UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA
Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Proyeksi pembuatan APBD dan RANPERDA di Kabupaten MBD sering melibatkan negosiasi dan kompromi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Terdapat berbagai kepentingan yang harus dipertimbangkan, baik dari pemerintah daerah yang ingin mengimplementasikan program-programnya, maupun dari anggota DPRD yang mewakili aspirasi rakyat dan berupaya memastikan keadilan dalam alokasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika interaksi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Bupati, Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRD, analisis dokumen kebijakan, dan observasi langsung terhadap proses pembuatan kebijakan. Interaksi politik antara kedua lembaga ini dibangun melalui proses negosiasi secara berkelanjutan demi menata kemajuan daerah Maluku Barat Daya ke arah yang lebih baik.
Interaksi politik antara kedua lembaga ini dibangun melalui proses negosiasi secara berkelanjutan dalam menata kemajuan daerah Maluku Barat Daya ke arah yang lebih baik.Interaksi ini membuahkan hasil pembuatan sebuah PERDA yang melalui berbagai tahapan yakni perencanaan teknis, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dilaksanakan oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif.Perspektif lembaga eksekutif terhadap kinerja lembaga legislatif di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni terkait tiga fungsi yang dijalankan seperti legislasi, budgeting, pengawasan, dan fungsi-fungsi lainnya.Melalui fungsi-fungsi legislatif yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki DPRD dapat diarahkan untuk mempengaruhi proses penyusunan rencana pembangunan dan anggaran sehingga dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, kinerja pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya.Perspektif lembaga legislatif terhadap kinerja lembaga eksekutif di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan sistem pemerintahan di daerah selalu bermitra dengan lembaga legislatif dalam memproduksi PERDA maupun pembahasan APBD, dan dalam memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan harmonis, lembaga eksekutif selalu mematuhi PERDA yang merupakan produk kedua lembaga, selain itu mengelola APBD secara jujur dan transparan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di Maluku Barat Daya.
Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam tentang bagaimana dinamika interaksi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pembuatan kebijakan publik di daerah-daerah lain di Indonesia, untuk melihat apakah ada pola atau perbedaan yang signifikan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam tentang bagaimana negosiasi dan kompromi antara kedua lembaga tersebut mempengaruhi alokasi anggaran dan prioritas pembangunan di daerah. Ketiga, studi lanjutan dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan agar lebih harmonis dan efektif dalam melayani kepentingan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
| File size | 273.26 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Kebijakan Kepala Daerah dalam menjadikan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan “Sport and Tourism yang dijabarkan dalam program jangka pendek, menengah danKebijakan Kepala Daerah dalam menjadikan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan “Sport and Tourism yang dijabarkan dalam program jangka pendek, menengah dan
STITMUBASTITMUBA Implementasi maqosid syariah terlihat jelas dalam upaya pemerintah daerah memastikan kehalalan produk sambil memberikan kemudahan administratif bagi pelakuImplementasi maqosid syariah terlihat jelas dalam upaya pemerintah daerah memastikan kehalalan produk sambil memberikan kemudahan administratif bagi pelaku
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme pengawasan terpadu infrastruktur transportasi yang mengintegrasikan perspektifKebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme pengawasan terpadu infrastruktur transportasi yang mengintegrasikan perspektif
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Penyelenggaraan angkutan barang memiliki peran strategis dalam memperlancar distribusi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di ProvinsiPenyelenggaraan angkutan barang memiliki peran strategis dalam memperlancar distribusi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di Provinsi
STEBIS IGMSTEBIS IGM Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan uji t yaitu perencanaanAnalisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan uji t yaitu perencanaan
UMMUMM 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, perbaikan rekrutmen, dan evaluasi kinerja. Pembentukan forum tata kelola kolaboratif,23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, perbaikan rekrutmen, dan evaluasi kinerja. Pembentukan forum tata kelola kolaboratif,
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pulau Madura memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang memadai yang apabila dikelola dengan kewenangan yang lebih besar dapat dioptimalkan danPulau Madura memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang memadai yang apabila dikelola dengan kewenangan yang lebih besar dapat dioptimalkan dan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektifDalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektif
Useful /
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Diperlukan pendekatan penanggulangan yang bersifat holistik dan berbasis HAM, yang mencakup langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif secaraDiperlukan pendekatan penanggulangan yang bersifat holistik dan berbasis HAM, yang mencakup langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif secara
ULUMUNAULUMUNA Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi (Edukasi 4. 0) ke dalam pendidikan Islam, dengan mempertimbangkan berbagai gaya belajar VARK, secaraPenelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi (Edukasi 4. 0) ke dalam pendidikan Islam, dengan mempertimbangkan berbagai gaya belajar VARK, secara
ULUMUNAULUMUNA Tradisi Haul dipandang sebagai ruang kerja sama sosial yang memperkuat mobilitas masyarakat, sementara keterbatasan studi ini meliputi lokasi penelitianTradisi Haul dipandang sebagai ruang kerja sama sosial yang memperkuat mobilitas masyarakat, sementara keterbatasan studi ini meliputi lokasi penelitian
UMKLAUMKLA Terapi bermain menggambar secara signifikan menurunkan kecemasan anak usia sekolah yang dirawat di bangsal anak RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo. PenurunanTerapi bermain menggambar secara signifikan menurunkan kecemasan anak usia sekolah yang dirawat di bangsal anak RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Penurunan