Publisher

UNIPASUNIPAS

Journal Kertha WidyaKertha Widya Abstract

Disrupsi teknologi membawa tantangan signifikan bagi sistem hukum dalam menjamin keadilan digital, terutama dalam hal perlindungan privasi, hak digital, kejahatan siber, dan kesenjangan akses teknologi. Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang muncul di era digital serta mengevaluasi relevansi regulasi yang ada dalam menghadapi perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, didukung oleh analisis sosiologis-yuridis untuk memahami pengaruhnya terhadap masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi sering kali lebih cepat daripada kemampuan regulasi hukum yang ada, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat mengancam keadilan digital. Beberapa tantangan utama meliputi perlindungan data pribadi, harmonisasi regulasi internasional, dan keadilan akses teknologi bagi semua lapisan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya reformasi hukum yang adaptif dan inovatif untuk menghadapi dinamika teknologi serta membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam membangun fondasi hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan di era digital serta mewujudkan keadilan yang sejati di tengah disrupsi teknologi.

Conclusion

Era gangguan teknologi, keadilan digital semakin menjadi topik penting di Indonesia.Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara kita berinteraksi dan melakukan bisnis, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum yang rumit.Dalam studi ini, beragam aspek yang berhubungan dengan keadilan digital telah dibahas, termasuk perlindungan data pribadi, regulasi platform digital, serta dampak hukum dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan blockchain.Pertama-tama, perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu tantangan utama dalam konteks keadilan digital.Menurut informasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2022, sekitar 77% pengguna internet di Indonesia merasa khawatir mengenai keamanan data pribadi mereka.Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan data, meskipun regulasi yang ada saat ini masih belum memadai.Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pada tahun 2022 merupakan langkah yang positif, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dengan efektif.Kedua, pengaturan terhadap platform digital juga menjadi aspek krusial dalam mewujudkan keadilan digital.Contohnya, kasus penutupan akun media sosial oleh platform asing sering kali berlangsung tanpa transparansi dan tidak memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membela diri.Berdasarkan laporan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pada tahun 2021 tercatat 1.500 pengaduan mengenai konten yang dihapus tanpa penjelasan yang memadai.Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam pengelolaan konten digital, serta menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak pengguna.Ketiga, inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan.AI, contohnya, dapat digunakan untuk mengambil keputusan otomatis yang memengaruhi kehidupan individu, seperti dalam proses pengajuan pinjaman.Namun, ketidakjelasan dalam regulasi mengenai tanggung jawab hukum atas keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat menimbulkan ketidakadilan.Sebuah penelitian oleh McKinsey Global Institute mengungkapkan bahwa 60% perusahaan di Indonesia berencana untuk mengimplementasikan AI dalam lima tahun mendatang, tetapi hanya 30% yang memiliki pemahaman yang memadai terkait implikasi hukum dari teknologi ini.Selanjutnya, keberadaan teknologi blockchain yang menawarkan transparansi dan keamanan juga menghadapi tantangan dari segi hukum.Di Indonesia, meskipun blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, regulasi yang berlaku masih terbatas.Misalnya, penerapan blockchain dalam transaksi keuangan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.Namun, masih ada kebingungan mengenai cara mengklasifikasikan aset digital serta perlindungannya dalam konteks hukum yang berlaku.Untuk mencapai keadilan digital di Indonesia, diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.Regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi harus menjadi fokus utama, disertai dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak digital mereka.Dengan langkah ini, keadilan digital tidak hanya sekadar istilah, tetapi dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

Future Research

Untuk mencapai keadilan digital yang sejati di Indonesia, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pemerintah harus terus mengembangkan regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi. Regulasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti perlindungan data pribadi, akuntabilitas dalam penggunaan AI, dan jaminan hak digital bagi seluruh warga negara. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan publik terkait hak-hak digital dan mekanisme perlindungan hukum. Kedua, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangatlah penting. Kerja sama ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta membangun ekosistem yang aman dan adil bagi pengguna teknologi digital. Ketiga, penting untuk mempertimbangkan aspek etika dalam pengembangan teknologi. Algoritma dan kecerdasan buatan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan potensi bias. Pengembangan teknologi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, etika, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan etis. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif di era digital saat ini, serta membangun fondasi yang kuat untuk keadilan digital yang berkelanjutan.

References

1. Article | KnE Open. article kne open social sciences issn 668x latest conference proceedings humanities... kneopen.com/kne-social/article/view/14807Article KnE Open article kne open social sciences issn 668x latest conference proceedings humanities kneopen kne social article view 14807
2. 형사사법에서의 인공지능 예측프로그램 활용 제언 - 학지사ㆍ교보문고 스콜라.... scholar.kyobobook.co.kr/article/detail/4010047530657oiCCiaEuyo yAAOu oOiEu ouo un ioACIsAa Ouy scholar kyobobook co kr article detail 4010047530657
3. Theoretical Connotation and Mechanism Construction of Digital Justice | Studies in Law and Justice. theoretical... pioneerpublisher.com/slj/article/view/617Theoretical Connotation and Mechanism Construction of Digital Justice Studies in Law and Justice theoretical pioneerpublisher slj article view 617
4. Ethical Considerations in Artificial Intelligence: Addressing Bias and Fairness in Algorithmic Decision-Making... doi.org/10.55041/ijsrem31693Ethical Considerations in Artificial Intelligence Addressing Bias and Fairness in Algorithmic Decision Making doi 10 55041 ijsrem31693

Metadata

File size	214.11 KB
Pages	25
DMCA	Report