UNHASUNHAS

Hasanuddin Journal of International AffairsHasanuddin Journal of International Affairs

Kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021, Taliban menciptakan teka-teki signifikan dalam Hubungan Internasional. Meskipun Taliban memiliki otoritas politik yang efektif, sebagian besar negara tetap menahan pengakuan resmi sambil mempertahankan keterlibatan diplomatik, kemanusiaan, keamanan, dan keterlibatan ekonomi terbatas. Artikel ini menyelidiki bagaimana pemerintahan Islam menjadi keterlibatan internasional di bawah kondisi legitimasi yang diperdebatkan di Afghanistan pasca-2021. Menggunakan pendekatan konseptual, artikel ini mengintegrasikan identitas pemerintahan, kontestasi norma, penandaan berbasis identitas, dan praktik pengakuan, dengan Afghanistan sebagai kasus ilustratif. Analisis menunjukkan bahwa pemerintahan Islam tidak secara independen menentukan pengakuan, isolasi, atau kerjasama. Signifikansi internasionalnya muncul ketika klaim Taliban tentang pemerintahan Islam dikomunikasikan melalui institusi, kebijakan, dan diskursus resmi, dan ditafsirkan oleh aktor eksternal sesuai dengan komitmen normatif, prioritas kemanusiaan, keprihatinan keamanan, dan interpretasi strategis mereka, menghasilkan keterlibatan yang terukur, di mana interaksi praktis berlanjut meskipun tanpa pengakuan resmi. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Islam berfungsi sebagai identitas kebijakan luar negeri dengan membentuk interpretasi, justifikasi, dan batas keterlibatan daripada menentukan langsung respons internasional.

Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Islam berfungsi sebagai identitas kebijakan luar negeri dengan membentuk interpretasi, justifikasi, dan batas keterlibatan daripada menentukan langsung respons internasional.Analisis menunjukkan bahwa pemerintahan Islam tidak secara independen menentukan pengakuan, isolasi, atau kerjasama.Signifikansi internasionalnya muncul ketika klaim Taliban tentang pemerintahan Islam dikomunikasikan melalui institusi, kebijakan, dan diskursus resmi, dan ditafsirkan oleh aktor eksternal sesuai dengan komitmen normatif, prioritas kemanusiaan, keprihatinan keamanan, dan interpretasi strategis mereka, menghasilkan keterlibatan yang terukur, di mana interaksi praktis berlanjut meskipun tanpa pengakuan resmi.Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Islam berfungsi sebagai identitas kebijakan luar negeri dengan membentuk interpretasi, justifikasi, dan batas keterlibatan daripada menentukan langsung respons internasional.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif dan empiris tentang kerangka kerja ini di negara-negara lain dengan otoritas pemerintahan yang diperdebatkan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana identitas pemerintahan Islam berinteraksi dengan interpretasi eksternal dan praktik pengakuan di berbagai konteks, dan bagaimana hal ini membentuk pola keterlibatan internasional. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki bagaimana feedback effects dari keterlibatan internasional dengan Taliban dapat memperkuat atau membatasi posisi Taliban sebagai aktor politik yang sah. Akhirnya, penelitian dapat menganalisis bagaimana strategi ambigu digunakan oleh aktor eksternal untuk mengelola ketegangan antara kebutuhan praktis dan legitimasi yang diperdebatkan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi evolusi hubungan antara Taliban dan komunitas internasional.

Read online
File size291.74 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test