UIAUIA
VERITASVERITASPenegakan putusan inkracht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law). Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkracht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.
Permasalahan Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, terkait dengan Penegakan hukum di Indonesia tengah diuji melalui fenomena keterlambatan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kasus Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini.Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga sampai saat ini, eksekusi belum dilakukan, ini merefleksikan ketimpangan antara vonis formal dan implementasi di lapangan.Penegakan putusan inkracht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif.Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law).Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkracht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu.Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan eksekusi putusan di Indonesia, termasuk peran dan tanggung jawab institusi-institusi terkait dalam proses eksekusi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak keterlambatan eksekusi terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketiga, studi komparatif antara sistem peradilan pidana di Indonesia dengan negara lain dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam hal eksekusi putusan dan penegakan hukum secara efektif.
| File size | 207.87 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Ketidakharmonisan pengaturan di atas menjadi problematik ketika putusan hakim hendak dilaksanakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian iniKetidakharmonisan pengaturan di atas menjadi problematik ketika putusan hakim hendak dilaksanakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
STIE AASSTIE AAS Peralihan sistem perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari tarif progresif ke skema Tarif Efektif Rata‑Rata (TER) memberikan kemudahan administratifPeralihan sistem perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari tarif progresif ke skema Tarif Efektif Rata‑Rata (TER) memberikan kemudahan administratif
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan untuk memperkuat daya guna norma hukum dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian. PenelitianStudi ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan untuk memperkuat daya guna norma hukum dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Divorce has a negative impact on childrens psychological development, because in general the psychological development of children whose parents are divorcedDivorce has a negative impact on childrens psychological development, because in general the psychological development of children whose parents are divorced
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan. Reformasi Hukum AdministrasiUpaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan. Reformasi Hukum Administrasi
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa semua unsur dalam pasalMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa semua unsur dalam pasal
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif aspek hukum korporasi, dengan menyoroti normatif, celahArtikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif aspek hukum korporasi, dengan menyoroti normatif, celah
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkanPajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
Useful /
JURNALEQUIVALENTJURNALEQUIVALENT Hasil pengujian validitas, reliabilitas, dan kepuasan juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa penerapan manajemen rantai pasokan dapat mempercepatHasil pengujian validitas, reliabilitas, dan kepuasan juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa penerapan manajemen rantai pasokan dapat mempercepat
UIAUIA Ketidaktegasan norma dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi kendala utama. Diperlukan reformulasi norma hukum, penguatan pedoman pembuktian, penerapanKetidaktegasan norma dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi kendala utama. Diperlukan reformulasi norma hukum, penguatan pedoman pembuktian, penerapan
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Terlambatnya pengiriman Laporan Pertanggung Jawaban dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ke Kementrian Kesehatan menyebabkan terlambatnya penerimaan DIPA tahunTerlambatnya pengiriman Laporan Pertanggung Jawaban dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ke Kementrian Kesehatan menyebabkan terlambatnya penerimaan DIPA tahun
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peramalan penjualan produk susu kental manis Carnation pada CV. Hasil peramalan yang diberikan oleh metode leastBerdasarkan hasil pembahasan mengenai peramalan penjualan produk susu kental manis Carnation pada CV. Hasil peramalan yang diberikan oleh metode least