Publisher

UBUB

Journal Jurnal Transformative: Ilmu PemerintahanJurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan Abstract

Abstrak. Dalam sistem bikameral, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia/DPD RI berperan sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan masalah daerah. Kewenangan DPD RI adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Fungsi pengawasan DPD RI adalah memantau dan mengawasi pemerintah météo dan lembaga publik, termasuk pelaksanaan peraturan-perundang-undangan dan kebijakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian iniprot untuk melihat sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Komite I. Penulis menggunakan strategi, analisis dan sumber-sumber yang relevan dan penting terkait fungsi pengawasan DPD RI pada pelaksanaan otonomi daerah. Penulis menemukan bahwa kewenangan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan otonomi daerah masih sangat terbatas, muncul permasalahan pengawasan dari mulai hubungan DPD RI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber daya manusia dan sumber daya pendukung yang belum memadai, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI menurun.

Conclusion

DPD RI memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan otonomi daerah setelah Undang‑Undang No.Namun, kelembagaan DPD RI masih terbatas dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, sehingga permasalahan hubungan dengan pemerintah pusat, kekuranganาหน้าที่, dan rendahnya kepercayaan publik masih terjadi.Upaya peningkatan fungsi pengawasan DPD RI dilakukan melalui peninjauan hukum, pengajuan perombakan Konstitusi 1945, dan penegasan kedewasaan legislatif.

Future Research

Dari hasil penelitian ini dapat disarikan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, lakukan studi longitudinal tentang efektivitas mekanisme pengawasan DPD RI pada wilayah Otonomi Daerah yang telah mekar, dengan mengukur indikator kinerja, kepuasan masyarakat, dan partisipasi publik. Kedua, teliti secara komparatif perbandingan keberhasilan pengawasan DPD RI dengan komite senat di negara-negara lain yang memiliki sistem bikameral serupa, guna memetakan praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, kaji secara mendalam potensi penguatan kemandirian sumber daya manusia DPD RI, mengukur dampak pelatihan dan kebijakan rekrutmen terhadap kualitas pengawasan. Penelitian-penelitian tersebut akan memperkuat pemahaman tentang peran DPD RI serta menumbuhkan rekomendasi berbasis bukti bagi kebijakan dan peraturan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara lebih efektif dan transparan.

References

1. Duties and Functions of the Complementary Organs as Performance Support of the Regional Representative... doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012167Duties and Functions of the Complementary Organs as Performance Support of the Regional Representative doi 10 1088 1755 1315 175 1 012167
2. Legislative Oversight in the Ukrainian Rada: Assessing the Effectiveness of Parliamentary Committees:... tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13572334.2011.617553Legislative Oversight in the Ukrainian Rada Assessing the Effectiveness of Parliamentary Committees tandfonline doi abs 10 1080 13572334 2011 617553
3. Regulate DPR’s Committees: Making Indonesian Presidential System More Representative | Fiat Justisia:... doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1566Regulate DPRAos Committees Making Indonesian Presidential System More Representative Fiat Justisia doi 10 25041 fiatjustisia v13no2 1566
4. The Strange Revival of Bicameralism: The Journal of Legislative Studies: Vol 20, No 4. strange revival... tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13572334.2014.926168The Strange Revival of Bicameralism The Journal of Legislative Studies Vol 20 No 4 strange revival tandfonline doi abs 10 1080 13572334 2014 926168

Metadata

File size	359.24 KB
Pages	21
DMCA	Report