PENCERAHPENCERAH

Journal of Social and Policy IssuesJournal of Social and Policy Issues

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam formulasi kebijakan publik peraturan pajak daerah di Kota Bekasi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang terpilih secara sengaja dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan melalui empat tahap (identifikasi masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif, dan penentuan kebijakan) tetapi ditandai oleh empat hambatan utama: manajemen waktu, ketidakmampuan sumber daya manusia, agenda aktor yang berbeda, dan aturan dan prosedur yang berlaku. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana faktor kontekstual, seperti tenggat waktu hukum dan dinamika politik lokal, dapat menghambat formulasi kebijakan di tingkat regional, menawarkan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan koordinasi institusional.

Proses formulasi kebijakan pajak daerah di Bekasi menghadapi tantangan signifikan meskipun mengikuti tahapan standar.Hambatan utama meliputi keterbatasan waktu, kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai, perbedaan agenda politik, dan kompleksitas prosedur birokrasi.Penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen proyek dan koordinasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif untuk memastikan efektivitas pengumpulan pendapatan daerah.Temuan ini juga memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya model formulasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks variabel kontekstual seperti tenggat waktu hukum dan dinamika politik lokal.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak manajemen waktu terhadap hasil kebijakan pajak daerah dengan membandingkan kasus Kota Bekasi dengan kota lain di Jawa Barat. Selain itu, studi tentang program pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas teknis dan administratif di lembaga pemerintah daerah menjadi arah penelitian yang relevan. Terakhir, penelitian dapat mengkaji peran koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mempercepat proses penyusunan peraturan daerah, terutama dalam menghadapi tenggat waktu hukum yang ketat.

  1. KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK... doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK doi 10 25041 fiatjustisia v10no4 801
  2. INFLUENCE OF PUBLIC POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG... ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/7566INFLUENCE OF PUBLIC POLICY PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG ejournal uin suska ac index php elriyasah article view 7566
  3. JOS | Universitas Jenderal Soedirman. jos universitas jenderal soedirman skip main content navigation... jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/3937JOS Universitas Jenderal Soedirman jos universitas jenderal soedirman skip main content navigation jos unsoed ac index php ppmi article view 3937
Read online
File size255.74 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

ads-block-test