NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeThis study aims to analyze land certification policies in order to realize legal certainty of land rights, with a focus on the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Raas District, Sumenep Regency. The method used in this study is a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. Data sources were obtained from primary legal materials such as the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 24 of 1997, and Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 6 of 2018, supported by secondary legal materials in the form of scientific journals, books, and reports from related agencies. The results of the study indicate that the PTSL program has been normatively designed to provide legal protection for community land rights, however, its implementation in Raas District is still faced with various obstacles. These include low community participation, limited ownership documents, land boundary issues, and a lack of community legal understanding. Although the policy is aligned with the principle of legal certainty, its effectiveness is hampered by the lack of resources, infrastructure, and accessibility in the island region. This indicates a gap between legal norms and social reality. This study recommends the need to strengthen inter-institutional coordination, increase land service capacity, and provide ongoing legal outreach to ensure equitable and just legal certainty for communities in remote areas.
The research concludes that the land certification policy through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is crucial for achieving legal certainty over land rights, grounded in legal provisions like Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997.However, the absence of the PTSL program in Raas District demonstrates a failure to equitably guarantee legal certainty throughout Indonesia, particularly in remote island regions.Therefore, affirmative policies and regulatory reforms targeting areas like Raas District are necessary to ensure equal access to land rights and legal protection for all citizens.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi empiris mendalam mengenai faktor-faktor sosio-kultural yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program PTSL di Raas, termasuk persepsi masyarakat terhadap proses sertifikasi dan peran tokoh adat dalam memfasilitasi pendaftaran tanah. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan alternatif dalam pendaftaran tanah di wilayah kepulauan, seperti pemanfaatan teknologi digital dan sistem pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi program sertifikasi tanah di wilayah kepulauan lain di Indonesia atau negara-negara dengan karakteristik geografis serupa, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Raas. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat di wilayah terpencil, serta mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
- Legal Certainty of Written Evidence of Land Formerly Owned by Indigenous Communities in Land Registration... doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1403Legal Certainty of Written Evidence of Land Formerly Owned by Indigenous Communities in Land Registration doi 10 38035 jlph v5i4 1403
- 0. loading academic.oup.com/wbro/article-lookup/doi/10.1093/wbro/lkp0070 loading academic oup wbro article lookup doi 10 1093 wbro lkp007
- Ownership of Land: Legal Philosophy and Culture Analysis of Land Property Rights | Jurnal Media Hukum.... journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/18264Ownership of Land Legal Philosophy and Culture Analysis of Land Property Rights Jurnal Media Hukum journal umy ac index php jmh article view 18264
- Towards sustainable property? Exploring the entanglement of ownership and sustainability - Philipp Degens,... doi.org/10.1177/05390184211011437Towards sustainable property Exploring the entanglement of ownership and sustainability Philipp Degens doi 10 1177 05390184211011437
| File size | 703.38 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK Dibahas pula identifikasi fragmentasi, tumpang tindih, dan duplikasi (FOD), panduan umum untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berasal dari tahapanDibahas pula identifikasi fragmentasi, tumpang tindih, dan duplikasi (FOD), panduan umum untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berasal dari tahapan
UNIKUUNIKU Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Responden dalam penelitian ini mayoritas laki-laki (85%) dengan rentang usia 15-25Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Responden dalam penelitian ini mayoritas laki-laki (85%) dengan rentang usia 15-25
UNIKUUNIKU Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi Masyarakat Desa Hutan, Efektifitas Kelembagaan LMDH dan analisis dampak ekonomiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi Masyarakat Desa Hutan, Efektifitas Kelembagaan LMDH dan analisis dampak ekonomi
OJSOJS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman, Kesiapan, dan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada mahasiswa FakultasPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman, Kesiapan, dan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada mahasiswa Fakultas
LARISMALARISMA Namun, beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa efektivitas program K3 dapat bervariasi tergantung pada konteks implementasi dan faktor eksternalNamun, beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa efektivitas program K3 dapat bervariasi tergantung pada konteks implementasi dan faktor eksternal
STAINUPASTAINUPA Dukungan berkelanjutan dari pemangku kepentingan sangat penting untuk mengatasi kendala modal, pemahaman awal, dan keterbatasan lahan. Dengan kolaborasiDukungan berkelanjutan dari pemangku kepentingan sangat penting untuk mengatasi kendala modal, pemahaman awal, dan keterbatasan lahan. Dengan kolaborasi
KEMENSOSKEMENSOS Kasus di Tambakdahan membuktikan strategi yang tepat untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif adalah dengan mengakomodasi penerapan inovasiKasus di Tambakdahan membuktikan strategi yang tepat untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif adalah dengan mengakomodasi penerapan inovasi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.
Useful /
STIKESYARSIMATARAMSTIKESYARSIMATARAM Angka kepatuhan melakukan pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Penimbung tahun 2019 hanya sebesar 13% dan angka ketidakpatuhan sebesar 86%. Jenis penelitianAngka kepatuhan melakukan pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Penimbung tahun 2019 hanya sebesar 13% dan angka ketidakpatuhan sebesar 86%. Jenis penelitian
STIKESYARSIMATARAMSTIKESYARSIMATARAM Hasil penelitian dengan nilai Rata-rata intensitas skala nyeri pada klien hipertensi sebelum diberikan masase intensitas nyeri sebesar 59,09 dan Rata-rataHasil penelitian dengan nilai Rata-rata intensitas skala nyeri pada klien hipertensi sebelum diberikan masase intensitas nyeri sebesar 59,09 dan Rata-rata
STTSIMPSONSTTSIMPSON Perintah untuk mengisi dan menaklukkan bumi harus dipahami dalam konteks sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan bumi masih belum dihuni. Perintah iniPerintah untuk mengisi dan menaklukkan bumi harus dipahami dalam konteks sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan bumi masih belum dihuni. Perintah ini
STTSIMPSONSTTSIMPSON Berdasarkan Yunus 1, keterlibatan hamba-hamba Allah adalah tugas-tugas dasar dalam menyampaikan dan menyebarkan Injil dalam pekerjaan keselamatan. DariBerdasarkan Yunus 1, keterlibatan hamba-hamba Allah adalah tugas-tugas dasar dalam menyampaikan dan menyebarkan Injil dalam pekerjaan keselamatan. Dari