IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA

HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi PeradilanHUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 5 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, dalam perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.JPR, putusan tersebut belum dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dan menganalisis upaya PTUN mendorong pelaksanaan putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik, dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakpatuhan terhadap putusan karena kurangnya kesadaran hukum dan sanksi yang belum tegas. Upaya yang dilakukan PTUN Jayapura dalam mendorong pelaksanaan putusan telah sesuai dengan regulasi eksekusi yang berlaku namun karena keterbatasan kewenangan PTUN yang hanya sebagai pengawas putusan menyebabkan tidak adanya upaya paksa secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum berjalan secara efektif dan masih menghadapi kendala yang berpotensi merugikan hak masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan pejabat terhadap putusan, direkomendasikan pembentukan lembaga eksekutorial, penguatan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan pembinaan berkala, serta pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan secara transparansi.

Ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN dalam perkara 2/G/2022/PTUN/JPR disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya substansi hukum yang belum memberikan sanksi tegas dan efektif, rendahnya kesadaran hukum pada diri pejabat negara karena budaya birokrasi yang tidak mendukung penegakan hukum seperti adanya ego sektorial dan keengganan untuk mengakui kesalahan dalam menerbitkan keputusan.PTUN Jayapura juga telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan peraturan yang ada seperti memberikan teguran, melakukan upaya paksa secara administratif, namun belum mampu memberikan efek jera kepada pejabat negara.Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan PTUN belum tercapai, baik dari aspek normatif maupun implementatif.Maka hal ini menunjukkan bahwa dalam efektivitas pelaksanaan putusan PTUN belum optimal.Maka hal ini menunjukkan bahwa dalam efektivitas pelaksanaan putusan PTUN belum tercapai, baik dari aspek normatif maupun implementatif.

Untuk meningkatkan kepatuhan pejabat negara terhadap putusan pengadilan, perlu dibentuk lembaga eksekutorial khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan nyata untuk memaksa pejabat melaksankan putusan pengadilan. Selain itu, penguatan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksankan putusan juga perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Upaya perbaikan juga harus diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum dan reformasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pendidikan, pembinaan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

  1. DOI Name 10.30649 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 04z crossref email support... doi.org/10.30649DOI Name 10 30649 Values doi name values index type timestamp data hs serv 04z crossref email support doi 10 30649
  2. Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan... ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/368Pemberlakuan Sanksi Administratif Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan ejournal hukumunkris index php binamulia article view 368
  3. Jurnal Hukum Perspektif. penerapan asas peradilan studi kekurangan hakim pengadilan agama sentani papua... doi.org/10.30649/ph.v23i2.203Jurnal Hukum Perspektif penerapan asas peradilan studi kekurangan hakim pengadilan agama sentani papua doi 10 30649 ph v23i2 203
Read online
File size760.23 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Persepsi Sikap dan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani KWT Desa Sidorejo Terkait Program Pembuatan Eco enzyme 2026More at 2026

ITBMPOLMANITBMPOLMAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anggota KWT terhadap Eco Enzyme tergolong sangat positif. Pada awalnya terdapat keraguan, namun setelah melihatHasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anggota KWT terhadap Eco Enzyme tergolong sangat positif. Pada awalnya terdapat keraguan, namun setelah melihat

JURIS Analisis Pengembangan Produk Olahan Perikanan pada Masyarakat Pesisir Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar 2026More at 2026

ITBMPOLMANITBMPOLMAN Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode Analisis SWOT. Data dikumpulkan melalui survei, kuesioner, dan wawancara mendalamPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode Analisis SWOT. Data dikumpulkan melalui survei, kuesioner, dan wawancara mendalam

JURIS Kekuatan Akta Notaris Sebagai Syarat Formil Perjanjian Bisnis Kajian Normatif Terhadap Implikasi Ketidakhadiran Penghadap Secara Langsung 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Meskipun akta notaris berkedudukan sebagai alat bukti tertulis tertinggi dalam hukum perdata Indonesia, syarat kehadiran penghadap secara langsung sebagaimanaMeskipun akta notaris berkedudukan sebagai alat bukti tertulis tertinggi dalam hukum perdata Indonesia, syarat kehadiran penghadap secara langsung sebagaimana

JURIS Matinya Pasal Karet UU ITE Benarkah Era Baru Kebebasan Berpendapat Telah Tiba 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa potensi kriminalisasi masih tetap ada karena beberapa frasa seperti menyerang kehormatan, menimbulkan kebencian,Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa potensi kriminalisasi masih tetap ada karena beberapa frasa seperti menyerang kehormatan, menimbulkan kebencian,

JURIS Disharmonisasi Pengaturan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Bumnpersero Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemeriksaan Bpk 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi terutama disebabkan oleh konflik normatif antara Undang-Undang Keuangan Negara yang menggunakan pendekatanHasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi terutama disebabkan oleh konflik normatif antara Undang-Undang Keuangan Negara yang menggunakan pendekatan

JURIS Identification of Factors Causing Traffic Accidents in Mukomuko Regency 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor manusia (kelalaian pengemudi,Data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor manusia (kelalaian pengemudi,

JURIS Pergeseran Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusional Dan Demokrasi 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut dari perspektif konstitusional dan demokrasi daerah,Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut dari perspektif konstitusional dan demokrasi daerah,

JURIS The Implementation of Sekaya Maritim in Muara Village Fishermen Village Wanasalam District Lebak Regency 2000 2018 2025More at 2025

UNDIPUNDIP Artikel ini berfokus pada perkembangan wilayah Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak selama penerapan Program Sekaya Maritim dari tahun 2000Artikel ini berfokus pada perkembangan wilayah Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak selama penerapan Program Sekaya Maritim dari tahun 2000

Useful /

JURIS Implementasi Limbah Sayuran Menjadi Pupuk Organik Cair Melalui Pemberdayaakn Kelompok Wanita Tani KWT Desa Bumiayu 2026More at 2026

ITBMPOLMANITBMPOLMAN Rangkaian kegiatan tersebut mampu meningkatkan partisipasi aktif anggota KWT dalam setiap tahap pengolahan limbah, mulai dari pengumpulan bahan hinggaRangkaian kegiatan tersebut mampu meningkatkan partisipasi aktif anggota KWT dalam setiap tahap pengolahan limbah, mulai dari pengumpulan bahan hingga

JURIS Inmate Transformation and Vocational Capital in Central Lombok Open Prison Indonesia 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Temuan kunci menunjukkan bahwa lingkungan pengawasan minimum berhasil memicu pergeseran identitas dari perilaku kriminal menjadi profil prososial, sepertiTemuan kunci menunjukkan bahwa lingkungan pengawasan minimum berhasil memicu pergeseran identitas dari perilaku kriminal menjadi profil prososial, seperti

JURIS Tinjauan Efektivitas Hukum Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Di Indonesia 2026More at 2026

IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Perlu adanya lembaga pengawas independen, peningkatan literasi digital, serta harmonisasi standar perlindungan data. Implementasi UU PDP perlu diperkuatPerlu adanya lembaga pengawas independen, peningkatan literasi digital, serta harmonisasi standar perlindungan data. Implementasi UU PDP perlu diperkuat

JURIS Kuta Bali From Port City to Surf City 2025More at 2025

UNDIPUNDIP Perubahan Kuta dari pelabuhan ke kota selancar merupakan fenomena sejarah maritim yang layak diteliti lebih lanjut. Data dikumpulkan dari memoar peselancarPerubahan Kuta dari pelabuhan ke kota selancar merupakan fenomena sejarah maritim yang layak diteliti lebih lanjut. Data dikumpulkan dari memoar peselancar

ads-block-test