UNPARUNPAR
Jurnal Ilmiah Hubungan InternasionalJurnal Ilmiah Hubungan InternasionalAsertivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan seringkali ditafsirkan sebagai manifestasi dari ambisi imperial maritim, upaya penyeimbangan kekuasaan, atau respons terhadap luka sejarahnya. Namun, argumen-argumen tersebut cenderung mengabaikan pertanyaan mendasar tentang mengapa ekspansi teritorial—fenomena yang jarang terjadi dalam politik global—dapat terjadi dalam kasus Tiongkok. Penelitian ini membahas isu tersebut melalui kerangka geopolitik Marxis yang memandang ekspansi teritorial sebagai konsekuensi dari logika kapitalisme yang secara inheren mendorong ekspansi teritori. Dengan menggunakan konsep solusi spasial (spatial fix), penelitian ini menghubungkan krisis kapitalisme domestik Tiongkok—yang ditandai oleh over akumulasi dan overkapasitas—dengan ekspansi teritorial di Asia Tenggara dan asertivitasnya di Laut Cina Selatan. Strategi seperti kebijakan Going Global dan Belt and Road Initiative (BRI) telah menjadikan Asia Tenggara, termasuk Laut Cina Selatan, sebagai wilayah penting bagi akumulasi kapital Tiongkok. Namun, transformasi historis struktur negara Tiongkok, ditambah dengan perilaku yang tidak koheren dan terfragmentasi di antara agen-agennya, telah menyebabkan tindakan yang kontradiktif namun semakin asertif di kawasan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak hanya didorong oleh tekanan eksternal seperti keterlibatan Amerika Serikat, tetapi juga oleh imperatif kapitalisme domestik dan dinamika transformasi negara, menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sengketa teritorial dan perilaku negara dalam konteks kapitalisme.
Penelitian sebelumnya mengenai asertivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan seringkali belum menjelaskan secara mendasar mengapa Tiongkok melakukan ekspansi teritorial di luar batas kedaulatannya.Studi ini, dengan kerangka geopolitik Marxis, menunjukkan bahwa ekspansi spasial Tiongkok merupakan konsekuensi logis dari perkembangan dan krisis kapitalisme domestiknya, di mana negara bertindak sebagai agen penentu strategi teritorial.Oleh karena itu, asertivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan secara fundamental berakar pada imperatif kapitalismenya serta transformasi struktural negara dan kontestasi antar agen internal, meskipun peran Amerika Serikat juga diakui.
Penelitian ini secara mendalam mengungkap akar asertivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan melalui lensa geopolitik Marxis, namun masih banyak ruang untuk eksplorasi lebih lanjut guna memperkaya pemahaman kita. Sebuah area penelitian yang menjanjikan adalah menganalisis dampak ekonomi-politik dari ekspansi kapitalis Tiongkok yang digerakkan oleh solusi spasial terhadap negara-negara Asia Tenggara yang secara langsung terdampak. Bagaimana negara-negara dengan kekuatan lebih kecil ini menyesuaikan diri atau merespons tekanan ekonomi dan teritorial dari Tiongkok, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi jalur pembangunan mereka sendiri, dapat menjadi pertanyaan kunci yang diteliti menggunakan kerangka teori hubungan internasional kritis lainnya. Selain itu, mengingat temuan tentang fragmentasi dan inkoherensi antaragen internal Tiongkok dalam kebijakan Laut Cina Selatan, studi selanjutnya dapat menyelidiki secara lebih rinci bagaimana keputusan dan tindakan spesifik di wilayah tersebut dinegosiasikan dan dibentuk oleh kontestasi internal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi seperti Hainan, BUMN, dan militer Tiongkok. Analisis ini bisa menggunakan studi kasus insiden tertentu atau proyek infrastruktur untuk mengungkap dinamika kekuatan di balik kebijakan Tiongkok. Terakhir, sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari strategi solusi spasial seperti Kebijakan Going Global dan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dalam menyelesaikan krisis overakumulasi dan overkapasitas Tiongkok. Apakah solusi ini benar-benar mengatasi masalah ekonomi domestik atau hanya memindahkan dan mengubah bentuk krisis tersebut ke skala global? Studi longitudinal yang membandingkan berbagai wilayah implementasi BRI dapat memberikan wawasan mengenai keberlanjutan dan konsekuensi tak terduga dari strategi ekspansi kapitalis Tiongkok ini, membantu kita memahami munculnya bentuk-bentuk krisis atau kontradiksi baru.
- Rising powers and state transformation: The case of China - Shahar Hameiri, Lee Jones, 2016. rising powers... journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066115578952Rising powers and state transformation The case of China Shahar Hameiri Lee Jones 2016 rising powers journals sagepub doi 10 1177 1354066115578952
- Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/chn.2017.0009Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 chn 2017 0009
- Hainan Province in Chinaâs South China Sea Policy: What Role Does the Local Government Play?... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aspp.12495Hainan Province in ChinayAAAos South China Sea Policy What Role Does the Local Government Play onlinelibrary wiley doi 10 1111 aspp 12495
| File size | 1.24 MB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Namun, penolakan muncul dari partai politik, pakar hukum, akademisi, lembaga survei, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Penolakan ini didasarkan pada inkonsistensiNamun, penolakan muncul dari partai politik, pakar hukum, akademisi, lembaga survei, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Penolakan ini didasarkan pada inkonsistensi
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Delapan elemen utama—seperti prioritas ibu, status quo penjaga, hak anak memilih, agama dan moral penjaga, kondisi ekonomi, kesehatan, tempat tinggalDelapan elemen utama—seperti prioritas ibu, status quo penjaga, hak anak memilih, agama dan moral penjaga, kondisi ekonomi, kesehatan, tempat tinggal
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Gerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukumGerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukum
UINUIN Asia Tenggara mengadopsi pendekatan lebih adaptif, mengutamakan naturalisasi berbasis ekonomi dan keterampilan sambil mempertahankan prinsip Islam dalamAsia Tenggara mengadopsi pendekatan lebih adaptif, mengutamakan naturalisasi berbasis ekonomi dan keterampilan sambil mempertahankan prinsip Islam dalam
UMMUMM Badan pengawas pemilu mengungkapkan komponen kerentanan dalam Indeks Kerentanan Pemilu, yang mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi,Badan pengawas pemilu mengungkapkan komponen kerentanan dalam Indeks Kerentanan Pemilu, yang mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi,
UPIUPI Kedua, teknologi dalam kemampuan bahasa, pengetahuan, dan penilaian termasuk berbicara, membaca, menulis, dan kosakata muncul sebagai tema berulang kelompokKedua, teknologi dalam kemampuan bahasa, pengetahuan, dan penilaian termasuk berbicara, membaca, menulis, dan kosakata muncul sebagai tema berulang kelompok
UMMUMM Pemerintah lebih condong kepada kepentingan investor, sementara hak-hak masyarakat indigenous kerap dilanggar. Di beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina,Pemerintah lebih condong kepada kepentingan investor, sementara hak-hak masyarakat indigenous kerap dilanggar. Di beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina,
UMMUMM Juga, regulasi tersebut menciptakan kepastian hukum bagi partai politik dalam melakukan recall anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 99 PP. OlehJuga, regulasi tersebut menciptakan kepastian hukum bagi partai politik dalam melakukan recall anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 99 PP. Oleh
Useful /
ALJAMIAHALJAMIAH NU telah lama dikenal berteologi moderat dan pluralis. Meskipun demikian, ulama dan aktifis akar rumput kurang memperhatikan ajaran pluralis tersebut.NU telah lama dikenal berteologi moderat dan pluralis. Meskipun demikian, ulama dan aktifis akar rumput kurang memperhatikan ajaran pluralis tersebut.
UINUIN Penelitian menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan hukum Islam. Temuan ini menekankan pentingnya prinsip proporsionalitasPenelitian menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan hukum Islam. Temuan ini menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas
UINUIN Pendekatan ini mempercepat perkembangan industri, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran atas semakin hilangnya distingsi normatif antara bank syariahPendekatan ini mempercepat perkembangan industri, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran atas semakin hilangnya distingsi normatif antara bank syariah
UINUIN Para Nabi dan sahabat menerapkan prinsip ini dengan hati‑tinggi, menyeimbangkan keadilan dan belas‑kasihan melalui penolakan hukuman yang tidak pasti.Para Nabi dan sahabat menerapkan prinsip ini dengan hati‑tinggi, menyeimbangkan keadilan dan belas‑kasihan melalui penolakan hukuman yang tidak pasti.