IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN

LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi IslamLABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam

Tujuan dari penulisan ini untuk menggali dan menggungkapan program pemberdayaan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Ketidaksetaraan gender membatasi peran perempuan untuk mengakses berbagai sumber daya. Keterbatasan ini menyebabkan perempuan menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan; fenomena ini biasa disebut kemiskinan perempuan. Disparitas akses ekonomi antara perempuan dan laki-laki juga disebabkan oleh pembagian peran gender dalam rumah tangga yang lebih berbahaya bagi perempuan. Selain itu perempuan juga memiliki keterbatasan dalam hal Pendidikan, ketrampilan, kesempatan kerja yang lebih sedikit dan pengkotak-kotakan peran perempuan dalam keluarga, ini lebih banyak terjadi pada perempuan yang tingal didaerah pedesaan. Perempuan juga dihadapkan dengan “tripple burden of women, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat.

Kegiatan Pemberdayaan yang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan juga dana dana alokasi yang sudah banyak dikucurkan melalui program pemerintahan desa maupun organisasi-organisasi masyarakat nampaknya belum semua dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.Hal ini dibuktikan dengan Program Pengentasan Kemiskinan di wilayah eks Karesiden Banyumas dari data yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo sebenarnya telah dilakukan, namun serapan dalam penanggulangan kemiskinan terebut masih belum optimal.Serapan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat nyatanya belum digunakan secara maksimal oleh sebagian besar daerah.Salah satu faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan aparatur setempat dalam menyusun rancangan anggaran, kurang menggali Asset Based Comunities dari desa tersebut sehingga sasaran dana yang seharusnya dapat dipergunakan dengan maksimal realitasnya sangat lambat.Dengan Adanya pemberdayaan perempuan melalui ekonomi produktif seharusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah khususnya pemerintah daerah, karena berdasarkan wawancara dan pengamatan penelitian, ekonomi produktif melalui kelompok di desa desa lebih dirasakan kebermanfaatannya untuk keluarga, para anggota dapat memperoleh dan mencukupi kebutuhan hidup mereka secara cepat dengan adanya pengelolaan dana yang ada di kelompok kelompok mereka seperti KUB berkah jaya dan juga Bank Sampah Inyong.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan yang sudah dijalankan oleh pemerintah, khususnya dalam hal penyerapan dana dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kedua, penting untuk meneliti lebih lanjut tentang regulasi daerah yang ramah terhadap perempuan dan bagaimana regulasi tersebut dapat menjadi simultan bagi produktifitas masyarakat, khususnya perempuan. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat fokus pada sistem kerja hukum dalam lingkungan sosial masyarakat dan implikasinya terhadap program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam upaya pemberdayaan perempuan di daerah.

  1. REKONSTRUKSI PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI CEPAT, ADIL DAN MURAH... doi.org/10.26532/jph.v3i1.1345REKONSTRUKSI PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI CEPAT ADIL DAN MURAH doi 10 26532 jph v3i1 1345
Read online
File size422.75 KB
Pages28
DMCAReport

Related /

ads-block-test