PresUnivPresUniv
AEGIS : Journal of International RelationsAEGIS : Journal of International RelationsPenelitian ini menganalisis strategi paradiplomasi antara Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dan Prefektur Ehime, Jepang, dalam kerangka kerja sama sister province. Paradiplomasi menjadi alat yang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat hubungan internasional, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan menggunakan analisis dokumen berupa buku-buku, laporan resmi pemerintah Sulawesi Selatan dan Ehime, jurnal, koran, sumber-sumber online, dan laporan-laporan yang relevan. Selain itu, wawancara tatap muka juga dilakukan dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk analis dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan penerjemah dari Subbagian Kerjasama Sulawesi Selatan. Temuan-temuan tersebut menyoroti potensi yang signifikan di bidang perikanan, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, tantangan seperti transisi kepemimpinan, keterbatasan anggaran, dan hambatan komunikasi menghambat implementasinya. Studi ini menekankan pentingnya perencanaan strategis dan komitmen politik untuk meningkatkan efektivitas kerja sama sub-nasional internasional.
Sister province cooperation antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime merupakan bentuk paradiplomasi yang berpotensi memperkuat hubungan internasional di tingkat sub-nasional.Kolaborasi ini mencakup sektor-sektor kunci seperti perikanan, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga memberikan peluang signifikan bagi kedua wilayah untuk bertukar pengalaman, teknologi, dan strategi dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal.Namun, implementasi kerjasama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk pergantian kepemimpinan yang berdampak pada kontinuitas kebijakan, keterbatasan anggaran akibat prioritas pengembangan lainnya, dan hambatan komunikasi yang menghambat koordinasi antara kedua pihak.Perencanaan strategis jangka panjang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerjasama ini, yang mencakup penguatan regulasi, keberlanjutan kebijakan, dan komitmen politik dari pemerintah daerah.Selain itu, peningkatan mekanisme komunikasi dan koordinasi sistematis dapat membantu mengatasi hambatan teknis yang menghambat implementasi program.Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, kerjasama sister province ini berpotensi menjadi model paradiplomasi yang sukses dan dapat ditiru oleh wilayah lainnya dalam membangun hubungan internasional yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama sister province antara Sulawesi Selatan dan Ehime, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penting untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung kerjasama ini, sehingga kontinuitas dan keberlanjutan program dapat terjamin. Kedua, perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai dan dukungan penuh terhadap program-program kerjasama. Ketiga, penting untuk meningkatkan mekanisme komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak, termasuk melalui pelatihan bahasa dan budaya yang relevan. Dengan demikian, hambatan teknis yang menghambat implementasi program dapat diatasi. Selain itu, perlu ada upaya untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, dalam proses kerjasama ini. Melalui kolaborasi yang lebih luas, kerjasama sister province ini dapat menjadi model yang sukses dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua wilayah.
- Analysis of Formation of Sister Province International Cooperation | KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan.... doi.org/10.31629/kemudi.v7i1.4571Analysis of Formation of Sister Province International Cooperation KEMUDI Jurnal Ilmu Pemerintahan doi 10 31629 kemudi v7i1 4571
- One moment, please.... one moment please wait request verified doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571One moment please one moment please wait request verified doi 10 36859 jdg v8i01 1571
- The Government Of Jakarta Province Government And The Government Of Beijing China In The Sister City... jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/3The Government Of Jakarta Province Government And The Government Of Beijing China In The Sister City jpi ubb ac index php JPI article view 3
| File size | 620.68 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kinerja kader dalam mencegah stunting di Dolo, Sulawesi Tengah. Kinerja kader diOleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kinerja kader dalam mencegah stunting di Dolo, Sulawesi Tengah. Kinerja kader di
UNSULBARUNSULBAR Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa MAN 1 Majene, Sulawesi Barat agar dapat memiliki kapabilitas digital dalam menghadapi perkembanganKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa MAN 1 Majene, Sulawesi Barat agar dapat memiliki kapabilitas digital dalam menghadapi perkembangan
PresUnivPresUniv Penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara Uni Soviet dan Partai Baath, fragmentasi oposisi, krisis kemanusiaan, dan ketegangan geopolitik diPenelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara Uni Soviet dan Partai Baath, fragmentasi oposisi, krisis kemanusiaan, dan ketegangan geopolitik di
PresUnivPresUniv Hal ini pada gilirannya akan merugikan hubungan diplomatik Indonesia dan melemahkan posisinya secara strategis. Dalam situasi meningkatnya jumlah kebocoranHal ini pada gilirannya akan merugikan hubungan diplomatik Indonesia dan melemahkan posisinya secara strategis. Dalam situasi meningkatnya jumlah kebocoran
UIGMUIGM sarawakensis di luar Sarawak dan Borneo menunjukkan bahwa spesies ini memiliki jangkauan yang luas di Asia Tenggara. sarawakensis hanya ditemukan di Vietnam,sarawakensis di luar Sarawak dan Borneo menunjukkan bahwa spesies ini memiliki jangkauan yang luas di Asia Tenggara. sarawakensis hanya ditemukan di Vietnam,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari ketentuan mengenai ancaman hibrida dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentangPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari ketentuan mengenai ancaman hibrida dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Law Number 6 of 2014 concerning Villages affirms the rights of indigenous communities to regulate and care for their interests. The Indonesian state acknowledgesLaw Number 6 of 2014 concerning Villages affirms the rights of indigenous communities to regulate and care for their interests. The Indonesian state acknowledges
UNSULBARUNSULBAR Akan tetapi saat ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara. Hal tersebut bisa dilihatAkan tetapi saat ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara. Hal tersebut bisa dilihat
Useful /
PRINPRIN Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa, setelah itu dilakukan tindak lanjut berdasarkan observasi tersebut. PembelajaranObservasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa, setelah itu dilakukan tindak lanjut berdasarkan observasi tersebut. Pembelajaran
BUMIGORABUMIGORA ) dengan dosis 200mg/kgBB dan ekstrak daun pepaya (Carica papaya L. ) dengan dosis 300mg/kgBB menghasilkan daya penurunan geliat yang tidak berbeda signifikan) dengan dosis 200mg/kgBB dan ekstrak daun pepaya (Carica papaya L. ) dengan dosis 300mg/kgBB menghasilkan daya penurunan geliat yang tidak berbeda signifikan
PresUnivPresUniv Melalui studi kasus PT INKA, PT Sinar Antjol, dan Indofood, ditemukan bahwa keterlibatan manufaktur dalam kerja sama lebih didorong oleh inisiatif perusahaan,Melalui studi kasus PT INKA, PT Sinar Antjol, dan Indofood, ditemukan bahwa keterlibatan manufaktur dalam kerja sama lebih didorong oleh inisiatif perusahaan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The study concludes that the recognition of customary law within the national legal system remains ambiguous, leading to legal uncertainty regarding theThe study concludes that the recognition of customary law within the national legal system remains ambiguous, leading to legal uncertainty regarding the