Publisher

NEOLECTURANEOLECTURA

Journal JUDICIOUSJUDICIOUS Abstract

Maladministrasi dan korupsi masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Penyalahgunaan wewenang, inefisiensi birokrasi, serta lemahnya transparansi publik berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan ketimpangan distribusi sumber daya. Urgensi penelitian ini didasarkan pada belum optimalnya peran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam kerja sama internasional, meskipun memiliki potensi strategis dalam pencegahan maladministrasi lintas negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ORI dalam pencegahan maladministrasi di tingkat nasional dan internasional serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif melalui wawancara mendalam dengan pejabat ORI pusat dan daerah, studi literatur, serta analisis tematik terhadap dokumen resmi, termasuk laporan tahunan ORI, UNCAC, dan publikasi Transparency International. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ORI memiliki landasan hukum yang kuat, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi lintas negara, kapasitas sumber daya manusia, dan pengakuan internasional. Rekomendasi kebijakan meliputi harmonisasi regulasi nasional dengan standar global, penguatan kapasitas kelembagaan, diplomasi internasional, serta peningkatan dukungan politik dan publik guna memperkuat peran ORI dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki potensi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, baik di tingkat nasional maupun internasional.Namun, optimalisasi peran ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan kelembagaan dan struktural yang memerlukan penanganan sistematis.Pertama, terdapat keterbatasan regulasi nasional yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme kerja sama internasional.25 Tahun 2009 masih berfokus pada pengawasan domestik, sehingga perlu harmonisasi dengan standar global.Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran ORI masih terbatas, menghambat efektivitas diplomasi kelembagaan dan partisipasi dalam forum internasional.Ketiga, kesadaran publik dan dukungan politik terhadap pentingnya kolaborasi lintas negara dalam pencegahan maladministrasi masih rendah, menyebabkan lemahnya legitimasi ORI di kancah global.Secara umum, ORI telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperkuat pengawasan publik domestik, namun untuk mencapai peran global yang lebih optimal, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, diplomasi internasional, serta reformulasi regulasi yang adaptif terhadap dinamika global tata kelola pemerintahan berkelanjutan.

Future Research

Untuk memperkuat peran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam pencegahan maladministrasi di tingkat internasional, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan ORI, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga Ombudsman lain dan organisasi internasional. ORI dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan global yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, diperlukan revisi regulasi nasional, terutama Undang-Undang No. 37 Tahun 2008, untuk mencakup mandat kerja sama internasional dan kewenangan ORI dalam menangani kasus maladministrasi lintas batas. Harmonisasi dengan konvensi global seperti UNCAC dan OECD Anti-Bribery Convention perlu dipercepat guna memperkuat legitimasi internasional. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan internasional melalui program pelatihan lintas negara, pertukaran keahlian, serta pengalokasian anggaran khusus bagi diplomasi kelembagaan juga sangat penting. Kolaborasi dengan International Ombudsman Institute (IOI) dan lembaga donor multilateral dapat menjadi strategi efektif. Terakhir, perlu peningkatan dukungan politik dan publik melalui advokasi kebijakan dan komunikasi strategis yang menekankan relevansi peran ORI dalam tata kelola global. Pelibatan legislatif dan masyarakat sipil akan memperkuat legitimasi politik ORI sebagai lembaga pengawas publik berkelas dunia yang berkontribusi terhadap pencegahan maladministrasi lintas negara dan penguatan akuntabilitas pemerintahan berkelanjutan.

References

1. Ombudsman dan Prinsip Venice: Penghormatan, Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia | Jurnal Inovasi... jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/article/view/157Ombudsman dan Prinsip Venice Penghormatan Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Jurnal Inovasi jig rivierapublishing index php rv article view 157
2. Strategic Management of the Ombudsman RI Organization for Optimizing Public Oversight and Preventing... doi.org/10.37010/jdc.v6i2.2153Strategic Management of the Ombudsman RI Organization for Optimizing Public Oversight and Preventing doi 10 37010 jdc v6i2 2153
3. Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum. peran ombudsman repbulik penyelesaian rechtsregel jurnal ilmu authors... openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/2221Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum peran ombudsman repbulik penyelesaian rechtsregel jurnal ilmu authors openjournal unpam ac index php rjih article view 2221
4. Analysis of The Substance of Public Complaints and The Popularity of Public Service External Monitoring... doi.org/10.32630/sukowati.v8i1.477Analysis of The Substance of Public Complaints and The Popularity of Public Service External Monitoring doi 10 32630 sukowati v8i1 477

Metadata

File size	764.75 KB
Pages	10
DMCA	Report