UIAUIA
VERITASVERITASPenegakan putusan inkracht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law). Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkracht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.
Permasalahan Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, terkait dengan Penegakan hukum di Indonesia tengah diuji melalui fenomena keterlambatan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kasus Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini.Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga sampai saat ini, eksekusi belum dilakukan, ini merefleksikan ketimpangan antara vonis formal dan implementasi di lapangan.Penegakan putusan inkracht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif.Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law).Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkracht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu.Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan eksekusi putusan di Indonesia, termasuk peran dan tanggung jawab institusi-institusi terkait dalam proses eksekusi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak keterlambatan eksekusi terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketiga, studi komparatif antara sistem peradilan pidana di Indonesia dengan negara lain dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam hal eksekusi putusan dan penegakan hukum secara efektif.
| File size | 207.87 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UIAUIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas audit internal dan eksternal, tetapiHasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas audit internal dan eksternal, tetapi
CRIACRIA Penerapan hukuman cambuk ini didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan efek jera serta menjaga ketertiban sosial.meskipunPenerapan hukuman cambuk ini didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan efek jera serta menjaga ketertiban sosial.meskipun
UIAUIA In Islamic criminal law, corruption is considered a serious offense (Jarimah Khirobah) punishable by death or crucifixion, as stated in Surah Al-MaidahIn Islamic criminal law, corruption is considered a serious offense (Jarimah Khirobah) punishable by death or crucifixion, as stated in Surah Al-Maidah
UIAUIA Kepentingan umum itu bukan berarti hak dari orang yang memiliki tanah sebelumnya juga diabaikan harus ada kompensasi Ganti kerugian yang dijamin oleh negaraKepentingan umum itu bukan berarti hak dari orang yang memiliki tanah sebelumnya juga diabaikan harus ada kompensasi Ganti kerugian yang dijamin oleh negara
STIE AASSTIE AAS Jumlah total Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dengan skema TER cenderung lebih tinggi dibandingkan perhitungan menggunakan tarif progresif. TemuanJumlah total Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dengan skema TER cenderung lebih tinggi dibandingkan perhitungan menggunakan tarif progresif. Temuan
UNESAUNESA 4 tahun 2014 masih menerapkan batas waktu kadaluarsa berdasarkan pertimbangan keadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai hak karyawan4 tahun 2014 masih menerapkan batas waktu kadaluarsa berdasarkan pertimbangan keadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai hak karyawan
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan CV Saga Retailindo SorongTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan CV Saga Retailindo Sorong
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Multi Sukses Makmur Perkasa dapat disimpulkan bahwa. (2) Laporan keuangan yang telah disusun seharusnya dapat dipertanggungjawabkan pada rapat evaluasiMulti Sukses Makmur Perkasa dapat disimpulkan bahwa. (2) Laporan keuangan yang telah disusun seharusnya dapat dipertanggungjawabkan pada rapat evaluasi
Useful /
UIAUIA The findings indicate that while the revised article contains improved legal phrasing, the potential for multiple interpretations remains due to the lackThe findings indicate that while the revised article contains improved legal phrasing, the potential for multiple interpretations remains due to the lack
JURNALEQUIVALENTJURNALEQUIVALENT Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil perhitungan kebutuhan air irigasi antara metode KP-01 dan perangkat lunak Cropwat 8. 0 di Daerah IrigasiPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil perhitungan kebutuhan air irigasi antara metode KP-01 dan perangkat lunak Cropwat 8. 0 di Daerah Irigasi
UMGUMG 853) daripada K-Medoids (1. 388). Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma K-Means lebih efektif dalam mengelompokkan daerah Kabupaten Situbondo yang rawan853) daripada K-Medoids (1. 388). Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma K-Means lebih efektif dalam mengelompokkan daerah Kabupaten Situbondo yang rawan
POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Kesehatan Kota Sorong, penulis mengambil kesimpulan. Terlambatnya pengiriman Laporan PertanggungBerdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Kesehatan Kota Sorong, penulis mengambil kesimpulan. Terlambatnya pengiriman Laporan Pertanggung