UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA
Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Proyeksi pembuatan APBD dan RANPERDA di Kabupaten MBD sering melibatkan negosiasi dan kompromi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Terdapat berbagai kepentingan yang harus dipertimbangkan, baik dari pemerintah daerah yang ingin mengimplementasikan program-programnya, maupun dari anggota DPRD yang mewakili aspirasi rakyat dan berupaya memastikan keadilan dalam alokasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika interaksi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Bupati, Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRD, analisis dokumen kebijakan, dan observasi langsung terhadap proses pembuatan kebijakan. Interaksi politik antara kedua lembaga ini dibangun melalui proses negosiasi secara berkelanjutan demi menata kemajuan daerah Maluku Barat Daya ke arah yang lebih baik.
Interaksi politik antara kedua lembaga ini dibangun melalui proses negosiasi secara berkelanjutan dalam menata kemajuan daerah Maluku Barat Daya ke arah yang lebih baik.Interaksi ini membuahkan hasil pembuatan sebuah PERDA yang melalui berbagai tahapan yakni perencanaan teknis, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dilaksanakan oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif.Perspektif lembaga eksekutif terhadap kinerja lembaga legislatif di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni terkait tiga fungsi yang dijalankan seperti legislasi, budgeting, pengawasan, dan fungsi-fungsi lainnya.Melalui fungsi-fungsi legislatif yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki DPRD dapat diarahkan untuk mempengaruhi proses penyusunan rencana pembangunan dan anggaran sehingga dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, kinerja pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya.Perspektif lembaga legislatif terhadap kinerja lembaga eksekutif di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan sistem pemerintahan di daerah selalu bermitra dengan lembaga legislatif dalam memproduksi PERDA maupun pembahasan APBD, dan dalam memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan harmonis, lembaga eksekutif selalu mematuhi PERDA yang merupakan produk kedua lembaga, selain itu mengelola APBD secara jujur dan transparan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di Maluku Barat Daya.
Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam tentang bagaimana dinamika interaksi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pembuatan kebijakan publik di daerah-daerah lain di Indonesia, untuk melihat apakah ada pola atau perbedaan yang signifikan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam tentang bagaimana negosiasi dan kompromi antara kedua lembaga tersebut mempengaruhi alokasi anggaran dan prioritas pembangunan di daerah. Ketiga, studi lanjutan dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan agar lebih harmonis dan efektif dalam melayani kepentingan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
| File size | 273.26 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Namun, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan fiskal akibat keterbatasan kapasitas pendapatan daerah dan ketergantungan tinggi pada transferNamun, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan fiskal akibat keterbatasan kapasitas pendapatan daerah dan ketergantungan tinggi pada transfer
UNIKSUNIKS Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tiga tahun anggaran 2020-2022 menunjukkan penurunanBerdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tiga tahun anggaran 2020-2022 menunjukkan penurunan
HARPRESSIDHARPRESSID Adaptasi pola desentralisasi asimetris di Indonesia didasarkan pada kebutuhan akan kerangka administrasi pemerintahan yang kuat dan andal untuk mengelolaAdaptasi pola desentralisasi asimetris di Indonesia didasarkan pada kebutuhan akan kerangka administrasi pemerintahan yang kuat dan andal untuk mengelola
DINASTIREVDINASTIREV Kesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasiKesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasi
BALIDWIPABALIDWIPA Regulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harusRegulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harus
JBE UPIYPTKJBE UPIYPTK Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Provinsi Sumatera. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikanDana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Provinsi Sumatera. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Beberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatianBeberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatian
UNTAGUNTAG Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutanNamun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan
Useful /
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Namun, tantangan seperti tribalisme dan dominasi budaya dalam rumah tangga perlu diatasi melalui pendidikan kewarganegaraan sejak dini di keluarga untukNamun, tantangan seperti tribalisme dan dominasi budaya dalam rumah tangga perlu diatasi melalui pendidikan kewarganegaraan sejak dini di keluarga untuk
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni mengkaji regulasi, dokumen resmi, serta literaturMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni mengkaji regulasi, dokumen resmi, serta literatur
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Kemudian meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata sebesar 86,84 dengan presentase siswa tuntas 93,55% dan tidak tuntas 6,45. Pada aspek keaktifanKemudian meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata sebesar 86,84 dengan presentase siswa tuntas 93,55% dan tidak tuntas 6,45. Pada aspek keaktifan
UNTAGUNTAG Akuntabilitas aparat kelurahan sudah cukup baik ditandai dengan komitmen dalam melaksanakan tugas. Kekurangan yang menjadi penghambat meliputi biaya tambahanAkuntabilitas aparat kelurahan sudah cukup baik ditandai dengan komitmen dalam melaksanakan tugas. Kekurangan yang menjadi penghambat meliputi biaya tambahan