Publisher

KAMPUNGJURNALKAMPUNGJURNAL

Journal Jurnal Pengabdian NusantaraJurnal Pengabdian Nusantara Abstract

Akses terhadap air bersih merupakan dasar dari pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, tetapi keberlanjutannya di daerah pedesaan seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menghadapi tantangan multidimensional yang kompleks. Masalah utamanya tidak hanya terletak pada pengembangan infrastruktur saja, tetapi juga pada kelemahan sistem dukungan pasca-konstruksi yang berkelanjutan. Analisis ekonomi politik mendalam menunjukkan bahwa tantangan ini berakar pada keterbatasan fiskal pemerintah daerah yang kronis, ambigu peran institusional antara lembaga, koordinasi lintas sektoral yang bersifat seremonial, dan dinamika politik lokal yang sering kali mengorbankan stabilitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAM). Program Pengabdian Masyarakat (PKM) dirancang sebagai ruang pertemuan strategis untuk mengatasi akar masalah tata kelola ini melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Metode pelaksanaan program ini mencakup serangkaian kegiatan terstruktur: (1) FGD pemetaan masalah partisipatif untuk membangun pemahaman bersama; (2) Survei mentoring berkelanjutan untuk KPSPAM dengan fokus pada aspek manajerial, keuangan, teknis, dan advokasi untuk merumuskan solusi institusional. Hasil yang dicapai dari program ini adalah peningkatan kesadaran pemangku kepentingan akan pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan proyek menjadi pendekatan layanan berkelanjutan, penguatan kapasitas KPSPAM yang signifikan, dan penyiapan rancangan Rencana Aksi Bersama dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk dukungan pasca-konstruksi. Program ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang mendukung alokasi Dana Desa untuk pemeliharaan air bersih, serta menginstitusionalisasi program pembangunan kapasitas KPSPAM secara berkelanjutan untuk menjamin masa depan layanan air bersih di TTS.

Conclusion

Program Pengabdian Masyarakat ini telah berhasil memulai proses transformasi dalam tata kelola air bersih di pedesaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.Dengan menerapkan pendekatan pembangunan kapasitas partisipatif berdasarkan analisis ekonomi politik, program ini melampaui intervensi teknis konvensional dan menyentuh akar masalah sistemik.Program ini membuktikan bahwa masalah tata kelola yang kompleks yang melibatkan ego sektoral yang beragam dapat ditangani melalui fasilitasi dialog terstruktur.Proses ini berhasil membangun fondasi yang krusial dalam bentuk pemahaman bersama dan komitmen kolektif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan KPSPAM.Terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan proyek menjadi pendekatan layanan berkelanjutan.Perubahan perspektif ini merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa fokus kebijakan dan alokasi sumber daya di masa depan akan lebih terorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.Keberlanjutan layanan air bersih hanya dapat dicapai melalui intervensi simultan pada dua tingkat.Penguatan kapasitas agen (profesionalisasi KPSPAM) harus seimbang dengan perbaikan struktural (pembuatan peraturan, SOP, dan mekanisme pendanaan yang jelas).Satu tidak akan efektif tanpa yang lain.Program ini telah menghasilkan pencapaian konkret dalam bentuk peningkatan kapasitas manajerial dan keuangan KPSPAM di desa pilot serta lahirnya rancangan Rencana Aksi dan SOP untuk dukungan pasca-konstruksi.Ini bukan hanya output program, tetapi juga modal awal yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan dan memperluas proses reformasi tata kelola air bersih.

Future Research

Untuk Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan: (1) Formalisasi Peraturan (Saran Prioritas): Segera formalisasi rancangan Rencana Aksi dan SOP yang telah disiapkan bersama menjadi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Layanan Air Minum Pedesaan. Status Perbup akan memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi semua lembaga terkait, pemerintah desa, dan KPSPAM, serta menjadi dasar untuk alokasi anggaran. (2) Institusionalisasi Koordinasi: Mengalokasikan anggaran operasional rutin dan memadai dalam APBD untuk forum koordinasi Kelompok Kerja AMPL. Anggaran ini akan memungkinkan Kelompok Kerja untuk mengadakan pertemuan rutin, melakukan kunjungan lapangan bersama, dan berfungsi secara efektif sebagai platform pemantauan dan evaluasi lintas sektoral, bukan hanya sebagai forum seremonial. (3) Penerbitan Pedoman Teknis Dana Desa: Kantor DPMD, bekerja sama dengan Bappeda dan Kantor PRKP, perlu segera menerbitkan pedoman teknis atau surat edaran untuk pemerintah desa. Panduan ini harus menjelaskan secara eksplisit mekanisme penggunaan Dana Desa untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan bahkan subsidi untuk masyarakat miskin, serta memberikan penjelasan rinci tentang opsi, prosedur, dan implikasi dari setiap bentuk hukum untuk KPSPAM (BUMDes vs. LKD). Untuk KPSPAM dan Masyarakat: (1) Proaktif dalam Perencanaan Desa: KPSPAM harus terlibat secara konsisten dan proaktif dalam siklus perencanaan desa, terutama Musrenbangdes. Jangan menunggu diundang, tetapi aktif berkomunikasi dengan pemerintah desa dan BPD untuk memperjuangkan alokasi anggaran untuk sektor air bersih. (2) Meningkatkan Akuntabilitas untuk Membangun Kepercayaan: Terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kontribusi dari masyarakat. Laporan keuangan yang sederhana tetapi teratur dan dapat diakses oleh publik akan membangun kepercayaan, yang merupakan kunci untuk meningkatkan kesediaan warga untuk membayar kontribusi secara berkelanjutan. (3) Forum Komunikasi Antar-KPSPAM: Memulai pembentukan forum atau asosiasi KPSPAM di tingkat kecamatan atau kabupaten. Forum ini dapat menjadi wadah untuk belajar bersama, berbagi pengalaman, dan yang terpenting, meningkatkan posisi tawar kolektif sebelum pemerintah daerah. Untuk Program Pengabdian dan Penelitian Selanjutnya: (1) Fokus pada Bantuan Implementasi: Program pengabdian selanjutnya harus fokus pada bantuan implementasi Perbup dan SOP yang telah disahkan di semua wilayah kecamatan, memastikan bahwa peraturan baru tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. (2) Pengembangan Sistem Pemantauan Digital: Mendukung Bappeda untuk merealisasikan dan meningkatkan sistem pemantauan digital terintegrasi (seperti aplikasi SIAIRMAS). Sistem ini harus dirancang agar mudah digunakan oleh pejabat desa atau administrator KPSPAM untuk melaporkan kondisi sistem secara real-time, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat dari lembaga terkait. (3) Perluasan Isu: Penelitian dan pengabdian di masa depan dapat memperluas cakupan isu ke aspek kualitas air dan perlindungan sumber air baku. Dengan tantangan perubahan iklim, program yang mengintegrasikan manajemen teknis dengan konservasi lingkungan akan semakin relevan.

Metadata

File size	288.08 KB
Pages	7
DMCA	Report