UIGMUIGM

Jurnal Pemerintahan dan PolitikJurnal Pemerintahan dan Politik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah dengan menyoroti dimensi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam praktik pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan aparatur dinas dan pelaku UMKM, observasi terhadap proses pelayanan, serta analisis dokumen kebijakan pembinaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diadopsi dalam kerangka prosedur administratif, terutama pada aspek transparansi informasi dan akuntabilitas pelaporan. Namun, implementasinya masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menghasilkan tata kelola pelayanan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM.

Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan pembinaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan adopsi formal prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.Namun, implementasinya masih bersifat procedural dan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai praktik pelayanan yang partisipatif dan kolaboratif.Keberhasilan good governance tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, budaya birokrasi, dan pola relasi antara pemerintah dan pelaku usaha.Penguatan tata kelola pelayanan publik memerlukan pendekatan yang mendorong transformasi praktik pelayanan menuju model yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi pelaku UMKM dalam pelayanan pembinaan. Selain itu, studi tentang perbedaan efektivitas implementasi good governance antar daerah dapat memberikan wawasan kontekstual tentang faktor lokal yang memengaruhi keberhasilan tata kelola. Terakhir, penelitian tentang model pelayanan berbasis komunitas yang melibatkan pelaku UMKM dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan bisa menjadi arah baru untuk memperkuat partisipasi substantif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Read online
File size246.79 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

ads-block-test