Publisher

UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR

Journal Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan HukumAl Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Abstract

Indonesia mengalami penurunan angka perkawinan dan fertilitas yang memunculkan kekhawatiran terhadap fenomena baby bust serta implikasinya bagi demografi jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun dengan penurunan angka perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris melalui analisis kitab fikih klasik, yaitu Al-Umm, Al-Hidayah, Al-Mudawwanah, dan Al-Mughni, serta data statistik perkawinan Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2015-2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan signifikan angka perkawinan setelah pemberlakuan undang-undang tersebut, terutama pada kelompok usia dewasa muda, yang berpotensi mendorong penundaan pembentukan keluarga dan penurunan fertilitas. Analisis fikih menunjukkan bahwa ulama empat mazhab pada umumnya memandang perkawinan sebagai sarana menjaga keturunan (hifz al-nasl) sekaligus mengakui kemaslahatan (maslahah) sebagai dasar pengaturan hukum. Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan tersebut mendukung tujuan perlindungan anak, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi demografis yang tidak diharapkan apabila tidak diimbangi dengan dukungan sosial dan ekonomi yang memadai. Penelitian merekomendasikan penguatan pendidikan pranikah, perluasan program dukungan keluarga muda, serta peningkatan koordinasi kebijakan antara pemerintah dan otoritas keagamaan.

Conclusion

Studi ini menunjukkan bahwa fenomena baby bust di Indonesia ditandai oleh penurunan tingkat fertilitas, penurunan pendaftaran perkawinan, dan peningkatan usia perkawinan pertama selama periode 2015-2023.Temuan ini menunjukkan transformasi pola pembentukan keluarga yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan institusional.Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan tidak boleh dianggap sebagai penyebab utama baby bust.Sebaliknya, ia merupakan satu faktor institusional yang berinteraksi dengan dinamika yang lebih luas seperti peningkatan tingkat pendidikan, perubahan aspirasi karier, urbanisasi, dan kenaikan biaya hidup.Oleh karena itu, hubungan antara reformasi usia perkawinan dan penurunan fertilitas bersifat tidak langsung dan harus dipahami dalam kerangka transisi demografi yang sedang berlangsung di Indonesia.Dari perspektif hukum Islam, reformasi usia perkawinan secara umum konsisten dengan tujuan maqasid al-shariah, khususnya perlindungan anak dan promosi kemaslahatan umum.Analisis literatur fikih klasik menunjukkan bahwa ulama Muslim menekankan kedewasaan, kesiapan, dan tanggung jawab dalam perkawinan daripada menetapkan usia numerik tetap.Namun, hukum Islam juga mengakui pentingnya pelestarian keturunan (hifz al-nasl) sebagai objektif fundamental yang harus dijaga.Dengan demikian, fenomena baby bust dan reformasi hukum perkawinan harus dilihat sebagai isu yang saling terkait namun bukan deterministik secara sebab-akibat.Refleksi utama dari studi ini adalah bahwa tantangan demografi Indonesia tidak dapat diatasi hanya melalui regulasi hukum.Sebaliknya, pendekatan seimbang diperlukan yang sekaligus mempromosikan perlindungan anak, memperkuat institusi keluarga, dan memastikan keberlanjutan demografi jangka panjang dalam kerangka pembangunan nasional.

Future Research

Penelitian lanjutan perlu menggali dampak media sosial terhadap keputusan perkawinan generasi Z melalui pendekatan kuantitatif longitudinal untuk memahami tren jangka panjang. Selain itu, studi perbandingan antara Indonesia dan negara mayoritas Muslim lainnya yang mengalami penurunan fertilitas dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan keluarga dan relevansi prinsip maqasid al-shariah dalam mengatasi tantangan demografi. Terakhir, penelitian kualitatif tentang dinamika interaksi antara hukum Islam dan kebijakan pemerintah dalam mengatur usia perkawinan di berbagai wilayah Indonesia dapat membantu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan konteks lokal.

References

1. ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT LAW AT THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY (BPJS) | AL... doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT LAW AT THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY BPJS AL doi 10 47776 alwasath v3i1 330
2. "Statute Meets Custom: Explaining Provincial Variation in Child Marriage After Indonesia’s... doi.org/10.7454/jekk.v3i1.1100Statute Meets Custom Explaining Provincial Variation in Child Marriage After IndonesiaAos doi 10 7454 jekk v3i1 1100
3. Fenomena laki-laki Gen Z takut menikah akibat standarisasi finansial tinggi oleh calon wanita (Analisis... doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9111Fenomena laki laki Gen Z takut menikah akibat standarisasi finansial tinggi oleh calon wanita Analisis doi 10 37680 almikraj v6i1 9111
4. Studi Fenomenologi : Marriage is Scary pada Generasi Z | Tirta | TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling.... doi.org/10.26539/teraputik.833675Studi Fenomenologi Marriage is Scary pada Generasi Z Tirta TERAPUTIK Jurnal Bimbingan dan Konseling doi 10 26539 teraputik 833675

Metadata

File size	410.86 KB
Pages	11
DMCA	Report