UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaTujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh kajian dan pemahaman komprehensif terhadap kepastian hukum pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, baik pengakuan maupun perlindungannya dalam hukum nasional maupun hukum internasional yang berfokus sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil dan simpulan menunjukkan bahwa dimensi hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional merujuk pada karya teknologi lokal dan pribumi, sedangkan ekspresi budaya tradisional berkaitan dengan karya tradisional dalam bidang musik, tari, sastra atau cerita, ritual, lencana, seni, kerajinan tangan, bentuk ukiran, bentuk arsitektur, dan sebagainya. Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit dan eksplisit dalam hukum internasional dan nasional. Ius constitutum Indonesia merujuk pada perspektif hukum Hak Cipta, Hukum Paten, Hukum Merek, UUPK, dan Permenkumham tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Ditemukan adanya ketidaksempurnaan pengaturan terkait jaminan hak atas subjek hukum komunal dari pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi.
Dimensi hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional merujuk pada karya teknologi lokal dan pribumi, sedangkan ekspresi budaya tradisional berkaitan dengan karya tradisional dalam bidang musik, tari, sastra, ritual, seni, dan kerajinan.Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit maupun eksplisit dalam hukum nasional dan internasional.Namun, pengaturan terkait hak subjek hukum komunal masih tidak merata dan perlu dikodifikasi secara khusus untuk meminimalkan tumpang tindih peraturan serta memperkuat perlindungan hukum.
Pertama, perlu dilakukan penelitian untuk merancang rancangan undang-undang khusus tentang perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, yang mengintegrasikan ketentuan dari berbagai peraturan sektoral yang selama ini tumpang tindih. Kedua, penting untuk mengeksplorasi model sistem pengakuan dan pendaftaran komunal yang partisipatif, di mana masyarakat adat dan komunitas lokal terlibat langsung dalam proses inventarisasi dan perlindungan karya budaya mereka. Ketiga, diperlukan studi lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang spesifik dan efektif bagi masyarakat komunal, termasuk pendekatan hukum adat dan restoratif, agar hak mereka dapat ditegakkan secara adil dan cepat. Penelitian-penelitian ini penting untuk memperkuat dasar hukum yang jelas, memperluas partisipasi masyarakat, serta menciptakan sistem perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan komunal. Tanpa payung hukum yang terpadu, peluang eksploitasi oleh pihak luar tetap terbuka lebar. Oleh karena itu, pembenahan sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi peraturan tetapi juga dari pendekatan pelaksanaan dan penegakannya. Dengan demikian, perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat dalam proses hukum juga mendorong rasa kepemilikan dan kesadaran hukum. Penelitian lanjutan harus mengutamakan aspek keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap identitas budaya. Solusi hukum yang dihasilkan harus realistis, mudah diakses, dan sesuai dengan konteks lokal. Hal ini akan mendukung pemberdayaan komunitas sekaligus menjaga warisan budaya bangsa untuk generasi mendatang.
| File size | 254.83 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Keputusan ini memicu perdebatan tentang batas wewenang MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuanKeputusan ini memicu perdebatan tentang batas wewenang MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan
FHUKIFHUKI Selain itu, perlu adanya inovasi dalam pengaturan HGB agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi aset modern dan memberikan jaminan hukum yangSelain itu, perlu adanya inovasi dalam pengaturan HGB agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi aset modern dan memberikan jaminan hukum yang
SARI MUTIARASARI MUTIARA Hasil menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Suak Ribee Kabupaten Aceh BaratHasil menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Suak Ribee Kabupaten Aceh Barat
UNUSIAUNUSIA Pendekatan yang diambil dalam artikel ini adalah deskriptif analitis dengan memanfaatkan bahan pustaka. Dengan analisis ini, temuan dalam artikel ini diharapkanPendekatan yang diambil dalam artikel ini adalah deskriptif analitis dengan memanfaatkan bahan pustaka. Dengan analisis ini, temuan dalam artikel ini diharapkan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Digitalisasi sektor perbankan yang dipicu oleh Revolusi Industri 4. 0 telah membawa dampak signifikan terhadap kemudahan transaksi keuangan melalui layananDigitalisasi sektor perbankan yang dipicu oleh Revolusi Industri 4. 0 telah membawa dampak signifikan terhadap kemudahan transaksi keuangan melalui layanan
UntikaUntika Pemilihan umum merupakan ciri demokrasi; oleh karena itu hak pilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dipersyaratkanPemilihan umum merupakan ciri demokrasi; oleh karena itu hak pilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dipersyaratkan
UntikaUntika Dalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah, dan pemerintahan. perintah berupa norma tertulis, pemerintah sebagai individu yang melaksanakan norma,Dalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah, dan pemerintahan. perintah berupa norma tertulis, pemerintah sebagai individu yang melaksanakan norma,
UntikaUntika Namun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya. Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubunganNamun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya. Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubungan
Useful /
POLITAPPOLITAP Mesin pencetak briket yang dirancang dapat diproduksi secara mandiri menggunakan motor bakar, sehingga tidak memerlukan listrik dan cocok untuk daerahMesin pencetak briket yang dirancang dapat diproduksi secara mandiri menggunakan motor bakar, sehingga tidak memerlukan listrik dan cocok untuk daerah
SARI MUTIARASARI MUTIARA Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan siswa mengenai dampak *hate speech*. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, 98%Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan siswa mengenai dampak *hate speech*. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, 98%
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Pada variabel UMP, menunjukkan bahwa UMP yang tepat menjadi kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Oleh karena itu,Pada variabel UMP, menunjukkan bahwa UMP yang tepat menjadi kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Oleh karena itu,
UntikaUntika Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti menggunakan validitas konseptual dan aturan undang-undang untuk menilai ketepatan berfungsinyaPenelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti menggunakan validitas konseptual dan aturan undang-undang untuk menilai ketepatan berfungsinya