BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiDemokrasi dan Pemilu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain dan mempunyai keterkaitan. PTUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa proses pemilu. Dalam perkembangannya, PTUN tidak hanya mengadili sengketa proses pemilu tapi juga menguji putusan DKPP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah, kewenangan PTUN tidak hanya sekedar mengadili sengketa proses pemilu tetapi lebih luas, PTUN memiliki kewenangan dalam ranah hukum administrasi pemilu yaitu Putusan TUN yang lahir akibat putusan DKPP, termasuk juga menguji putusan DKPP. Penulis memberikan saran untuk kepastian hukum agar ketentuan mengenai pengujian putusan DKPP oleh PTUN dan makna putusan DKPP final dan mengikat dijelaskan dalam perubahan UU Pemilu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.
Sebagai lembaga peradilan, kewenangan PTUN tidak hanya sekedar mengadili sengketa proses pemilu tetapi lebih luas, PTUN memiliki kewenangan dalam ranah hukum administrasi pemilu yaitu putusan KTUN yang lahir akibat putusan DKPP, termasuk juga menguji putusan DKPP.Penulis memberikan saran untuk kepastian hukum agar ketentuan mengenai pengujian putusan DKPP oleh PTUN dan makna putusan DKPP final dan mengikat dijelaskan dalam perubahan UU Pemilu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana seharusnya ketentuan pengujian putusan DKPP oleh PTUN diatur dalam revisi UU Pemilu agar kepastian hukum tercipta dengan jelas. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak perluasan kewenangan PTUN terhadap independensi DKPP dalam mengawasi kode etik penyelenggara pemilu. Di samping itu, penelitian juga bisa menganalisis perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran etik pemilu di berbagai negara demokrasi untuk menemukan model terbaik yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, revisi UU Pemilu kelak dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih rinci tentang hubungan antara PTUN dan DKPP. Penelitian ini akan membantu memberikan rekomendasi konkret bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan sistem hukum administrasi pemilu. Hasilnya diharapkan dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas dan lembaga peradilan. Sebagai studi lanjutan, dapat pula diuji bagaimana efektivitas putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat namun tetap dapat dikoreksi oleh PTUN dalam praktiknya. Dengan kata lain, perlu dikaji lebih lanjut apakah perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu cukup terjamin dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian komparatif ini akan sangat bermanfaat untuk memperkaya perspektif reformasi hukum pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ketiga arah penelitian tersebut perlu menjadi prioritas untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan berkeadilan.
| File size | 545.94 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan metodologi hukum, pendekatan dekat dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasiJenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan metodologi hukum, pendekatan dekat dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasi
UNIRAYAUNIRAYA Lebih jauh lagi, dalam perbincangan tersebut, para wali pihak yang dirugikan tidak menentukan waktu dan tujuan tanah yang diperebutkan. Dengan tujuan agarLebih jauh lagi, dalam perbincangan tersebut, para wali pihak yang dirugikan tidak menentukan waktu dan tujuan tanah yang diperebutkan. Dengan tujuan agar
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Oleh karena itu, beberapa strategi diusulkan, termasuk memperkuat peran lembaga adat, menyelenggarakan pendidikan adat, melibatkan tokoh agama, serta memfasilitasiOleh karena itu, beberapa strategi diusulkan, termasuk memperkuat peran lembaga adat, menyelenggarakan pendidikan adat, melibatkan tokoh agama, serta memfasilitasi
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa bisnis dapat terjadi kapan saja. Sebagai contoh sektor bisnis pariwisata yang kini omsetnya menurun drastisHasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa bisnis dapat terjadi kapan saja. Sebagai contoh sektor bisnis pariwisata yang kini omsetnya menurun drastis
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Durasi pelaksanaan layanan bervariasi tanpa batas waktu maksimal, dan tidak terdapat sanksi formal bagi penyedia jasa yang gagal memenuhi target.mekanismeDurasi pelaksanaan layanan bervariasi tanpa batas waktu maksimal, dan tidak terdapat sanksi formal bagi penyedia jasa yang gagal memenuhi target.mekanisme
UNIRAYAUNIRAYA Penyelesaian adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau melibatkan tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa. Penyelesaian ini memilikiPenyelesaian adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau melibatkan tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa. Penyelesaian ini memiliki
UNIRAYAUNIRAYA Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait serta studi dokumen yang akurat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, denganData dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait serta studi dokumen yang akurat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, dengan
DWCUDWCU Belanda kemudian membedakan tiga jenis penduduk: orang Eropa (Kristen), orang Timur Asing, dan orang pribumi, masing-masing mengikuti hukum (agama) merekaBelanda kemudian membedakan tiga jenis penduduk: orang Eropa (Kristen), orang Timur Asing, dan orang pribumi, masing-masing mengikuti hukum (agama) mereka
Useful /
ZAMRONEDUZAMRONEDU Dengan pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan guru akan semakin terasah, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kualitasDengan pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan guru akan semakin terasah, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas
UMSUMS Alat uji MCB ini menggunakan dimmer AC sebagai pengatur arus uji dan sebagai bebannya yaitu lampu halogen dan motor induksi 1 fasa. MCB akan diuji denganAlat uji MCB ini menggunakan dimmer AC sebagai pengatur arus uji dan sebagai bebannya yaitu lampu halogen dan motor induksi 1 fasa. MCB akan diuji dengan
UnwahasUnwahas Sementara itu, dalam lingkungan masyarakat anak akan merealisasikan sejumlah teori pendidikan dan pengajaran yang pernah diajarkan dalam lembaga pendidikanSementara itu, dalam lingkungan masyarakat anak akan merealisasikan sejumlah teori pendidikan dan pengajaran yang pernah diajarkan dalam lembaga pendidikan
DWCUDWCU Penelitian ini menunjukkan adanya perdebatan mengenai keaslian 1 Korintus 14.meskipun terdapat pandangan yang menganggap teks tersebut sebagai sisipan,Penelitian ini menunjukkan adanya perdebatan mengenai keaslian 1 Korintus 14.meskipun terdapat pandangan yang menganggap teks tersebut sebagai sisipan,