UMTUMT
REPLIKREPLIKPenelitian ini mengkaji peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum sebagai manifestasi tanggung jawab sosial profesi hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan deskriptif‑analitik yang mengandalkan data sekunder dan teknik studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang bersifat kolektif, preventif, dan edukatif, serta konsultasi hukum yang bersifat individual dan kuratif. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguïtas normatif terkait kewenangan notaris dalam memberikan konsultasi hukum, dimana secara formal notaris hanya berwenang memberikan penyuluhan hukum dalam konteks pembuatan akta, namun dalam praktik sering memberikan konsultasi hukum secara gratis sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan kewenangan notaris dalam memberikan konsultasi hukum, sehingga memperkuat posisi notaris sebagai pelayan publik di bidang hukum tanpa melanggar etika profesional.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia diatur secara jelas dalam Pasal 15 UUJN, mencakup pembuatan akta otentik serta penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.Penyuluhan hukum bersifat kolektif, edukatif, dan preventif serta terbatas pada konteks akta, sedangkan konsultasi hukum bersifat individual, kuratif, dan dapat melampaui konteks akta namun tetap harus berada dalam koridor hukum dan etika profesional.Meskipun konsultasi hukum di luar akta dapat dijadikan bentuk tanggung jawab sosial, praktik ini memerlukan pengawasan ketat serta dasar hukum yang lebih jelas, sehingga disarankan INI dan Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan sosialisasi dan pelatihan, serta pemerintah menyusun peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan regulasi khusus untuk konsultasi hukum oleh notaris di luar akta.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki sejauh mana program sosialisasi dan pelatihan yang diusulkan oleh INI serta Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan pemahaman notaris tentang batasan konsultasi hukum di luar akta, dengan menggunakan metode survei pra‑dan pasca‑pelatihan serta analisis statistik deskriptif. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan kualitas dan efek hukum dari konsultasi yang diberikan oleh notaris dengan konsultasi yang diberikan oleh advokat, mengandalkan analisis kasus nyata dan wawancara mendalam kepada klien, sehingga dapat menilai keunggulan atau kelemahan masing‑masing profesi dalam konteks tanggung jawab sosial. Selanjutnya, penelitian kualitatif dapat mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum yang diberikan oleh notaris di luar akta, melalui focus group discussion di beberapa wilayah dengan karakteristik demografis berbeda, guna mengidentifikasi tingkat kepercayaan, kepuasan, dan potensi risiko penyalahgunaan kewenangan. Hasil-hasil tersebut diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat, meningkatkan akurasi pelaksanaan, serta meminimalkan tumpang‑tindih kewenangan antar profesi hukum.
| File size | 238.11 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMTUMT Menggunakan metode kualitatif berbasis pustaka, artikel ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema lingkungan, peran manusia sebagai khalifah,Menggunakan metode kualitatif berbasis pustaka, artikel ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema lingkungan, peran manusia sebagai khalifah,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalamDalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambatPenanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambat
DINASTIREVDINASTIREV Sedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istriSedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istri
UMTSUMTS Bagi mereka bekerja sebagai pedagang adalah salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam menjalankan peran sebagai perempuan pedagang sayurBagi mereka bekerja sebagai pedagang adalah salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam menjalankan peran sebagai perempuan pedagang sayur
UMTUMT B/2019/PN. Lbj yang akhirnya dinyatakan kadaluarsa karena melebihi batas waktu penuntutan. Formulasi kejahatan pemalsuan dokumen berdasarkan Kitab Undang-UndangB/2019/PN. Lbj yang akhirnya dinyatakan kadaluarsa karena melebihi batas waktu penuntutan. Formulasi kejahatan pemalsuan dokumen berdasarkan Kitab Undang-Undang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK
UTBUTB Seiring dengan perkembangan teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Demak bergerak memberikan upaya dan inovasi terhadap permasalahanSeiring dengan perkembangan teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Demak bergerak memberikan upaya dan inovasi terhadap permasalahan
Useful /
UMTUMT Peraturan ini mereformulasi kerangka prosedural yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, khususnya terkait dengan inisiasi kasus, investigasi,Peraturan ini mereformulasi kerangka prosedural yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, khususnya terkait dengan inisiasi kasus, investigasi,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga40 Tahun 2007 tentang PT. Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga
UMTUMT 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh hak atas sebuah merek, merek tersebut wajib didaftarkan pada Direktorat Merek Kementerian20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh hak atas sebuah merek, merek tersebut wajib didaftarkan pada Direktorat Merek Kementerian
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Untuk menganalisis rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan teori tokoh dan penokohan untuk mengidentifikasi kepribadian dasar Arvin, kemudian menggunakanUntuk menganalisis rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan teori tokoh dan penokohan untuk mengidentifikasi kepribadian dasar Arvin, kemudian menggunakan