Penerapan Sanksi Files
UIDUID Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28
UNHASUNHAS Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat dua sistem sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak yang melakukan tindak pidanaDalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat dua sistem sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Menyikapi permasalahan tersebut, PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng melalui program CSR mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat yang berbasisMenyikapi permasalahan tersebut, PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng melalui program CSR mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaku usaha melakukan permohonan terkait NIB terlebih dahulu, Permohonan NIB dapat dilakukan melalui lamanKesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaku usaha melakukan permohonan terkait NIB terlebih dahulu, Permohonan NIB dapat dilakukan melalui laman
DINASTIPUBDINASTIPUB Tujuan artikel ini adalah membangun hipotesis mengenai pengaruh antarvariabel untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya. Hasil ulasan pustaka iniTujuan artikel ini adalah membangun hipotesis mengenai pengaruh antarvariabel untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya. Hasil ulasan pustaka ini
UNHASUNHAS 11/2020) menawarkan harapan baru dengan mekanisme non-litigasi berupa restrukturisasi kawasan hutan dan sanksi administratif. Dengan demikian, terdapat11/2020) menawarkan harapan baru dengan mekanisme non-litigasi berupa restrukturisasi kawasan hutan dan sanksi administratif. Dengan demikian, terdapat
UINSIUINSI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana dalam Qanun Aceh, khususnya membandingkan Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan QanunPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana dalam Qanun Aceh, khususnya membandingkan Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun
UINUIN Perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkan adanya semangat pembaruan terhadap praktik poligami melalui penerapan berbagai sanksi.meskipunPerkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkan adanya semangat pembaruan terhadap praktik poligami melalui penerapan berbagai sanksi.meskipun