UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahPandangan-pandangan keagamaan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah official Islam selama ini masih cenderung maskulin dan patriarki dalam menetapkan hukum. Penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memunculkan perspektif baru terkait gender di tengah dominannya maskulinitas official Islam tersebut. Artikel ini menganalisis peran dan posisi KUPI di tengah dominansi maskulinitas official Islam di Indonesia. Melalui pendekatan content analysis dan teori konstruksi pengetahuan Charles Peirce, penulis berargumen bahwa KUPI telah berhasil menjadi pusat reproduksi otoritas ulama perempuan di Indonesia.
Konstruksi hukum Islam selama ini didominasi oleh sifat maskulin dan patriarkal, sehingga interpretasi agama cenderung merugikan perempuan.KUPI telah berhasil menjadi pusat reproduksi otoritas ulama perempuan dengan mereinterpretasi aturan pemerintah yang maskulin.Peran KUPI dalam merevisi official Islam berdampak signifikan pada perubahan kebijakan hukum islam yang lebih inklusif.
Penelitian lanjutan dapat membandingkan metodologi KUPI dengan organisasi serupa di negara Muslim lain untuk mengeksplorasi dampak global islam feminis. Selain itu, perlu dikaji lebih dalam bagaimana fatwa KUPI diterima masyarakat tradisionalis di daerah pedesaan Indonesia. Pemetaan peran ulama perempuan dalam pengambilan keputusan publik secara partisipatif juga menjadi topik penting untuk memahami transformasi struktural gender dalam hukum islam.
| File size | 461.43 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IAINPTKIAINPTK Hasilnya, tahapan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas sesuai dengan UU ASN tahun 2014, tahapan dalam gambaran pelaksanaan open promotionHasilnya, tahapan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas sesuai dengan UU ASN tahun 2014, tahapan dalam gambaran pelaksanaan open promotion
IAINPTKIAINPTK Tujuannya adalah agar mendapatkan wawasan ilmiah tentang hak dan kewajiban suami isteri yang relevan dengan konteks saat ini. Kajian ini merupakan kajianTujuannya adalah agar mendapatkan wawasan ilmiah tentang hak dan kewajiban suami isteri yang relevan dengan konteks saat ini. Kajian ini merupakan kajian
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
UMMUMM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)
Useful /
ALJAMIAHALJAMIAH Di Indonesia, praktik kebebasan beragama tetap menjadi isu yang masih diperdebatkan dan gerakan spiritual marginal sering kali mendapat tantangan yangDi Indonesia, praktik kebebasan beragama tetap menjadi isu yang masih diperdebatkan dan gerakan spiritual marginal sering kali mendapat tantangan yang
UMMUMM Kajian ini lebih lanjut menekankan relevansi antara hak paten dan hak asasi manusia. Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukanKajian ini lebih lanjut menekankan relevansi antara hak paten dan hak asasi manusia. Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukan
UMMUMM Korupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalamKorupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalam
UMMUMM Adanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutifAdanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutif