UNTARUNTAR
International Journal of Application on Social Science and HumanitiesInternational Journal of Application on Social Science and HumanitiesUntuk Indonesia, masalah pernikahan antaragama adalah masalah yang sensitif. Masalah terpenting adalah legalitas pernikahan antaragama, yang telah menyebabkan beberapa pasangan yang akan atau telah memasuki pernikahan antaragama meminta pengadilan sebagai forum yang dapat melegalkan pernikahan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses negosiasi dalam keluarga yang melakukan pernikahan antaragama, terutama di Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara dengan sumber yang dapat dipercaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dialog dan komunikasi mencegah konflik laten menjadi bola liar panas di masyarakat. Pernikahan antaragama yang dilakukan oleh pasangan yang cukup umur, secara ekonomi stabil, dan secara psikologis matang tampaknya lebih diterima oleh kedua keluarga karena mereka dapat berpikir, memeriksa, dan mengartikulasikan keinginan mereka secara lebih rasional daripada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pada usia dini.
Secara umum, pernikahan antaragama dilakukan dengan dua cara.Yang pertama adalah ketika pasangan mengikuti agama pasangan dan kemudian menikah di institusi agama pasangan.Setelah menikah, orang yang berpindah agama memiliki dua pilihan.kembali ke agama aslinya atau menjadi pengikut setia agama baru.Cara kedua adalah pasangan menikah dengan mengikuti ritual agama masing-masing dan kemudian mendaftarkannya di Pengadilan Negeri setempat.Namun, metode kedua ini sekarang ditutup berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2/2023, yang mewajibkan gereja tidak lagi menyediakan layanan pernikahan antaragama.Intervensi negara ke ruang pribadi ini memiliki potensi menyebabkan konflik di masyarakat karena berarti seseorang harus meninggalkan agama lamanya dan mengikuti agama baru pasangannya agar dapat secara sah menikah.Sebelum Surat Edaran Mahkamah Agung dikeluarkan, pasangan yang akan menikah dengan agama yang berbeda dapat terus mempraktikkan agama masing-masing.
Untuk mengatasi pernikahan antaragama, berbagai gerakan keragaman di tingkat lokal harus terlibat jika terjadi konflik akibat pernikahan antaragama. Selain itu, perlu terus mendidik untuk meningkatkan literasi antara komunitas agama, baik melalui pendidikan di institusi agama masing-masing maupun melalui media arus utama atau media sosial. Karena memilih pasangan sangat bervariasi.
- The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/2153The AoDouble FacedAo Legal Expression Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages e journal iainptk ac index php jil article view 2153
- OSF. osf doi.org/10.31219/OSF.IO/PT67JOSF osf doi 10 31219 OSF IO PT67J
- Unpacking the Meaning of Conflict in Organizational Conflict Research - Mikkelsen - 2018 - Negotiation... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ncmr.12127Unpacking the Meaning of Conflict in Organizational Conflict Research Mikkelsen 2018 Negotiation onlinelibrary wiley doi 10 1111 ncmr 12127
| File size | 220.75 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap konsistensi hukum, faktor penyebab perbedaan putusan, dan proses pengambilan keputusan di MahkamahPenelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap konsistensi hukum, faktor penyebab perbedaan putusan, dan proses pengambilan keputusan di Mahkamah
KPUKPU Metode penulisan dilakukan melalui pendekatan hukum doktrinal, yaitu mengkaji hukum positif dengan mengolah dokumen-dokumen hukum yang tersedia. DalamMetode penulisan dilakukan melalui pendekatan hukum doktrinal, yaitu mengkaji hukum positif dengan mengolah dokumen-dokumen hukum yang tersedia. Dalam
PUBMEDIAPUBMEDIA Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis peraturanDengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis peraturan
UMSUMS Semua masalah ini memerlukan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Upaya transformasiSemua masalah ini memerlukan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Upaya transformasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuanPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan
UMSUMS E-Court memberikan bentuk penyelesaian perkara perdata yang lebih sederhana, cepat, dan murah. Hambatan dalam e-Court antara lain kurangnya sumber dayaE-Court memberikan bentuk penyelesaian perkara perdata yang lebih sederhana, cepat, dan murah. Hambatan dalam e-Court antara lain kurangnya sumber daya
UNESAUNESA Sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja harus membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sesuai denganSebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja harus membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sesuai dengan
UNESAUNESA Pengajuan klaim hak karyawan yang terlambat sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak karyawan sendiri. Hal ini mempengaruhiPengajuan klaim hak karyawan yang terlambat sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak karyawan sendiri. Hal ini mempengaruhi
Useful /
JIMF BIJIMF BI Di antara pendahulu, persepsi muncul sebagai prediktor paling berpengaruh terhadap kepercayaan, diikuti dengan sangat dekat oleh visibilitas dan kesadaran.Di antara pendahulu, persepsi muncul sebagai prediktor paling berpengaruh terhadap kepercayaan, diikuti dengan sangat dekat oleh visibilitas dan kesadaran.
PUBMEDIAPUBMEDIA Ini melibatkan pengajuan tanda tangan yang disengketakan ke pengadilan untuk verifikasi oleh hakim. Sebagai alternatif, verifikasi tersebut juga dapatIni melibatkan pengajuan tanda tangan yang disengketakan ke pengadilan untuk verifikasi oleh hakim. Sebagai alternatif, verifikasi tersebut juga dapat
PUBMEDIAPUBMEDIA It is essential for the state to protect these human rights, including the right to life of the Rempang community. The focus of this writing is to investigateIt is essential for the state to protect these human rights, including the right to life of the Rempang community. The focus of this writing is to investigate
UMSUMS Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkanKesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan