UMTUMT
REPLIKREPLIKPenelitian ini mengkaji peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum sebagai manifestasi tanggung jawab sosial profesi hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan deskriptif‑analitik yang mengandalkan data sekunder dan teknik studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang bersifat kolektif, preventif, dan edukatif, serta konsultasi hukum yang bersifat individual dan kuratif. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguïtas normatif terkait kewenangan notaris dalam memberikan konsultasi hukum, dimana secara formal notaris hanya berwenang memberikan penyuluhan hukum dalam konteks pembuatan akta, namun dalam praktik sering memberikan konsultasi hukum secara gratis sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan kewenangan notaris dalam memberikan konsultasi hukum, sehingga memperkuat posisi notaris sebagai pelayan publik di bidang hukum tanpa melanggar etika profesional.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia diatur secara jelas dalam Pasal 15 UUJN, mencakup pembuatan akta otentik serta penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.Penyuluhan hukum bersifat kolektif, edukatif, dan preventif serta terbatas pada konteks akta, sedangkan konsultasi hukum bersifat individual, kuratif, dan dapat melampaui konteks akta namun tetap harus berada dalam koridor hukum dan etika profesional.Meskipun konsultasi hukum di luar akta dapat dijadikan bentuk tanggung jawab sosial, praktik ini memerlukan pengawasan ketat serta dasar hukum yang lebih jelas, sehingga disarankan INI dan Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan sosialisasi dan pelatihan, serta pemerintah menyusun peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan regulasi khusus untuk konsultasi hukum oleh notaris di luar akta.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki sejauh mana program sosialisasi dan pelatihan yang diusulkan oleh INI serta Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan pemahaman notaris tentang batasan konsultasi hukum di luar akta, dengan menggunakan metode survei pra‑dan pasca‑pelatihan serta analisis statistik deskriptif. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan kualitas dan efek hukum dari konsultasi yang diberikan oleh notaris dengan konsultasi yang diberikan oleh advokat, mengandalkan analisis kasus nyata dan wawancara mendalam kepada klien, sehingga dapat menilai keunggulan atau kelemahan masing‑masing profesi dalam konteks tanggung jawab sosial. Selanjutnya, penelitian kualitatif dapat mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum yang diberikan oleh notaris di luar akta, melalui focus group discussion di beberapa wilayah dengan karakteristik demografis berbeda, guna mengidentifikasi tingkat kepercayaan, kepuasan, dan potensi risiko penyalahgunaan kewenangan. Hasil-hasil tersebut diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat, meningkatkan akurasi pelaksanaan, serta meminimalkan tumpang‑tindih kewenangan antar profesi hukum.
| File size | 238.11 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapaPenegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa
UMTSUMTS Digitalisasi layanan publik di Langkat cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi antarinstansi. Keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi,Digitalisasi layanan publik di Langkat cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi antarinstansi. Keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi,
UMTSUMTS Namun, meskipun penggunaan konten visual post Instagram semakin umum dalam upaya pemasaran digital, diperlukan lebih lanjut mengenai bagaimana proses pembentukanNamun, meskipun penggunaan konten visual post Instagram semakin umum dalam upaya pemasaran digital, diperlukan lebih lanjut mengenai bagaimana proses pembentukan
UMTSUMTS Peran TNI dan Polri dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi terbukti strategis dalam mendukung BPBD pada semua tahap manajemenPeran TNI dan Polri dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi terbukti strategis dalam mendukung BPBD pada semua tahap manajemen
UMTSUMTS Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor desa tanjung gusta dengan nilai regresi sebesarKepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor desa tanjung gusta dengan nilai regresi sebesar
UMTSUMTS Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dengan Turki dalam pengembangan Tank Harimau. TeoriTujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dengan Turki dalam pengembangan Tank Harimau. Teori
UMTSUMTS Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, cakupan geografis, dan tantangan manajemen waktu. Untuk meningkatkan efektivitasnya,Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, cakupan geografis, dan tantangan manajemen waktu. Untuk meningkatkan efektivitasnya,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Studi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen danStudi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen dan
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
UMTUMT Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi remaja yang berada dalam konflik dengan hukum dari perspektif psikologi hukum melalui pendekatan normatifPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi remaja yang berada dalam konflik dengan hukum dari perspektif psikologi hukum melalui pendekatan normatif
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Peneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian yang akan dianalisis: pertama, mengidentifikasi kepribadian dasar Arvin; kedua, mengidentifikasi perkembanganPeneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian yang akan dianalisis: pertama, mengidentifikasi kepribadian dasar Arvin; kedua, mengidentifikasi perkembangan