BALIDWIPABALIDWIPA
Focus Journal Law ReviewFocus Journal Law ReviewPemberlakuan vaksinasi Covid-19 di Indonesia terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 (Perpres 14/2021) telah dikeluarkan oleh Presiden. Tujuan vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi penularan/kontagion COVID-19, mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi Covid-19 selama pandemi merupakan upaya Barang Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai Fungsi Kesehatan Publik Wajib, sehingga seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sejalan dengan Prinsip Verplichte Overheidszaken di suatu negara dalam menyelenggarakan dan/atau menjalankan pemerintahan.
Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 di Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan data yang dilakukan harus mengikuti vaksinasi Covid-19.Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan tetap menjadi hal utama yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat, termasuk tenaga kesehatan.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia terhadap varian virus yang terus bermutasi, dengan fokus pada kelompok rentan seperti lansia dan individu dengan komorbid. Kedua, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan hambatan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19, sehingga dapat dirumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis implementasi prinsip Verplichte Overheidszaken dalam program vaksinasi Covid-19 di berbagai negara, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan akses vaksinasi.
| File size | 217.42 KB |
| Pages | 9 |
| Short Link | https://juris.id/p-2FH |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IPBIPB Studi ini menyumbangkan model sistem yang telah divalidasi untuk pembangunan pedesaan, menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan. Studi ini menekankanStudi ini menyumbangkan model sistem yang telah divalidasi untuk pembangunan pedesaan, menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan. Studi ini menekankan
IAINPTKIAINPTK Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi fatwa MUI mencerminkan dialektika dinamis antara prinsip keagamaan normatif, kemajuan ilmiah, danKesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi fatwa MUI mencerminkan dialektika dinamis antara prinsip keagamaan normatif, kemajuan ilmiah, dan
UNDIPUNDIP Dua faktor utama yang mempengaruhi BBR adalah pengunjung antenatal tidak teratur dan masa kehamilan yang pendek. Penemuan ini menunjukkan pentingnya meningkatkanDua faktor utama yang mempengaruhi BBR adalah pengunjung antenatal tidak teratur dan masa kehamilan yang pendek. Penemuan ini menunjukkan pentingnya meningkatkan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Studi ini mempelajari dimensi biopolitik stunting dengan menekankan ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan kenyataan lokal, terutama dalam partisipasiStudi ini mempelajari dimensi biopolitik stunting dengan menekankan ketidakcocokan antara kebijakan nasional dan kenyataan lokal, terutama dalam partisipasi
APTKLHIAPTKLHI Penelitian ini menganalisis program terapi hutan yang digunakan pada penelitian lain dan menyusun program terapi hutan yang aplikatif. Program terapi hutanPenelitian ini menganalisis program terapi hutan yang digunakan pada penelitian lain dan menyusun program terapi hutan yang aplikatif. Program terapi hutan
UNSUNS Penelitian normatif ini mengkaji teks hukum, terutama bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, masalah kesehatan mentalPenelitian normatif ini mengkaji teks hukum, terutama bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, masalah kesehatan mental
DEPHUBDEPHUB Metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis data sekunder digunakan untuk mengkaji tantangan utama keselamatan, solusi teknologi, strategi inovasi,Metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis data sekunder digunakan untuk mengkaji tantangan utama keselamatan, solusi teknologi, strategi inovasi,
UINUIN Mengingat bahwa Malaysia saat ini sedang berurusan dengan pandemi COVID-19 dan bahwa MKI (Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia) telahMengingat bahwa Malaysia saat ini sedang berurusan dengan pandemi COVID-19 dan bahwa MKI (Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia) telah
Useful /
BALIDWIPABALIDWIPA Dua landasan hukum tersebut memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi dokter gigi serta terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tindakan medis.Dua landasan hukum tersebut memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi dokter gigi serta terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tindakan medis.
UNIPARUNIPAR Penilaian (Asessment) adalah suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian. Evaluasi merupakanPenilaian (Asessment) adalah suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian. Evaluasi merupakan
IPBIPB Penelitian ini mengkaji peran masyarakat lokal di Kecamatan Subah, Indonesia, dalam mengelola degradasi lingkungan dan mengurangi konflik sosial terkaitPenelitian ini mengkaji peran masyarakat lokal di Kecamatan Subah, Indonesia, dalam mengelola degradasi lingkungan dan mengurangi konflik sosial terkait
BALIDWIPABALIDWIPA Konsep Trias Politika yang memengaruhi posisi institusi negara yang dijamin dalam konstitusi memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai pembagianKonsep Trias Politika yang memengaruhi posisi institusi negara yang dijamin dalam konstitusi memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai pembagian