UBUB
Jurnal Transformative: Ilmu PemerintahanJurnal Transformative: Ilmu PemerintahanSejarah sudah menuliskan bahwa perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari persoalan korupsi. Sejumlah perguruan tinggi dan sivitas akademikanya terseret dalam lingkaran korupsi. Bila dicermati aktor yang sedang terlilit korupsi biasanya adalah pimpinan, rektor, dekan, dan pejabat struktural. Pimpinan ini adalah bagian dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Sebagai pimpinan yang memiliki kuasa sangat rawan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadi perilaku koruptif di perguruan tinggi. Agar perilaku koruptif tidak menyebar dan terdesentralisasi secara massif, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan komitmen seorang pimpinan untuk tidak mentoleransi. Sejumlah cara sudah dilakukan dalam mengurangi perilaku korupsi, misalnya membuat perencanaan yang baik, penggunakan sistem online dalam lelang barang dan jasa, ketaulatan seorang pimpinan. Sebagai tambahan, pemimpin perguruan tinggi juga perlu mensosialisasikan semangat anti-korupsi secara menyeluruh kepada semua sivitas akademika.
Problema terbesar perguruan tinggi adalah keterlibatan pimpinannya dalam korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang/jasa dan penerimaan mahasiswa jalur mandiri, yang meruntuhkan benteng moralitas dan kepercayaan publik.Untuk mengembalikan integritas, pimpinan perguruan tinggi harus mensosialisasikan semangat anti-korupsi kepada seluruh sivitas akademika.Ini juga mencakup pembenahan proses lelang dengan sistem online, perencanaan yang tepat untuk menutup celah korupsi, dan membutuhkan pemimpin yang kuat, bersih, amanah, serta akuntabel.
Berdasarkan temuan yang menunjukkan tingginya potensi korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan di perguruan tinggi, penelitian lanjutan dapat fokus pada beberapa aspek krusial. Pertama, akan sangat bermanfaat untuk secara mendalam mengkaji efektivitas implementasi berbagai kebijakan anti-korupsi yang telah diusulkan, seperti sistem *e-procurement* dan komitmen pimpinan. Studi ini bisa menganalisis data konkret dari beberapa universitas untuk melihat sejauh mana sistem tersebut benar-benar mampu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta bagaimana komitmen pimpinan diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang berdampak pada perubahan perilaku. Kedua, perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor psikologis dan sosiokultural di luar aspek kekuasaan yang mungkin turut mendorong individu-individu di lingkungan kampus, termasuk dosen dan staf, untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Misalnya, apakah ada tekanan sosial, budaya permisif, atau motif ekonomi tertentu yang menjadikan mereka rentan, meskipun telah diberikan pendidikan anti-korupsi. Pemahaman ini penting untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Ketiga, mengingat kurangnya pengawasan yang efektif, riset dapat mengeksplorasi model partisipasi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan tata kelola universitas. Penelitian ini bisa mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan keterlibatan aktif dari elemen non-pemerintah dalam memonitor kebijakan anggaran, proses rekrutmen, hingga implementasi program kampus, demi menciptakan lingkungan akademik yang lebih transparan dan akuntabel secara berkelanjutan. Saran-saran ini bertujuan untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menyediakan basis data empiris untuk solusi yang lebih komprehensif.
| File size | 606.69 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Salah satu langkah Kementerian Dalam Negeri dalam sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorSalah satu langkah Kementerian Dalam Negeri dalam sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Tekanan politik dan target birokrasi memicu manipulasi administrasi. kesempatan muncul dari lemahnya sistem pengawasan digital. dan rasionalisasi munculTekanan politik dan target birokrasi memicu manipulasi administrasi. kesempatan muncul dari lemahnya sistem pengawasan digital. dan rasionalisasi muncul
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah desa memerlukan peran serta berbagai pihak, termasuk pendampingan hukum yang efektif. PenelitianPencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah desa memerlukan peran serta berbagai pihak, termasuk pendampingan hukum yang efektif. Penelitian
UNISKAUNISKA Laporan Hasil Pemeriksaan auditor pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali memiliki keabsahan dan dapat dipergunakan sebagai dokumen perhitungan kerugian keuanganLaporan Hasil Pemeriksaan auditor pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali memiliki keabsahan dan dapat dipergunakan sebagai dokumen perhitungan kerugian keuangan
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER 108 Tahun 2024 dan Permendagri No. 73 Tahun 2022. Hasil menunjukkan bahwa transparansi tergolong cukup baik melalui publikasi dan musyawarah desa, namun108 Tahun 2024 dan Permendagri No. 73 Tahun 2022. Hasil menunjukkan bahwa transparansi tergolong cukup baik melalui publikasi dan musyawarah desa, namun
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelayanan publik telah meningkat secara signifikan, meskipun tantangan masih tetap ada dalam hal resistensiHasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelayanan publik telah meningkat secara signifikan, meskipun tantangan masih tetap ada dalam hal resistensi
UBUB Penulis menggunakan strategi, analisis dan sumber-sumber yang relevan dan penting terkait fungsi pengawasan DPD RI pada pelaksanaan otonomi daerah. PenulisPenulis menggunakan strategi, analisis dan sumber-sumber yang relevan dan penting terkait fungsi pengawasan DPD RI pada pelaksanaan otonomi daerah. Penulis
UBUB Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif, yaitu membandingkan secara deskriptif kebijakan di Indonesia dan U. Penelitian ini membandingkanPenelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif, yaitu membandingkan secara deskriptif kebijakan di Indonesia dan U. Penelitian ini membandingkan
Useful /
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Program sosialisasi pencegahan korupsi di Desa Babussalam berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaranwegsanya terhadap korupsi. Terbentuknya komitmenProgram sosialisasi pencegahan korupsi di Desa Babussalam berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaranwegsanya terhadap korupsi. Terbentuknya komitmen
UnmulUnmul Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, memanfaatkan teknik observasi, pembacaan, pencatatan, serta wawancara dalam prosesMetode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, memanfaatkan teknik observasi, pembacaan, pencatatan, serta wawancara dalam proses
UBUB Simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang dipahami secara luas namun menimbulkan rasa eksklusif karena penggunaan bahasa mayoritas. Kebijakan tidakSimbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang dipahami secara luas namun menimbulkan rasa eksklusif karena penggunaan bahasa mayoritas. Kebijakan tidak
UBUB Keterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas. Pengumpulan data dalamKeterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas. Pengumpulan data dalam