UIAUIA
VERITASVERITASPenegakan putusan inkracht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law). Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkracht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.
Permasalahan Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, terkait dengan Penegakan hukum di Indonesia tengah diuji melalui fenomena keterlambatan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kasus Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini.Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga sampai saat ini, eksekusi belum dilakukan, ini merefleksikan ketimpangan antara vonis formal dan implementasi di lapangan.Penegakan putusan inkracht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif.Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law).Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkracht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu.Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan eksekusi putusan di Indonesia, termasuk peran dan tanggung jawab institusi-institusi terkait dalam proses eksekusi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak keterlambatan eksekusi terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketiga, studi komparatif antara sistem peradilan pidana di Indonesia dengan negara lain dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam hal eksekusi putusan dan penegakan hukum secara efektif.
| File size | 207.87 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4421/B/PK/Pjk/2023 mengenai Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor 000953.16/2022/PP/M.Fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4421/B/PK/Pjk/2023 mengenai Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor 000953.16/2022/PP/M.
UIAUIA Ultimately, achieving substantive justice requires not only textual changes to the law but also harmonization between regulation, law enforcement, andUltimately, achieving substantive justice requires not only textual changes to the law but also harmonization between regulation, law enforcement, and
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja PKWT yang di-PHK sebelum masa kontrak berakhir berhak atas kompensasi dan ganti rugi berdasarkan Pasal 62 Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja PKWT yang di-PHK sebelum masa kontrak berakhir berhak atas kompensasi dan ganti rugi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsi
UNESAUNESA Karena Rumah Sakit Martha Friska adalah unit bisnis dari PT Karya Utama Sehat Sejahtera, tidak adanya PT Karya Utama Sehat Sejahtera dalam gugatan tidakKarena Rumah Sakit Martha Friska adalah unit bisnis dari PT Karya Utama Sehat Sejahtera, tidak adanya PT Karya Utama Sehat Sejahtera dalam gugatan tidak
UNESAUNESA Hal ini menandai dimulainya penderitaan bagi baik pekerja maupun keluarga pekerja. Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya untuk mencegah terjadinyaHal ini menandai dimulainya penderitaan bagi baik pekerja maupun keluarga pekerja. Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya untuk mencegah terjadinya
UNESAUNESA Aturan mengenai keterlambatan diatur oleh sejumlah peraturan legislatif, termasuk UNCITRAL dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, ketentuan ini seringAturan mengenai keterlambatan diatur oleh sejumlah peraturan legislatif, termasuk UNCITRAL dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, ketentuan ini sering
UNESAUNESA Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah,Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah,
Useful /
UIAUIA DPK jo Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung Bandung Nomor. 3467K/PDT/2021, sebagai dasar pemberian ganti kerugian mealui proses konsinyasi.DPK jo Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung Bandung Nomor. 3467K/PDT/2021, sebagai dasar pemberian ganti kerugian mealui proses konsinyasi.
UIAUIA Diperlukan reformulasi norma hukum, penguatan pedoman pembuktian, penerapan sanksi yang proporsional, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegakDiperlukan reformulasi norma hukum, penguatan pedoman pembuktian, penerapan sanksi yang proporsional, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak
PUBMEDIAPUBMEDIA Korupsi dalam birokrasi, khususnya melalui praktik fee proyek, menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal, meskipun telah diatur dalam peraturanKorupsi dalam birokrasi, khususnya melalui praktik fee proyek, menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal, meskipun telah diatur dalam peraturan
UMGUMG Penelitian ini memberikan solusi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasiPenelitian ini memberikan solusi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi