UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA
Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Sengketa kepegawaian termasuk dalam sengketa administrasi negara atau Sengketa Tata Usaha Negara, yang timbul akibat keputusan tata usaha negara (KTUN) yang merugikan pihak terkait. Penelitian ini mengkaji sengketa kepegawaian di Kota Dompu terkait penerbitan SK Bupati Dompu tentang penghapusan nama CPNS yang telah lulus seleksi, serta menjelaskan penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pendekatan kasus dan konseptual untuk memperoleh pertimbangan hukum ideal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
Sengketa kepegawaian seringkali disebabkan oleh keputusan tata usaha negara (KTUN) seperti Surat Keterangan (SK) yang dianggap merugikan.Penyelesaian sengketa kepegawaian dapat ditempuh melalui upaya administratif atau pengadilan.Dalam kasus sengketa di Kota Dompu, penyelesaian lebih menekankan jalur litigasi karena kurangnya respons terhadap upaya administratif, namun putusan pengadilan seringkali tidak sepenuhnya memuaskan para pihak yang bersengketa.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian administratif di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan responsivitas instansi pemerintah terhadap upaya administratif yang diajukan oleh ASN. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam sengketa kepegawaian, termasuk pengaruh kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah. Terakhir, studi komparatif mengenai sistem penyelesaian sengketa kepegawaian di berbagai negara dapat memberikan wawasan baru untuk perbaikan sistem di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak ASN dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.
| File size | 152.31 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, mengenai penyelesaianPengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, mengenai penyelesaian
IBLAMIBLAM Praktik penyelesaian sengketa sering terhambat oleh belum adanya putusan akhir, sementara otoritas pajak tetap melakukan tindakan penagihan seperti penyitaanPraktik penyelesaian sengketa sering terhambat oleh belum adanya putusan akhir, sementara otoritas pajak tetap melakukan tindakan penagihan seperti penyitaan
UIN SGDUIN SGD This is due to the limited authority of the Party Court, which only functions as a resolution of internal political party disputes and not as an institutionThis is due to the limited authority of the Party Court, which only functions as a resolution of internal political party disputes and not as an institution
UNTAGUNTAG 20 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa, dengan hakim adat berasal dari pemimpin adat yang dihormati.20 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa, dengan hakim adat berasal dari pemimpin adat yang dihormati.
UMTSUMTS Prinsip ini merupakan bagian dari kode etik PPAT dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, keabsahan peralihan hak atas tanah di bantaran sungaiPrinsip ini merupakan bagian dari kode etik PPAT dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, keabsahan peralihan hak atas tanah di bantaran sungai
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan,Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan,
UWPUWP Peran BPN memberikan jaminan stabilitas sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat Mamuju. Implementasi tugas BPN berdasarkan peraturan perundang‑undanganPeran BPN memberikan jaminan stabilitas sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat Mamuju. Implementasi tugas BPN berdasarkan peraturan perundang‑undangan
UMJ PremiumUMJ Premium 2/2017, sekaligus menjadi referensi untuk mengurangi permasalahan konstruksi. Namun, belum terdapat keseragaman rekomendasi BPK serta terdapat perbedaan2/2017, sekaligus menjadi referensi untuk mengurangi permasalahan konstruksi. Namun, belum terdapat keseragaman rekomendasi BPK serta terdapat perbedaan
Useful /
SEBISEBI Metode ini melibatkan pengambilan sampel acak, dengan sampel sebanyak 150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kesadaran halal berpengaruhMetode ini melibatkan pengambilan sampel acak, dengan sampel sebanyak 150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kesadaran halal berpengaruh
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA BPC GMKI Sentani secara aktif merespons tantangan zaman dengan mengintegrasikan nilai-nilai religius dan kebangsaan ke dalam berbagai kegiatan sosial mereka.melaluiBPC GMKI Sentani secara aktif merespons tantangan zaman dengan mengintegrasikan nilai-nilai religius dan kebangsaan ke dalam berbagai kegiatan sosial mereka.melalui
UMJ PremiumUMJ Premium Sampel yang digunakan adalah karyawan yang bekerja di Kawan Lama Retail sejumlah 32 orang dengan menggunakan metode simple random sampling. PenelitianSampel yang digunakan adalah karyawan yang bekerja di Kawan Lama Retail sejumlah 32 orang dengan menggunakan metode simple random sampling. Penelitian
UMJ PremiumUMJ Premium Norma sosial, dukungan, dan minimnya aktivitas lalu lintas lain menjadi faktor utama yang meningkatkan kesetujuan mahasiswa terhadap rute tersebut. UntukNorma sosial, dukungan, dan minimnya aktivitas lalu lintas lain menjadi faktor utama yang meningkatkan kesetujuan mahasiswa terhadap rute tersebut. Untuk