IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO
Journal of Economics, Law, and HumanitiesJournal of Economics, Law, and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar teoretis dan yuridis pencatatan perkawinan dengan meninjau relevansi konsep maslahah mursalah terhadap sistem hukum nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, yang menghimpun data dari sumber hukum primer dan sekunder seperti Al-Quran, hadis, kitab ushul fiqh, serta peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian prinsip maqāṣid al-sharīah dalam konteks pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dapat dibenarkan secara syari karena mendatangkan kemaslahatan umum, mencegah kerusakan sosial, dan memperkuat perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak. Selain itu, pencatatan berfungsi sebagai instrumen harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan aktualisasi nilai maslahah mursalah dalam hukum Islam kontemporer yang selaras dengan tujuan syariat dan kebutuhan masyarakat modern.
Pencatatan perkawinan memiliki peran esensial sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.Melalui pendekatan maslahah mursalah, pencatatan dipahami sebagai kebutuhan syari untuk menjaga kemaslahatan, menghindarkan mudarat, serta memastikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.Pencatatan tidak sekadar prosedur administratif, tetapi mekanisme yang menyelaraskan hukum Islam dan hukum positif sehingga keduanya dapat berfungsi secara harmonis.Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari implementasi maqasid al-shariah dalam menjaga keturunan, hak perdata, dan stabilitas sosial.
1. Penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak pencatatan perkawinan terhadap komunitas pedesaan dan daerah 3T untuk memahami perbedaan penerimaan hukum. 2. Studi perbandingan antara praktik pencatatan perkawinan di berbagai komunitas adat dapat memberikan wawasan tentang adaptasi hukum syari dalam konteks lokal. 3. Evaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi perkawinan tanpa pencatatan perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dalam melindungi hak perempuan dan anak, serta mengurangi risiko diskriminasi sosial.
| File size | 262.33 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
AIRAAIRA Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 21 karyawan dan seluruhnya dijadikan sampel melalui teknikPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 21 karyawan dan seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik
STIDNATSIRSTIDNATSIR Penguatan dakwah digital, integrasi kurikulum tauhid di lembaga pendidikan Islam, serta peran strategis keluarga sebagai fondasi awal pembinaan akidahPenguatan dakwah digital, integrasi kurikulum tauhid di lembaga pendidikan Islam, serta peran strategis keluarga sebagai fondasi awal pembinaan akidah
STIEMAHARDHIKASTIEMAHARDHIKA Penggunaan e-wallet atau electronic wallet menunjukkan trend yang berkembang dewasa ini. Terdapat banyaknya yang menggunakan e-wallet untuk dijadikan sistemPenggunaan e-wallet atau electronic wallet menunjukkan trend yang berkembang dewasa ini. Terdapat banyaknya yang menggunakan e-wallet untuk dijadikan sistem
STIEMAHARDHIKASTIEMAHARDHIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap FD. CR, KI, dan UP tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap FD. DERHasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap FD. CR, KI, dan UP tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap FD. DER
STIEMAHARDHIKASTIEMAHARDHIKA Berdasarkan analisis yang telah didiskusikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Brand association secara signifikan mempengaruhi endorser produkBerdasarkan analisis yang telah didiskusikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Brand association secara signifikan mempengaruhi endorser produk
STIEMAHARDHIKASTIEMAHARDHIKA Metodologi pengumpulan data, analisis hasil, dan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data meliputi studi literatur,Metodologi pengumpulan data, analisis hasil, dan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data meliputi studi literatur,
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis, menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengungkapkan hasil penelitian. Penelitian yangPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis, menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengungkapkan hasil penelitian. Penelitian yang
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat diakui sebagai anak sah, sehingga aspek keperdataannyaDalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat diakui sebagai anak sah, sehingga aspek keperdataannya
Useful /
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Dengan demikian, pelaksanaan reuni harus berada dalam koridor nilai agama dan budaya lokal agar tetap menjadi sarana silaturahmi yang membawa maslahatDengan demikian, pelaksanaan reuni harus berada dalam koridor nilai agama dan budaya lokal agar tetap menjadi sarana silaturahmi yang membawa maslahat
STMIKISTMIKI Berdasarkan hasil ini, hipotesis Ha diterima, sementara hipotesis Ho ditolak. Kinerja pegawai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya dipengaruhiBerdasarkan hasil ini, hipotesis Ha diterima, sementara hipotesis Ho ditolak. Kinerja pegawai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya dipengaruhi
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Hal ini menunjukkan bahwa sinyal SO lebih sensitif terhadap pergerakan harga saham, sehingga dapat memberikan respons cepat terhadap perubahan jangka pendek.Hal ini menunjukkan bahwa sinyal SO lebih sensitif terhadap pergerakan harga saham, sehingga dapat memberikan respons cepat terhadap perubahan jangka pendek.
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur apa yang perlu dilakukan ketika ahli waris mewarisi uang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 187, dan apa yangKompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur apa yang perlu dilakukan ketika ahli waris mewarisi uang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 187, dan apa yang