UNESAUNESA
Journal of Social Dynamics and GovernanceJournal of Social Dynamics and GovernanceThis study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Early Prevention of Potential Social Conflict Program in East Java Province using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation Model. The main focus of the study includes five key variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, economic, social, political conditions, and the disposition of implementers. This research uses a qualitative approach through in-depth interviews, observations, and documentation studies on the East Java Bakesbangpol and conflict management support forums. Data analysis was carried out using Miles and Hubermans interactive analysis technique. The results of the study show that normatively policy standards and objectives have been clearly formulated through a strong legal foundation; However, translation at the district/city level still varies, causing implementation gaps. Human resources and budgets are relatively adequate, but the competence and consistency of implementers are not evenly distributed. Communication mechanisms between organizations are formal but not fully effective due to information delays and sectoral egos. Social, economic, and political conditions in East Java are generally conducive, although there are vulnerable areas that demand a faster response. The willingness of the implementers shows a positive commitment, but the success of the program is greatly influenced by the attitude of regional leaders. Overall, policy implementation is going quite well, but it still requires strengthening coordination, standardizing policy understanding, and increasing implementation capacity. These findings are expected to be a reference for local governments in formulating strategies for handling social conflicts that are more adaptive, responsive, and based on multi-stakeholder collaboration.
The implementation of the Early Prevention of Potential Social Conflicts Program in East Java Province possesses a strong institutional framework, yet faces inconsistencies at the operational level.While policy standards and objectives are clearly defined through comprehensive regulations, variations in implementation exist at the regional level.Strengthening coordination, enhancing implementer capacity, and fostering a shared understanding among stakeholders are crucial for improving the effectiveness of conflict prevention efforts.
Further research should investigate the specific mechanisms for improving communication and coordination between the East Java Bakesbangpol and district/city level agencies, focusing on reducing information delays and fostering a more collaborative approach. Another study could explore the impact of implementer training programs on their competence and consistency in applying conflict prevention strategies, potentially identifying best practices for capacity building. Finally, research is needed to assess the effectiveness of different community engagement approaches in building trust and fostering a shared understanding of conflict risks, particularly in vulnerable areas, to enhance the programs responsiveness and sustainability.
| File size | 655.94 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS 055, dengan kepadatan siswa tertinggi mencapai 748 hingga 1. 128 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat fasilitas pendidikan dan jumlah siswa sekolah055, dengan kepadatan siswa tertinggi mencapai 748 hingga 1. 128 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat fasilitas pendidikan dan jumlah siswa sekolah
KEMNAKERKEMNAKER Penelitian ini menguji bagaimana aktivitas terkait gig memengaruhi output sektor jasa dan mengeksplorasi efek limpahan spasialnya antar provinsi. MenggunakanPenelitian ini menguji bagaimana aktivitas terkait gig memengaruhi output sektor jasa dan mengeksplorasi efek limpahan spasialnya antar provinsi. Menggunakan
STPNSTPN The findings highlight the urgency of strengthening PBB–PBT integration through harmonized mapping standards, centralized geospatial databases, systematicThe findings highlight the urgency of strengthening PBB–PBT integration through harmonized mapping standards, centralized geospatial databases, systematic
UNJUNJ Pada 2029, peserta didik diproyeksikan mencapai 36.448 jiwa, dengan distribusi mengikuti sebaran fasilitas tersedia. Kebutuhan ruang belajar meningkatPada 2029, peserta didik diproyeksikan mencapai 36.448 jiwa, dengan distribusi mengikuti sebaran fasilitas tersedia. Kebutuhan ruang belajar meningkat
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Manajemen perbatasan RI‑RDTL terhambat oleh dikotomi struktural antara keamanan dan kesejahteraan, sehingga pendekatan koordinasi sektoral terpisah tidakManajemen perbatasan RI‑RDTL terhambat oleh dikotomi struktural antara keamanan dan kesejahteraan, sehingga pendekatan koordinasi sektoral terpisah tidak
IAIN MADURAIAIN MADURA Data dikumpulkan melalui wawancara dengan nāẓir, pejabat Kementerian Agama, dan staf lembaga. Temuan menunjukkan bahwa berbagai aset waqf dikelola dalamData dikumpulkan melalui wawancara dengan nāẓir, pejabat Kementerian Agama, dan staf lembaga. Temuan menunjukkan bahwa berbagai aset waqf dikelola dalam
JRTPPIJRTPPI Artikel ini menyelidiki tantangan dan peluang yang terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam lingkungan kebijakan multi-pemangku kepentingan. DenganArtikel ini menyelidiki tantangan dan peluang yang terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam lingkungan kebijakan multi-pemangku kepentingan. Dengan
NEWINERANEWINERA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi kebijakan dalam implementasi Anggaran Pendidikan pada Anggaran Kota Palopo serta menganalisis konteks kebijakanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi kebijakan dalam implementasi Anggaran Pendidikan pada Anggaran Kota Palopo serta menganalisis konteks kebijakan
Useful /
UNESAUNESA This study concludes the importance of policies that combine improvements in physical accessibility, inclusive awareness campaigns, and community involvementThis study concludes the importance of policies that combine improvements in physical accessibility, inclusive awareness campaigns, and community involvement
IRPIIRPI Dengan adanya aplikasi ini, orang-orang bisa dengan mudah mengerti dan memahami bahasa daerah yang mungkin sebelumnya tidak mereka ketahui. Selain itu,Dengan adanya aplikasi ini, orang-orang bisa dengan mudah mengerti dan memahami bahasa daerah yang mungkin sebelumnya tidak mereka ketahui. Selain itu,
IRPIIRPI Selanjutnya dilakukan pemodelan menggunakan algoritma NBC dan KNN dengan K-Fold Cross Validation sebagai teknik validasi. Hasilnya menunjukkan model NBCSelanjutnya dilakukan pemodelan menggunakan algoritma NBC dan KNN dengan K-Fold Cross Validation sebagai teknik validasi. Hasilnya menunjukkan model NBC
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Akses pendidikan yang setara merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan,Akses pendidikan yang setara merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan,