BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiDemokrasi dan Pemilu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain dan mempunyai keterkaitan. PTUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa proses pemilu. Dalam perkembangannya, PTUN tidak hanya mengadili sengketa proses pemilu tapi juga menguji putusan DKPP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah, kewenangan PTUN tidak hanya sekedar mengadili sengketa proses pemilu tetapi lebih luas, PTUN memiliki kewenangan dalam ranah hukum administrasi pemilu yaitu Putusan TUN yang lahir akibat putusan DKPP, termasuk juga menguji putusan DKPP. Penulis memberikan saran untuk kepastian hukum agar ketentuan mengenai pengujian putusan DKPP oleh PTUN dan makna putusan DKPP final dan mengikat dijelaskan dalam perubahan UU Pemilu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.
Sebagai lembaga peradilan, kewenangan PTUN tidak hanya sekedar mengadili sengketa proses pemilu tetapi lebih luas, PTUN memiliki kewenangan dalam ranah hukum administrasi pemilu yaitu putusan KTUN yang lahir akibat putusan DKPP, termasuk juga menguji putusan DKPP.Penulis memberikan saran untuk kepastian hukum agar ketentuan mengenai pengujian putusan DKPP oleh PTUN dan makna putusan DKPP final dan mengikat dijelaskan dalam perubahan UU Pemilu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana seharusnya ketentuan pengujian putusan DKPP oleh PTUN diatur dalam revisi UU Pemilu agar kepastian hukum tercipta dengan jelas. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak perluasan kewenangan PTUN terhadap independensi DKPP dalam mengawasi kode etik penyelenggara pemilu. Di samping itu, penelitian juga bisa menganalisis perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran etik pemilu di berbagai negara demokrasi untuk menemukan model terbaik yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, revisi UU Pemilu kelak dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih rinci tentang hubungan antara PTUN dan DKPP. Penelitian ini akan membantu memberikan rekomendasi konkret bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan sistem hukum administrasi pemilu. Hasilnya diharapkan dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas dan lembaga peradilan. Sebagai studi lanjutan, dapat pula diuji bagaimana efektivitas putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat namun tetap dapat dikoreksi oleh PTUN dalam praktiknya. Dengan kata lain, perlu dikaji lebih lanjut apakah perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu cukup terjamin dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian komparatif ini akan sangat bermanfaat untuk memperkaya perspektif reformasi hukum pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ketiga arah penelitian tersebut perlu menjadi prioritas untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan berkeadilan.
| File size | 545.94 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Implementasi etika dalam pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya dukungan kebijakan yang memadai, perbedaanImplementasi etika dalam pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya dukungan kebijakan yang memadai, perbedaan
DAARULHUDADAARULHUDA Ketimpangan energi di Indonesia diperparah oleh praktik korupsi, seperti pada Kasus Korupsi Pertamina 2025. Penelitian ini menganalisis dampak sosial-ekonomiKetimpangan energi di Indonesia diperparah oleh praktik korupsi, seperti pada Kasus Korupsi Pertamina 2025. Penelitian ini menganalisis dampak sosial-ekonomi
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dengan demikian, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum keluarga perlu diformalkan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindunganDengan demikian, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum keluarga perlu diformalkan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan
UPNVJUPNVJ Sistem ini diharapkan memperbaiki kepercayaan publik terhadap peradilan pajak dan mengurangi jumlah sengketa dengan memberikan kepastian hukum yang lebihSistem ini diharapkan memperbaiki kepercayaan publik terhadap peradilan pajak dan mengurangi jumlah sengketa dengan memberikan kepastian hukum yang lebih
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan implikasi hukum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktuPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan implikasi hukum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu
UMTSUMTS Bank BJB, sebagai bank pembangunan daerah, memiliki peran penting sebagai entitas bisnis dan agen pembangunan sosial ekonomi, sehingga penerapan etikaBank BJB, sebagai bank pembangunan daerah, memiliki peran penting sebagai entitas bisnis dan agen pembangunan sosial ekonomi, sehingga penerapan etika
UMTSUMTS Peneliti menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk mengumpulkan data. Pelanggan dan pekerja Perumdam Tirta Lamaindo menjadi populasiPeneliti menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk mengumpulkan data. Pelanggan dan pekerja Perumdam Tirta Lamaindo menjadi populasi
AKABAAKABA Di sisi lain, arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus didasarkan pada klausula arbitrase yang disepakati keduaDi sisi lain, arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus didasarkan pada klausula arbitrase yang disepakati kedua
Useful /
ZAMRONEDUZAMRONEDU Based on the results and discussion, it can be concluded that students in class X-H MA Negeri Surabaya make mistakes in solving quadratic function problemsBased on the results and discussion, it can be concluded that students in class X-H MA Negeri Surabaya make mistakes in solving quadratic function problems
AKABAAKABA Bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan berbeda-beda, namun dalam ketentuanBentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan berbeda-beda, namun dalam ketentuan
AKABAAKABA Prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum denganProsedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum dengan
UMSUMS Dari 3 MCB tipe CL dengan merk yang berbeda didapatkan hasil pengujian, yaitu MCB dengan merk Multi menunjukkan hasil BURUK sedangkan MCB dengan merk SchneiderDari 3 MCB tipe CL dengan merk yang berbeda didapatkan hasil pengujian, yaitu MCB dengan merk Multi menunjukkan hasil BURUK sedangkan MCB dengan merk Schneider