UNMUSUNMUS
Musamus Law ReviewMusamus Law ReviewPenanganan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menimbulkan antinomi normatif antara hukuman minimum khusus yang diatur dalam Undang‑Undang Perlindungan Anak dengan batasan diversi yang ditetapkan dalam Undang‑Undang SPPA. Ketidakkonsistenan ini menghalangi penerapan diversi, sehingga mengarahkan pelaku anak ke proses peradilan formal yang bersifat retributif. Penelitian ini menganalisis konflik hukum tersebut dan merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang ideal berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak serta Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1/2023), dengan menekankan pendekatan kualitatif pada kriteria diversi, prioritas sanksi rehabilitatif, dan penerapan Dual Protection Model untuk melindungi korban sekaligus memastikan rehabilitasi, non‑stigmatisasi, dan kelanjutan pendidikan bagi pelaku anak.
Kebijakan hukum positif Indonesia terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan mengalami antinomi norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penerapan doktrin pemerkosaan statutory dan hukuman minimal lima tahun menutup akses diversi bagi pelaku anak. 1/2023) menggeser paradigma ke arah pendekatan yang menekankan keadaan pribadi pelaku (daderstrafrecht) dan keadilan restoratif, dengan memberikan prioritas pada sanksi non‑kustodial serta kemungkinan pengampunan hakim bila tindak pidana dilakukan secara konsensual antar remaja.Model Perlindungan Ganda (Dual Protection Model) menjadi kerangka yang menyeimbangkan pemulihan hak korban dan rehabilitasi serta pendidikan pelaku anak tanpa stigma negatif.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas Model Perlindungan Ganda dalam mengurangi tingkat residivisme pelaku anak melalui studi longitudinal yang melibatkan data kasus nyata di berbagai wilayah; selanjutnya, diperlukan analisis komparatif tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di provinsi‑provinsi dengan perbedaan budaya hukum, untuk menilai dampaknya terhadap proses penyembuhan korban dan reintegrasi sosial pelaku; terakhir, penting untuk meneliti faktor‑faktor yang memengaruhi penggunaan hak hakim dalam memberikan pengampunan (rechterlijk pardon) di bawah KUHP Baru, termasuk pertimbangan psikososial pelaku, sikap keluarga, dan persepsi masyarakat, guna menghasilkan pedoman praktik yang lebih transparan dan adil.
| File size | 461.54 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRAMUNRAM Ekosistem mangrove merupakan vegetasi pesisir yang memiliki banyak peran dan fungsi dalam ekologi serta memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakatEkosistem mangrove merupakan vegetasi pesisir yang memiliki banyak peran dan fungsi dalam ekologi serta memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat
UNARSUNARS Namun para korban bisa mengajukan Restitusi kepada negara melalui lembaga perlindungan konsumen atas aset aset yang telah disita oleh negara dari paraNamun para korban bisa mengajukan Restitusi kepada negara melalui lembaga perlindungan konsumen atas aset aset yang telah disita oleh negara dari para
UNARSUNARS Sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NomorSengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
UNARSUNARS Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu berdampak pada sistem pemilu di Indonesia. Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di IndonesiaBanyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu berdampak pada sistem pemilu di Indonesia. Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di Indonesia
UNARSUNARS Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan di masyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakatPenegakan hukum di satu sisi dan keadilan di masyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat
UNARSUNARS Perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Proses Diversi bahwa Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum denganPerlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Proses Diversi bahwa Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan
UNARSUNARS Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang HakBatik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan
Useful /
FT UNDARFT UNDAR Hasil menunjukkan bahwa kasus tanpa kontrol menghasilkan overshoot sekitar –0,000318 pu (–0,0159 Hz), sementara baseline PID‑ZN/konvensional menghasilkanHasil menunjukkan bahwa kasus tanpa kontrol menghasilkan overshoot sekitar –0,000318 pu (–0,0159 Hz), sementara baseline PID‑ZN/konvensional menghasilkan
UNARSUNARS Dukungan pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar ZIS oleh ASN. Pendidikan agama dan dukungan pemerintah berpengaruh secara simultanDukungan pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar ZIS oleh ASN. Pendidikan agama dan dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan
UNARSUNARS Akta kelahiran ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani di atas materai. Dengan demikian, akta kelahiran menjadi dokumen pentingAkta kelahiran ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani di atas materai. Dengan demikian, akta kelahiran menjadi dokumen penting
UNARSUNARS Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpannyaNotaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpannya