UNMUNM

INSIGHT: Indonesian Journal Social Studies and HumanitiesINSIGHT: Indonesian Journal Social Studies and Humanities

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi kejahatan dari bentuk konvensional menuju tindak pidana berbasis digital yang bersifat virtual, lintas yurisdiksi, dan sulit dibuktikan. Secara normatif (das sollen), sistem hukum pidana di Indonesia menghendaki adanya kepastian hukum dan efektivitas pembuktian terhadap setiap tindak pidana, termasuk kejahatan siber, melalui pengakuan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam praktiknya (das sein), proses pembuktian tindak pidana siber menghadapi berbagai tantangan, seperti karakter bukti digital yang mudah dimodifikasi, bersifat volatil, tersebar lintas negara, serta sulitnya mengidentifikasi pelaku anonim dalam ruang siber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait cybercrime serta digital forensics, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dan mandiri dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Keabsahan bukti digital sangat ditentukan oleh penerapan Chain of Custody, proses akuisisi forensik, penggunaan write-blocker, serta verifikasi integritas melalui nilai hash. Selain itu, ahli forensik digital memegang peran penting dalam menjelaskan validitas dan reliabilitas alat bukti elektronik di persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana siber memerlukan adaptasi hukum acara pidana, penguatan kapasitas digital forensics, serta harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di era digital.

Transformasi kejahatan digital telah mengubah pola pembuktian pidana, menjadikan bukti elektronik instrumen utama yang diakui secara hukum melalui UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi.Karena sifat bukti digital yang nonfisik, mudah dimodifikasi, dan volatil, penerapan Chain of Custody, akuisisi forensik, penggunaan write‑blocker, dan verifikasi hash menjadi krusial untuk memastikan otentisitas, integritas, dan reliabilitasnya.Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas forensik digital, pembaruan hukum acara pidana, serta harmonisasi regulasi agar sistem pembuktian Indonesia dapat mengatasi tantangan cybercrime di era transformasi digital.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pengembangan model standar operasional prosedur Chain of Custody yang dapat diterapkan secara lintas yurisdiksi, sehingga bukti digital yang disimpan pada server internasional tetap terjaga keasliannya sejak tahap pengumpulan hingga persidangan. Studi ini sebaiknya mencakup analisis prosedur dokumentasi, mekanisme transfer data, dan peran lembaga internasional dalam mengawasi rantai penjagaan bukti. Selanjutnya, diperlukan penelitian empiris mengenai efektivitas penggunaan teknologi write‑blocker otomatis berbasis kecerdasan buatan, yang diharapkan dapat meminimalkan risiko kontaminasi data selama akuisisi forensik di lokasi kejadian dan mempercepat proses verifikasi integritas. Kajian tersebut dapat menguji keandalan algoritma AI dalam mendeteksi perubahan bit serta mengukur dampaknya terhadap kualitas bukti di pengadilan. Selain itu, kajian komparatif tentang harmonisasi regulasi forensik digital antara Indonesia dan negara‑negara ASEAN dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk memperbarui hukum acara pidana nasional. Penelitian ini harus memetakan perbedaan kebijakan, standar teknis, dan mekanisme kerjasama lintas batas, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang kontekstual. Dengan demikian, ketiga arah riset ini akan memberikan dasar ilmiah bagi peningkatan kapasitas forensik, memperkuat kerangka hukum, dan memastikan bahwa sistem pembuktian Indonesia dapat menghadapi tantangan cybercrime secara efektif.

  1. i-manager Publications | Academic Journals & Research. manager publications academic journals research imanagerpublications.com/article/19394i manager Publications Academic Journals Research manager publications academic journals research imanagerpublications article 19394
Read online
File size347.33 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test