FDIKJOURNAL UINMAFDIKJOURNAL UINMA

KOMUNITASKOMUNITAS

Penelitian ini bertujuan mengungkap struktur tersembunyi korupsi sistemik dalam pengadaan publik di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, mencerminkan konvergensi patologis antara penangkapan negara, neopatrimonialisme, dan kapitalisme cronny. Metode kualitatif kritis dengan desain studi kasus intrinsik digunakan, mengintegrasikan teori governmentality Foucault, teori korupsi institusional, dan simulakra Baudrillard untuk menjelaskan pergeseran mekanisme pengadaan dari alat administratif menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan predat. Data dikumpulkan melalui wawancara elit, analisis dokumen hukum dan audit, serta observasi partisipatif, kemudian dianalisis menggunakan critical discourse analysis dalam logika abductive. Hasil menunjukkan bahwa proses pengadaan diserbu kolusi terkoordinasi, dokumen palsu, dan manipulasi birokrasi yang disahkan oleh pseudo-legalitas. Kota Bima menunjukkan jaringan pencarian rehan vertikal; Kabupaten Bima membentuk kartel proyek terorganisir, sedangkan Dompu menunjukkan penurunan institusional akut melalui perjanjian perlindungan elit. Penelitian menyimpulkan bahwa korupsi pengadaan telah berevolusi menjadi regime pemerintahan terinstitusional yang melemahkan legitimasi demokratis, memutarbalikkan etika birokrasi, dan mengancam keberlanjutan tata kelola publik lokal.

Pengadaan publik di Bima dan Dompu tidak hanya mencerminkan penyimpangan individu melainkan manifestasi nyata dari kerusakan sistemik yang disebabkan oleh penangkapan negara, neopatrimonialisme, dan kapitalisme cronny.Proses pengadaan telah bertransformasi menjadi alat konsolidasi kekuasaan, mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Praktik korupsi ini menurunkan legitimasi demokratis, merusak etika birokrasi, dan mengancam keberlanjutan tata kelola publik lokal.

Dikarenakan keterbatasan studi pada tiga kabupaten dan penggunaan metode kualitatif elit, penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan dengan pendekatan komparatif yang mencakup lebih banyak wilayah di Nusa Tenggara Barat untuk memperluas generalisasi temuan. Selanjutnya, integrasi metode kuantitatif, seperti analisis data audit keuangan, dapat memperkuat validitas hasil dan memberikan gambaran numerik tentang besaran korupsi. Terakhir, evaluasi dampak implementasi sistem e-procurement dan penerapan mekanisme whistleblower dapat menyediakan rekomendasi praktis bagi pihak berwenang dalam mengurangi kasus korupsi. Pendekatan tiga arah ini akan menambah pemahaman konseptual dan empiris mengenai dinamika korupsi struktural serta menyoroti solusi kebijakan yang berkelanjutan.

  1. Analysing Indonesia’s infrastructure deficits from a developmentalist perspective - Kyunghoon Kim,... doi.org/10.1177/10245294211043355Analysing IndonesiaAos infrastructure deficits from a developmentalist perspective Kyunghoon Kim doi 10 1177 10245294211043355
  2. The Role of Power in Organizational Corruption - István Jávor, David Jancsics, 2016. role... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095399713514845The Role of Power in Organizational Corruption Istvyn Jyvor David Jancsics 2016 role journals sagepub doi 10 1177 0095399713514845
Read online
File size176.11 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

ads-block-test