STIALANSTIALAN

Jurnal Good GovernanceJurnal Good Governance

Kecerdasan buatan (AI) telah berkembang pesat dan menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi digital di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan. Di Indonesia, pemanfaatan AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan publik. Namun, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta dampak sosial dan etika yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam implementasi AI dalam kebijakan pemerintah Indonesia serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung penerapan AI secara efektif dan etis dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, publikasi pemerintah, serta referensi akademik terkait implementasi AI dalam kebijakan publik. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tantangan utama, perbandingan dengan praktik internasional, serta evaluasi kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi AI di sektor pemerintahan Indonesia meliputi aspek regulasi yang belum terstruktur dengan baik, keterbatasan infrastruktur teknologi dan SDM, serta kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman terhadap AI di kalangan pembuat kebijakan juga menjadi kendala. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi AI yang komprehensif, peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi, serta program edukasi dan pelatihan bagi aparatur negara agar dapat beradaptasi dengan perkembangan AI. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Implementasi AI dalam kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti regulasi yang belum terstruktur, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya pemahaman terhadap AI di kalangan pembuat kebijakan.Perlu penguatan regulasi AI, investasi infrastruktur, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.Kolaborasi lintas sektor juga penting untuk menciptakan ekosistem AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

1. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan kerangka regulasi AI nasional yang lebih komprehensif, terutama dalam mengatasi ketidaksesuaian antara regulasi saat ini dan kebutuhan industri. 2. Studi tentang pengaruh AI terhadap pemerintahan daerah, khususnya di daerah pedesaan, untuk mengevaluasi efektivitas penerapan teknologi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. 3. Penelitian mengenai pendekatan etika AI dalam pengambilan keputusan publik, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas sistem AI untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

  1. Artificial Intelligence in Society | OECD. artificial intelligence society oecd skip main content report... oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en.htmlArtificial Intelligence in Society OECD artificial intelligence society oecd skip main content report oecd en publications artificial intelligence in society eedfee77 en html
Read online
File size233.19 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test