PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesFenomena kawin kontrak merupakan praktik perkawinan sementara yang umum terjadi di wilayah Jabal Puncak, melibatkan wisatawan asing—terutama dari Timur Tengah—dan perempuan lokal. Praktik ini kerap dilakukan tanpa pendaftaran resmi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kawin kontrak dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, serta mengkaji kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka dan analisis kasus hukum serta sosial. Data diperoleh dari dokumen hukum, laporan LSM, dan pemberitaan investigatif. Temuan menunjukkan bahwa kawin kontrak melibatkan eksploitasi perempuan, termasuk pelanggaran hak atas perlindungan hukum, kesejahteraan ekonomi, dan martabat manusia. Praktik ini sering dianggap sebagai bentuk prostitusi terselubung yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan penegakan hukum. Meskipun Indonesia memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Pemberantasan TPPO, implementasinya masih suboptimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum yang lebih ketat, pengawasan lebih intensif, serta program pemberdayaan ekonomi dan edukasi.
Penelitian ini mengungkap bahwa praktik kawin kontrak di Jabal Puncak bukan hanya fenomena sosial dan budaya, tetapi telah menjadi modus terselubung tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengeksploitasi perempuan.Praktik ini memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan, serta melibatkan berbagai pihak termasuk calo dan oknum aparat.Meskipun regulasi pemberantasan TPPO telah ada, pelaksanaannya masih belum maksimal karena ambiguitas dalam identifikasi unsur TPPO, sehingga diperlukan peran negara yang lebih kuat secara represif, preventif, dan edukatif.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan komparatif lintas daerah untuk memahami perbedaan dan kesamaan pola kawin kontrak di wilayah rawan lain di Indonesia, sehingga dapat dirancang kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual. Selain itu, diperlukan studi interdisipliner yang menggabungkan perspektif psikologi, gender, dan ekonomi untuk mendalami dampak jangka panjang terhadap korban, serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang memperkuat kerentanan perempuan. Lebih jauh, perlu dikembangkan kerangka kebijakan berbasis bukti yang mencakup sistem perlindungan korban secara holistik, serta pemantauan longitudinal untuk mengevaluasi efektivitas intervensi hukum dan sosial dalam jangka panjang, mengingat sifat dinamis dari praktik eksploitasi berkedok perkawinan ini.
| File size | 376.55 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID. MDN, ternyata hakim dalam putusannya perpedoman kepada Undang-Undang di atas sehingga hakim memutuskan,Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID. MDN, ternyata hakim dalam putusannya perpedoman kepada Undang-Undang di atas sehingga hakim memutuskan,
SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data hasil penelitian dianalisis menggunakanDalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data hasil penelitian dianalisis menggunakan
PUBMEDIAPUBMEDIA Globalisasi menuntut harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, yang sering kali berkonsekuensi pada kompromi terhadap kedaulatan hukum domestik,Globalisasi menuntut harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, yang sering kali berkonsekuensi pada kompromi terhadap kedaulatan hukum domestik,
UNIRAYAUNIRAYA ). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen murni (true eksperimen). Populasi penelitian ini adalah tanaman jagung manis). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen murni (true eksperimen). Populasi penelitian ini adalah tanaman jagung manis
DINASTIREVDINASTIREV Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu. Faktor Masyarakat/Budaya Hukum, sifat tidakHambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu. Faktor Masyarakat/Budaya Hukum, sifat tidak
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk
DINASTIREVDINASTIREV Dari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan danDari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan dan
UINSAIDUINSAID Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Suntik Hewan (Sapi) Di Desa Sembukan Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Suntik Hewan (Sapi) Di Desa Sembukan Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
Useful /
UMKUMK Banyak sistem IoT (Internet of Things) yang dirancang secara khusus untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian perangkat elektronik dari jarak jauh.Banyak sistem IoT (Internet of Things) yang dirancang secara khusus untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian perangkat elektronik dari jarak jauh.
STIMAIMMISTIMAIMMI Peningkatan ketiga variabel tersebut secara simultan meningkatkan OCB dosen, sehingga peningkatan penghargaan dan kualitas kehidupan kerja berkontribusiPeningkatan ketiga variabel tersebut secara simultan meningkatkan OCB dosen, sehingga peningkatan penghargaan dan kualitas kehidupan kerja berkontribusi
UMB BUNGOUMB BUNGO Hal ini mengakibatkan saling klaim dan konflik berkepenjangan. Penyelesaian konflik tenurial masih belum efektif karena penuh dengan kepentingan dan ketidakHal ini mengakibatkan saling klaim dan konflik berkepenjangan. Penyelesaian konflik tenurial masih belum efektif karena penuh dengan kepentingan dan ketidak
UINSAIDUINSAID Pemuda sebagai peran utama dalam persebaran dan perkembangan bahasa gaul sebagai identitas jati diri mereka dalam bersosial. Penelitian ini termasuk dalamPemuda sebagai peran utama dalam persebaran dan perkembangan bahasa gaul sebagai identitas jati diri mereka dalam bersosial. Penelitian ini termasuk dalam