IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganDewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat diakui sebagai anak sah, sehingga aspek keperdataannya mengikuti ibunya. Anak hasil zina kehilangan sebagian haknya sebagai anak dari seorang ayah dan ini berpotensi mengganggu masa depannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak anak hasil zina, dan adakah solusi yang dapat ditempuh agar anak hasil zina tetap mendapat haknya meski tanpa hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari Undang‑Undang, beberapa artikel penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, serta hasil penelitian empiris untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.
Hukum Islam dan hukum positif memiliki istilah masing‑masing untuk menyebut anak yang lahir di luar pernikahan.Islam menggunakan anak zina sedangkan hukum positif memakai anak di luar nikah.Pemilihan istilah anak di luar nikah dalam hukum positif dimaksudkan menghindari diskriminasi agama karena istilah zina sangat terkait dengan Islam, sementara masyarakat Indonesia multireligius.Kedua sistem hukum mengakui bahwa hak‑hak anak di luar nikah harus dilindungi, namun perbedaan terminologi mencerminkan pendekatan berbeda dalam mengatur hubungan sipil, warisan, dan tanggung jawab orang tua.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris pengalaman hidup anak hasil zina di Indonesia, terutama dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang ada. Selanjutnya, analisis komparatif terhadap regulasi negara lain yang melindungi hak anak di luar nikah dapat memberikan wawasan tentang model hukum yang lebih inklusif dan dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Terakhir, evaluasi efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku perzinahan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan anak perlu dilakukan, dengan meneliti apakah hukuman tazir yang diberikan benar‑benar meningkatkan tanggung jawab orang tua biologis terhadap anaknya, serta dampaknya terhadap perlindungan hak‑hak anak secara keseluruhan.
- Childfree Marriage in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah | Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/5852Childfree Marriage in the Perspective of Maqashid Asy Syariah Al Qadha Jurnal Hukum Islam dan journal iainlangsa ac index php qadha article view 5852
- Weak Protection of Civil Rights Zina Children in Indonesia | Islam Universalia: International Journal... ejournal.cyberdakwah.com/index.php/Islam-Universalia/article/view/210Weak Protection of Civil Rights Zina Children in Indonesia Islam Universalia International Journal ejournal cyberdakwah index php Islam Universalia article view 210
- Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4574Interfaith Marriage Subjectivity of the Judge in Determination of No 454 pdt p 2018 Surakarta District journal iaincurup ac index php alistinbath article view 4574
- Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/12441Compilation of Islamic Law as Judges Consideration at a Religious Court in North Sulawesi Indonesia jurnal ar raniry ac index php samarah article view 12441
| File size | 452.45 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep
POLTEKES OSPOLTEKES OS 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak dan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan, yaitu layanan permekanan dan kesehatan, layanan11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak dan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan, yaitu layanan permekanan dan kesehatan, layanan
UPN VeteranUPN Veteran Hasil penelitian menunjukkan bahwa, forum OBAMA aktif mengikuti setiap kegiatan Pemerintah Kota Magelang namun beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah)Hasil penelitian menunjukkan bahwa, forum OBAMA aktif mengikuti setiap kegiatan Pemerintah Kota Magelang namun beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini menyelidiki bagaimana diskriminasi struktural—terutama melalui praktik ijbār (perwalian paksa) dalam interpretasi hukum Islam—bertentanganPenelitian ini menyelidiki bagaimana diskriminasi struktural—terutama melalui praktik ijbār (perwalian paksa) dalam interpretasi hukum Islam—bertentangan
UMMUMM Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenisPemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Terjadinya eksploitasi anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan dan ekonomi. Perlindungan terhadap anak pekerja telah diaturTerjadinya eksploitasi anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan dan ekonomi. Perlindungan terhadap anak pekerja telah diatur
IAIN CURUPIAIN CURUP Sebagian kecil masyarakat Muslim memandang batas usia 19 tahun sulit bagi pasangan yang siap menikah. Pernyataan ini didukung oleh respons sejumlah pemimpinSebagian kecil masyarakat Muslim memandang batas usia 19 tahun sulit bagi pasangan yang siap menikah. Pernyataan ini didukung oleh respons sejumlah pemimpin
UNIGHAUNIGHA Akibat hukumnya, akte kelahiran anak dari nikah siri tidak dapat dikeluarkan karena pernikahan tidak resmi menurut hukum positif Indonesia. Menurut HukumAkibat hukumnya, akte kelahiran anak dari nikah siri tidak dapat dikeluarkan karena pernikahan tidak resmi menurut hukum positif Indonesia. Menurut Hukum
Useful /
UKIUKI Puncak perubahan terlihat pada munculnya komunitas fotografi seperti CPL dan Insta Lumajang, serta peralihan dari pemotretan studio ke pemotretan sehari-hariPuncak perubahan terlihat pada munculnya komunitas fotografi seperti CPL dan Insta Lumajang, serta peralihan dari pemotretan studio ke pemotretan sehari-hari
UKIUKI Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi peran etika komunikasi dalam pembentukan personal branding seorang content creator pada platform TikTok.Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi peran etika komunikasi dalam pembentukan personal branding seorang content creator pada platform TikTok.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia secara yudisial maupun non-yudisial. Regulasi telah mengaturOleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia secara yudisial maupun non-yudisial. Regulasi telah mengatur
UNDIRAUNDIRA Dengan membuat kebun buah setidaknya bukan sekedar masalah penghijauan dan lingkungan yang diselesaikan, melainkan menciptakan daya tarik sebagai dayaDengan membuat kebun buah setidaknya bukan sekedar masalah penghijauan dan lingkungan yang diselesaikan, melainkan menciptakan daya tarik sebagai daya