UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA

Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)

Sengketa kepegawaian termasuk dalam sengketa administrasi negara atau Sengketa Tata Usaha Negara, yang timbul akibat keputusan tata usaha negara (KTUN) yang merugikan pihak terkait. Penelitian ini mengkaji sengketa kepegawaian di Kota Dompu terkait penerbitan SK Bupati Dompu tentang penghapusan nama CPNS yang telah lulus seleksi, serta menjelaskan penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pendekatan kasus dan konseptual untuk memperoleh pertimbangan hukum ideal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Sengketa kepegawaian seringkali disebabkan oleh keputusan tata usaha negara (KTUN) seperti Surat Keterangan (SK) yang dianggap merugikan.Penyelesaian sengketa kepegawaian dapat ditempuh melalui upaya administratif atau pengadilan.Dalam kasus sengketa di Kota Dompu, penyelesaian lebih menekankan jalur litigasi karena kurangnya respons terhadap upaya administratif, namun putusan pengadilan seringkali tidak sepenuhnya memuaskan para pihak yang bersengketa.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian administratif di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan responsivitas instansi pemerintah terhadap upaya administratif yang diajukan oleh ASN. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam sengketa kepegawaian, termasuk pengaruh kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah. Terakhir, studi komparatif mengenai sistem penyelesaian sengketa kepegawaian di berbagai negara dapat memberikan wawasan baru untuk perbaikan sistem di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak ASN dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.

Read online
File size152.31 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test