Publisher

POLNEPPOLNEP

Journal EksosEksos Abstract

Penelitian ini hanya dibatasi pada peran pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemda terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro, kecil dan Menengah di kota Singkawang. Dalam hal ini selaku penulis menekankan pada implementasi keberpihakan pihak dinas terhadap pelaku Usaha Mikro, pelaku koperasi terhadap perkembangan Usahanya yang berada di Kota Singkawang. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan tidak menghasilkan data statistik atau pengukuran dalam suatu penelitian.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat penulis simpulkan mengenai bagaimana peran dinas dalam memberikan dukungan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, manajemen pengawasan, dan implementasi perkembangan keberpihakan Dinas terkait pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada Kota Singkawang sebagai berikut.Bidang perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Singkawang terkait memberikan dukungan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Singkawang yaitu dengan melakukan pembinaan berdasarkan UU No.3 tentang perindustrian tahun 2014 untuk memperbaiki kualitas industry pelaku usaha tidak melakukan penyelewengan terutama pada bidang perindustrian dimana keberpihakan bidang perindustrian berhubungan dengan sertifikat higenis, sertifikat produk pangan industri rumah tangga, edukasi baik secara langsung maupun tidak memberikan fasilitas kepada pelaku usaha berupa sarana dan prasana.Kemudian untuk bidang perdagangan memiliki peranan sebagai pihak pelaksana pengawasan atau bidang yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terkait peraturan pelaku usaha perdagangan di Kota Singkawang, pengawasan khususnya pada barang-barang yang beredar seperti pengawasan barang bersubsidi.Pengawasan tersebut berdasarkan perundang undangan yang telah ditentukan yaitu undang undang nomor 32 tahun 2011.Tujuan dilakukannya pengawasan ini hanya untuk melakukan pengendalian dan kemudian akan diberikan arahan atau sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan bagaimana barang beredar yang dapat dijual belikan, yang terakhir Bidang Koperasi dan UKM yang memiliki peranan sebagai pihak pelaksana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian tetapi pengendalian dilakukan ketika mendapatkan laporan dari pelaku usaha, dan pengendalian dilakukan ketika tidak mendapatkan laporan triwulan dari pihak koperasi, dan berperan sebagai pihak yang menindaklanjuti dari peraturan yang sudah dibuat oleh kementerian koperasi dan usaha kecil menengah yaitu untuk memberhetikan koperasi-koperasi yang dianggap tidak sesuai atau tidak terdapat nomor induk koperasi.Pengawasan Koperasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tentang pelaksanaan undang undang nomor 20 tahun 2008.Pengawasan dilakukan dapat dilakukan, Berdasarkan hasil wawancara yang penulis simpulkan bahwa Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil di kota Singkawang terdapat kendala yang sama pada masing masing bidang yaitu berupa sumber daya seperti sumber daya manusia, finansial, sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya waktu.Kemudian kendala yang ada pada bidang perdagangan juga tidak bisa menyita barang-barang yang melenggar peraturan seperti barang yang tidak layak untuk diperjual dan di beli.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara implementasi peran dan tanggung jawab dinas terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Singkawang dengan kota-kota lain di Indonesia. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada analisis dampak dari implementasi keberpihakan dinas terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Singkawang, serta bagaimana peran dinas dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaku usaha tersebut. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh dinas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan dukungan dan pengawasan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Metadata

File size	137.02 KB
Pages	13
DMCA	Report