demikian, framework

JURIS Pedagogical Content Knowledge Validation of Basic Teaching Ability for Mathematics Education Preservice Teacher 2025More at 2025

JURNALDIDAKTIKAJURNALDIDAKTIKA Namun, dapat dilihat bahwa peta konsep dari subjek penelitian belum mampu menulis kata-kata penghubung yang tepat antara ide-ide pendukung yang salingNamun, dapat dilihat bahwa peta konsep dari subjek penelitian belum mampu menulis kata-kata penghubung yang tepat antara ide-ide pendukung yang saling

ads-block-test