Publisher

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA

Journal Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Civics Education and Social Science Journal (CESSJ) Abstract

Proyeksi pembuatan APBD dan RANPERDA di Kabupaten MBD sering melibatkan negosiasi dan kompromi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Terdapat berbagai kepentingan yang harus dipertimbangkan, baik dari pemerintah daerah yang ingin mengimplementasikan program-programnya, maupun dari anggota DPRD yang mewakili aspirasi rakyat dan berupaya memastikan keadilan dalam alokasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika interaksi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Bupati, Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRD, analisis dokumen kebijakan, dan observasi langsung terhadap proses pembuatan kebijakan. Interaksi politik antara kedua lembaga ini dibangun melalui proses negosiasi secara berkelanjutan demi menata kemajuan daerah Maluku Barat Daya ke arah yang lebih baik.

Conclusion

Interaksi politik antara kedua lembaga ini dibangun melalui proses negosiasi secara berkelanjutan dalam menata kemajuan daerah Maluku Barat Daya ke arah yang lebih baik.Interaksi ini membuahkan hasil pembuatan sebuah PERDA yang melalui berbagai tahapan yakni perencanaan teknis, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dilaksanakan oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif.Perspektif lembaga eksekutif terhadap kinerja lembaga legislatif di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni terkait tiga fungsi yang dijalankan seperti legislasi, budgeting, pengawasan, dan fungsi-fungsi lainnya.Melalui fungsi-fungsi legislatif yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki DPRD dapat diarahkan untuk mempengaruhi proses penyusunan rencana pembangunan dan anggaran sehingga dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, kinerja pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya.Perspektif lembaga legislatif terhadap kinerja lembaga eksekutif di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan sistem pemerintahan di daerah selalu bermitra dengan lembaga legislatif dalam memproduksi PERDA maupun pembahasan APBD, dan dalam memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan harmonis, lembaga eksekutif selalu mematuhi PERDA yang merupakan produk kedua lembaga, selain itu mengelola APBD secara jujur dan transparan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di Maluku Barat Daya.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam tentang bagaimana dinamika interaksi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pembuatan kebijakan publik di daerah-daerah lain di Indonesia, untuk melihat apakah ada pola atau perbedaan yang signifikan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam tentang bagaimana negosiasi dan kompromi antara kedua lembaga tersebut mempengaruhi alokasi anggaran dan prioritas pembangunan di daerah. Ketiga, studi lanjutan dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan agar lebih harmonis dan efektif dalam melayani kepentingan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

References

1. Interaksi Politik Jawara dalam Pembangunan Perspektif Tindakan Komunikatif | Warta Ikatan Sarjana Komunikasi... doi.org/10.25008/wartaiski.v2i02.40Interaksi Politik Jawara dalam Pembangunan Perspektif Tindakan Komunikatif Warta Ikatan Sarjana Komunikasi doi 10 25008 wartaiski v2i02 40

Metadata

File size	273.26 KB
Pages	13
DMCA	Report