UTBUTB
KeadilanKeadilanPelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk aset fisik berupa harta kekayaan atau aset non fisik dengan memanfaatkan jasa perbankan atau jasa keuangan lainnya baik perseorangan maupun korporasi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 beberapa tindak pidana dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang agar diketahui unsur pencucian uang dalam tindak pidana tersebut. Tindak Pidana Pencucian Uang berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat dan terhadap perekonomian bangsa dan negara. Melalui kajian ini terdapat dua rumusan permasalahan yaitu keberadaan Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 terkait tindak pidana pencucian uang pada saat ini dan relevansinya sebagai landasan yuridis. Dalam melakukan kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tinjauan yuridis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana ekonomi dan diharapkan adanya penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ekonomi dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 masih relevan sebagai landasan hukum dalam penegakan tindak pidana pencucian uang meskipun telah ada UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010.Tindak pidana pencucian uang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.Perlu peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana ekonomi.
1. Penelitian lebih lanjut tentang efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibandingkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dalam menangani tindak pidana pencucian uang. 2. Analisis metode pencucian uang lintas batas negara dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. 3. Studi tentang peran lembaga keuangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui pengawasan transaksi keuangan yang lebih ketat.
| File size | 684.65 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisisMengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metode penelitian yang digunakan adalah library research, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.Metode penelitian yang digunakan adalah library research, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Waralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciriWaralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Seiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunyaSeiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Harta yang menjadi warisan sendiri tergolong menjadi dua yakni harta bernilai tinggi dan harta bernilai rendah. Pembagian warisan di Minangkabau juga dilaksanakanHarta yang menjadi warisan sendiri tergolong menjadi dua yakni harta bernilai tinggi dan harta bernilai rendah. Pembagian warisan di Minangkabau juga dilaksanakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pertama, langkah dan tahapan hukum bisnis secara prosedural (prosedural capability). Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance),Pertama, langkah dan tahapan hukum bisnis secara prosedural (prosedural capability). Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance),
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan masyarakat dan wawancara dengan penduduk asli Kodi bernama Andreas Ikit Bani. Acara GalihMetode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan masyarakat dan wawancara dengan penduduk asli Kodi bernama Andreas Ikit Bani. Acara Galih
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan didasarkan pada sistem kekerabatan Patrilineal, yang memberikan prioritas padaDalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan didasarkan pada sistem kekerabatan Patrilineal, yang memberikan prioritas pada
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam posisi hukum yang berbeda itu,penilaian hukumnya oleh hakim pun menjadi berbeda,dimana akta jual beli ada posisi penilian hukum perjanjian dan tundukDalam posisi hukum yang berbeda itu,penilaian hukumnya oleh hakim pun menjadi berbeda,dimana akta jual beli ada posisi penilian hukum perjanjian dan tunduk
UKIPUKIP Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan, dan laporan tahunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara periode 2020-2022. AnalisisData diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan, dan laporan tahunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara periode 2020-2022. Analisis
UKIPUKIP Strategi perusahaan mencakup aspek keberlanjutan, pengembangan sumber daya manusia, perluasan jangkauan outlet ritel, peningkatan efisiensi operasional,Strategi perusahaan mencakup aspek keberlanjutan, pengembangan sumber daya manusia, perluasan jangkauan outlet ritel, peningkatan efisiensi operasional,