CEREDINDONESIACEREDINDONESIA

International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)

Penelitian ini meneliti efektivitas pemenuhan hak atas layanan kesehatan dan penyediaan makanan yang cukup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu pada masa transisi regulasi selama periode 2024-2025. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan statuta, kasus, dan komparatif, penelitian ini menganalisis harmonisasi antara mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 dengan kapasitas fiskal negara. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif (das Sollen) dan realitas operasional (das Sein). Meskipun manajemen penjara menunjukkan kepatuhan prosedural melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), inovasi keamanan pangan, dan digitalisasi keuangan, efektivitas substansial penyediaan layanan masih dibatasi oleh hambatan struktural. Hambatan ini meliputi batasan anggaran di bawah Biaya Masukan Standar (BMS), fluktuasi harga pangan, dan tekanan demografis akibat kelebihan kapasitas, yang meningkatkan risiko kesehatan. Perbandingan dengan Nelson Mandela Rules mengonfirmasi adanya kesenjangan dalam memenuhi standar kualitas makanan yang sehat dan prinsip kesetaraan perawatan dalam penyediaan layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan institusi, termasuk rasionalisasi anggaran, optimasi layanan telemedis, dan integrasi layanan kesehatan penjara ke dalam sistem jaminan sosial nasional untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu saat ini sedang mengalami fase peremajaan institusi dalam penyediaan layanan pemasyarakatan.Secara yuridis, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana atas layanan kesehatan dan makanan yang cukup.Secara empiris, kepatuhan terhadap mandat regulasi ini tercermin dalam langkah-langkah manajerial, termasuk revitalisasi infrastruktur klinik, optimasi program swasembada pangan, dan digitalisasi transaksi keuangan sebagai mekanisme untuk mengurangi risiko pungutan ilegal.Namun, analisis ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara das Sollen (standar normatif) dan das Sein (realitas operasional).Kesenjangan ini dipengaruhi oleh variabel struktural, terutama batasan fiskal di bawah Biaya Masukan Standar (BMS) di tengah fluktuasi harga pangan, serta tekanan demografis akibat kelebihan kapasitas.Akibatnya, untuk mencapai keselarasan penuh dengan standar internasional yang ditetapkan dalam Nelson Mandela Rules diperlukan intervensi kebijakan di tingkat pusat, termasuk rasionalisasi anggaran untuk pengeluaran pangan dan integrasi cakupan kesehatan narapidana ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Pemeliharaan kualitas layanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu bergantung pada tiga prasyarat utama.implementasi konsisten Standar Operasional Prosedur (SOP), akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan pangan, dan transformasi paradigma layanan kesehatan dari orientasi kuratif ke pendekatan preventif dan promotif.

Untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan dan makanan bagi narapidana, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi penguatan institusi yang komprehensif. Pertama, perlu dilakukan rasionalisasi anggaran untuk pengeluaran pangan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga dan kebutuhan gizi narapidana. Kedua, integrasi layanan kesehatan penjara ke dalam sistem jaminan sosial nasional dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi narapidana. Ketiga, optimasi program swasembada pangan di lahan brandgang dapat meningkatkan ketersediaan makanan dan mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran telemedis dalam pengelolaan kesehatan narapidana, terutama dalam menangani keluhan medis non-darurat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu.

  1. Eksistensi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas... journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/4194Eksistensi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas journalcenter index php inovasi article view 4194
  2. Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan... doi.org/10.26623/julr.v7i1.8996Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan doi 10 26623 julr v7i1 8996
  3. Review of Legal Digitalization Aspects from Using Telemedicine for Health Management in Indonesia | Formosa... doi.org/10.55927/fjmr.v3i6.9538Review of Legal Digitalization Aspects from Using Telemedicine for Health Management in Indonesia Formosa doi 10 55927 fjmr v3i6 9538
Read online
File size428.46 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test