UNRIUNRI
Jurnal Administrasi Politik dan SosialJurnal Administrasi Politik dan SosialFormulasi kebijakan publik di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan reaktif daripada perencanaan yang matang, sehingga menghasilkan kebijakan yang sering tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Mengacu pada teori Policy Formulation dari Sidney (2007) yang menyoroti interaksi aktor, institusi, dan ide, serta teori Policy Content and Context dari Grindle (1980) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan isi dan konteks kebijakan, penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2022. Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Permenkumham No. 3 Tahun 2022 menghadapi kendala dalam aspek kelayakan politik, administratif, dan teknis. Rekomendasi yang diajukan berupa pencabutan peraturan sebelumnya dan penggantian dengan kebijakan baru, serta penegasan bahwa implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan dukungan politik yang kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi publik yang lebih baik.
Penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi dan implementasi Permenkumham No.3 Tahun 2022 mencerminkan kompleksitas terkait kelayakan politik, administratif, dan teknis.Alternatif kebijakan keempat, yang mencakup pencabutan dan penggantian regulasi lama serta penyusunan prosedur baru, dianggap paling komprehensif.Untuk realisasi kebijakan ini diperlukan dukungan politik kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan koordinasi yang baik antar aktor kebijakan.
Pertama, lakukan studi longitudinal tentang dampak jangka panjang dari penggantian Permenkumham No. 3 Tahun 2022 terhadap partisipasi publik dan kualitas kebijakan di kementerian, yang dapat memperlihatkan apakah perubahan struktur kelembagaan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan. Kedua, evaluasi komparatif antara BSK Hukum dan HAM dengan lembaga serupa di kementerian lain untuk menilai model kelembagaan terbaik dalam memfasilitasi proses perumusan kebijakan berbasis bukti. Ketiga, kembangkan sistem informasi kebijakan terintegrasi yang memungkinkan real‑time monitoring implementasi kebijakan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dinamis dan responsif terhadap hambatan yang muncul selama pelaksanaan.
| File size | 246.62 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Oleh karena itu, transformasi politik generasi Z melalui TikTok dapat dipahami sebagai pergeseran pola partisipasi politik dari cara konvensional menujuOleh karena itu, transformasi politik generasi Z melalui TikTok dapat dipahami sebagai pergeseran pola partisipasi politik dari cara konvensional menuju
UNRIUNRI SMP Negeri 2 Meureubo merupakan lembaga sekolah yang memiliki kasus tersebut. Pendidikan seksual merupakan pendidikan sex yang sangat penting diimplementasikanSMP Negeri 2 Meureubo merupakan lembaga sekolah yang memiliki kasus tersebut. Pendidikan seksual merupakan pendidikan sex yang sangat penting diimplementasikan
UNRIUNRI Hasil kajian menunjukkan bahwa kendala utama partisipasi pemuda meliputi budaya senioritas, keterbatasan akses terhadap sumber daya, rendahnya pelibatanHasil kajian menunjukkan bahwa kendala utama partisipasi pemuda meliputi budaya senioritas, keterbatasan akses terhadap sumber daya, rendahnya pelibatan
UNRIUNRI Penelitian ini meng dengan pendekatan Human Security. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam melindungiPenelitian ini meng dengan pendekatan Human Security. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam melindungi
UNRIUNRI Hasil menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Bengkalis telah berjalan baik dibandingkan sebelum kebijakan, namun masih terdapat hambatan terkait SDM, kesadaranHasil menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Bengkalis telah berjalan baik dibandingkan sebelum kebijakan, namun masih terdapat hambatan terkait SDM, kesadaran
UNRIUNRI Sedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan KAT belum tersosialisasi dengan baik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kesenjangan sosial‑ekonomiSedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan KAT belum tersosialisasi dengan baik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kesenjangan sosial‑ekonomi
UNRIUNRI Persiapan proyek, 2. Bentuk kerjasama, 3. Hubungan kerjasama. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. HasilPersiapan proyek, 2. Bentuk kerjasama, 3. Hubungan kerjasama. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil
UNRIUNRI Hal ini akan memudahkan integrasi ekonomi Indonesia dalam pasar global yang semakin terhubung. Dengan regulasi yang tepat, kantor virtual dapat menjadiHal ini akan memudahkan integrasi ekonomi Indonesia dalam pasar global yang semakin terhubung. Dengan regulasi yang tepat, kantor virtual dapat menjadi
Useful /
UNRIUNRI Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai pengelola pasar juga telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pedagang untuk meningkatkanDinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai pengelola pasar juga telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pedagang untuk meningkatkan
UNRIUNRI Meskipun demikian, sebagian besar kota menghadapi kesulitan untuk mewujudkan tujuan cerdas mereka. Namun, ada masalah utama dalam menerapkan konsep SmartMeskipun demikian, sebagian besar kota menghadapi kesulitan untuk mewujudkan tujuan cerdas mereka. Namun, ada masalah utama dalam menerapkan konsep Smart
UNRIUNRI Analisis data terdiri dari tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator penerapan prinsipAnalisis data terdiri dari tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator penerapan prinsip
STIABENGKULUSTIABENGKULU Sosialisasi dilakukan dalam pelatihan ini dengan memberikan pemaparan tentang prinsip-prinsip dasar kewirausahaan masih berlaku dan dapat diaplikasikanSosialisasi dilakukan dalam pelatihan ini dengan memberikan pemaparan tentang prinsip-prinsip dasar kewirausahaan masih berlaku dan dapat diaplikasikan