Publisher

NEWINERANEWINERA

Journal Journal La SocialeJournal La Sociale Abstract

Kebijakan imigrasi merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum. Di tengah dinamika globalisasi dan mobilitas manusia lintas batas yang semakin intensif, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menerapkan kebijakan imigrasi secara efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Indonesia di bidang imigrasi, dengan fokus pada pengawasan orang asing sebagai instrumen vital dalam menjamin keamanan nasional dan ketertiban umum. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan, yang mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum dan institusional telah terbentuk, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan seperti koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Temuan ini menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat integrasi kebijakan, sinergi antara aktor, dan sistem. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pembangunan kapasitas institusi, reformasi digital imigrasi, dan penguatan kolaborasi multi-pemangku kepentingan.

Conclusion

Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk pengawasan orang asing, yang berpusat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.Namun, hasil implementasi tetap tidak merata karena konten kebijakan dan konteks implementasi tidak sepenuhnya selaras.Ambiguitas dan tumpang tindih di antara instrumen, keterbatasan kapasitas di pusat-pusat mobilitas tinggi, sistem data yang terfragmentasi, dan koordinasi antar lembaga yang bervariasi (termasuk kinerja TIMPORA) menciptakan celah operasional yang memungkinkan penyalahgunaan visa/izin tinggal, overstay, dan kerja tanpa izin untuk terus berlangsung.Lonjakan penegakan hukum baru-baru ini (misalnya inspeksi bersama dan peningkatan jumlah TAK/deportasi) menunjukkan responsivitas institusional, tetapi juga mengungkapkan postur reaktif yang mahal dan sulit untuk dipertahankan.Untuk menyeimbangkan fasilitasi bagi pariwisata, investasi, dan konektivitas hub dengan keamanan nasional, ketertiban umum, perlindungan tenaga kerja, dan proses hukum hak asasi manusia, Indonesia membutuhkan pergeseran menuju implementasi berbasis risiko, dipimpin intelijen, dan sensitif terhadap hak asasi manusia.

Future Research

Untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengawasan orang asing di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada prioritas pada agenda kohesi yang mengharmonisasi regulasi dan menerbitkan SOP bersama di seluruh imigrasi, tenaga kerja, polisi, dan pemerintah daerah. Kedua, instalasi lapisan data interoperabel nasional yang menghubungkan SIMKIM/APOA dengan basis data registri sipil dan tenaga kerja menggunakan identifikasi unik, jejak audit, dan jaminan privasi. Ketiga, memperkuat TIMPORA melalui standar operasional minimum (frekuensi pertemuan/operasi), KPI bersama (waktu tindakan, tingkat kepatuhan, tingkat kecocokan data), dan sumber daya yang ditargetkan untuk Bali, Jabodetabek, dan koridor perbatasan. Keempat, mengadopsi skrining risiko pasca-kedatangan dan pelaporan yang berfokus pada kelas visa rentan (misalnya visa bebas/VoA) dan sektor berisiko tinggi, yang dikombinasikan dengan sanksi proporsional yang baik dan jalur remediasi yang jelas. Kelima, berinvestasi dalam modal manusia (metode investigasi, literasi digital, kehati-hatian hak asasi manusia), memperluas saluran pelaporan komunitas/industri, dan menerbitkan dasbor pengawasan transparan untuk membangun efek jera dan kepercayaan investor. Terakhir, mendalamkan kerja sama lintas batas (ASEAN dan MOU bilateral) untuk berbagi intelijen dan operasi bersama, serta mengintegrasikan pemantauan-evaluasi berkelanjutan sehingga pilot (misalnya skor risiko, verifikasi e-sponsor) dapat ditingkatkan berdasarkan bukti, bukan anekdot.

References

1. THE INVOLVEMENT OF INDONESIAN ARMED FORCE IN OVERCOMING TERORRISM AS A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME... doi.org/10.52617/jikk.v5i2.256THE INVOLVEMENT OF INDONESIAN ARMED FORCE IN OVERCOMING TERORRISM AS A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME doi 10 52617 jikk v5i2 256
2. Exploring the Indonesian Tourism Destination via Indonesia.Travel @indtravel | Atlantis Press. exploring... doi.org/10.2991/ictgtd-18.2018.4Exploring the Indonesian Tourism Destination via Indonesia Travel indtravel Atlantis Press exploring doi 10 2991 ictgtd 18 2018 4
3. URGENSI KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS... doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2768URGENSI KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS doi 10 36312 jcm v5i1 2768

Metadata

File size	619.91 KB
Pages	9
DMCA	Report