Publisher

POLGANPOLGAN

Journal Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Abstract

Perlindungan hukum atas hak cipta digital dalam ekonomi kreatif menjadi sangat krusial seiring dengan pesatnya perkembangan transformasi ekonomi Yang berbasis teknologi digital dan kreativitas. Hak cipta sebagai hak eksklusif penipta yang timbul secara otomatis memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya karya digital seperti musik, film, software, dan konten digital lainnya. Namun, kemajuan teknologi digital juga menimbulkan tantangan besar berupa pelanggaran hak cipta yang secara kompleks, seperti pembajakan dan penyebaran karya tanpa izin melalui internet dan teknologi seperti kecerdasan buatan. Oleh itu, regulasi hak cipta harus adaptif dan mampu karena mengakomodasi inovasi teknologi termasuk penguatan hukum dan penerapan teknologi pengaman digital. Perlindungan tidak hanya melidungi hak moral dan ekonomi pencipta. Penegakan hukum yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang hak cipta menjadi aset ekonomi yang dapt dimonetisasi dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Conclusion

Konsultan hukum pasar modal harus melaksanakan legal audit dan memberikan legal opinion sesuai standar pemeriksaan hukum, standar pendapat hukum, dan kode etik yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.Tanggung jawab mereka terbatas pada pendapat yang diberikan dalam pernyataan pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan 111 Undang‑Undang No.8 Tahun 1995, serta dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata menurut Pasal 1365 KUH Perdata.Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi pasar modal Indonesia agar menjadi lebih efisien, melindungi investor, dan dapat bersaing secara internasional.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan legal audit yang dilakukan oleh konsultan hukum pasar modal dalam memastikan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan hukum dan kode etik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas legal opinion. Selanjutnya, studi perbandingan antarnegara mengenai peran regulasi Pasal 80 dan 111 Undang‑Undang No. 8 Tahun 1995 dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan kerangka hukum mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban perdata dan perlindungan investor di pasar modal. Terakhir, penelitian mengenai dampak digitalisasi dan penggunaan teknologi pengaman digital terhadap proses disclosure dan transparansi informasi pada emiten dapat membantu merumuskan kebijakan yang adaptif serta meningkatkan efisiensi pasar modal Indonesia dalam era ekonomi digital.

Metadata

File size	332.8 KB
Pages	10
DMCA	Report