IAIN LANGSAIAIN LANGSA

Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahAl-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah

Modal merupakan komponen kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja. UMKM, dengan pengaruh besarnya terhadap perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah telah mengupayakan peningkatan akses sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu, kebijakan KUR baru berjalan selama dua tahun. Penggunaan akad rahn sebagai akad transaksi dengan tarif sebesar 3% efektif per tahun dan tanpa agunan merupakan ciri khas dari program ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPS Panton Labu menerapkan akad rahn tasjily sebagai akad transaksi dalam pembiayaannya. Proses implementasi KUR di UPS Panton Labu menggunakan akad rahn tasjily dengan marhun berupa dokumen. Hal ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang Rahn dan penetapan besaran munah sebagai ujrah sewa tempat penyimpanan yang sudah tepat dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kredit Usaha Rakyat di Pegadaian Syariah Panton Labu dengan menggunakan akad rahn Tasjily dan penetapan marhun dalam bentuk dalam bentuk dakumen yang sah atau sertifikat kepemilikan sudah sesuai dengan ketentuan Marhun sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.Sedangkan penetapan munah sebesar 3 % per tahun untuk pembiayaan pemeliharaan dokumen aset dan penyediaan tempat penyimpanan sudah tepat dan sesuai dengan jenis munah ujrat al-mahal al-ladzi yuhfazh fihi al-marhun (biaya sewa tempat penyimpanan marhun) dan Fatwa DSN-MUI No.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara implementasi KUR di Pegadaian Syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah atau koperasi syariah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal akad transaksi dan pengelolaan agunan. Selain itu, penelitian juga dapat menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari implementasi KUR syariah, termasuk kontribusinya terhadap pertumbuhan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik keuangan syariah dalam mendukung usaha mikro dan kecil di Indonesia.

  1. Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. peran pegadaian... doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam peran pegadaian doi 10 29040 jiei v6i2 1072
Read online
File size381.14 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test