IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWThe rise of defaults and over-indebtedness in online lending reflects failures in credit risk management, mainly due to weak lending limitations and an imbalance between platforms and borrowers. This raises legal protection concerns for debtors, as aggressive lending practices are not based on repayment ability. Therefore, imposing restrictions on online lending is crucial to mitigate risks of default and over-indebtedness, through measures such as maximum loan limits, proportional creditworthiness assessments, and reinforcing prudence in fintech regulations. This research adopts a normative juridical approach with statutory, conceptual, and comparative methods, focusing on China, Malaysia, and Thailand. The study aims to identify an ideal framework for online lending limits to combat defaults and over-indebtedness. Findings show Indonesia lacks sufficient regulation, especially in real-time integration of cross-platform credit data, enabling debt-cycling. Indonesias regulatory approach is reactive, while Malaysias is proactive. Law enforcement against illegal lending is weak, and debt relief mechanisms are underdeveloped, unlike China and Thailand, which have implemented lending limits and consumer protections. This research recommends a new legal framework integrating national credit reporting with cross-platform debt limits to create a healthier digital financial ecosystem.
The financial digitalization phenomenon in Indonesia has triggered a shift in the function of Peer-to-Peer (P2P) Lending, moving from a productive financing tool for MSMEs to a massive engine for individual consumer loans.This condition has created a trend of over-indebtedness and a debt cycling culture, which is exacerbated by platforms neglecting prudential principles in pursuit of credit disbursement targets.Indonesia needs to adopt standardized Debt Service-to-Income (DSTI) instruments, as implemented by China, Malaysia, and Thailand, to prevent a debt bubble explosion that could threaten national economic stability.
Based on the analysis of the regulatory frameworks in China, Malaysia, and Thailand, several avenues for future research emerge. First, a comprehensive study is needed to assess the feasibility of implementing a national DSTI limit for online lending in Indonesia, considering the unique characteristics of the Indonesian financial landscape and the prevalence of informal income sources. Second, research should focus on developing innovative methods for integrating alternative data sources, such as utility bills and telecommunications data, into credit scoring models to improve the accuracy of risk assessments for unbanked populations. Finally, further investigation is warranted to explore the effectiveness of different financial literacy programs in empowering consumers to make informed borrowing decisions and avoid falling into debt traps. These studies should be conducted in collaboration with stakeholders from the financial industry, regulatory bodies, and consumer advocacy groups to ensure that the findings are relevant and actionable, ultimately contributing to a more stable and inclusive digital financial ecosystem in Indonesia. The total length of this paragraph is 207 words.
| File size | 326.07 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Dengan menciptakan ruang komunikasi yang baik untuk masyarakat akan memberikan posisi tawar yang lebih bagi masyarakat terhadap legilatif untuk terciptanyaDengan menciptakan ruang komunikasi yang baik untuk masyarakat akan memberikan posisi tawar yang lebih bagi masyarakat terhadap legilatif untuk terciptanya
IBLAMIBLAM Upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.menyelenggarakanUpaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.menyelenggarakan
IBLAMIBLAM Kpn terdapat unsur kesengajaan namun dalam hal untuk melindungi dirinya sendiri. Sanksi dalam putusan pengadilan Bogor berupa sanksi pidana 9 tahun penjara,Kpn terdapat unsur kesengajaan namun dalam hal untuk melindungi dirinya sendiri. Sanksi dalam putusan pengadilan Bogor berupa sanksi pidana 9 tahun penjara,
IBLAMIBLAM Reformasi struktural diperlukan dengan mengganti Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang‑undang yang memberi Kompolnas kewenangan investigatif, aksesReformasi struktural diperlukan dengan mengganti Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang‑undang yang memberi Kompolnas kewenangan investigatif, akses
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa terkait penyitaan utangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa terkait penyitaan utang
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pengelola streaming ilegal dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan TransaksiPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pengelola streaming ilegal dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi
IBLAMIBLAM Dengan demikian, upaya integrasi memerlukan sinergi antara legislasi, kelembagaan, dan budaya hukum nasional agar prinsip internasional tidak hanya menjadiDengan demikian, upaya integrasi memerlukan sinergi antara legislasi, kelembagaan, dan budaya hukum nasional agar prinsip internasional tidak hanya menjadi
IBLAMIBLAM Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterikatan tersebut tidak cukup dipenuhi melalui kepatuhan formal terhadap amar putusan, melainkan menuntutTemuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterikatan tersebut tidak cukup dipenuhi melalui kepatuhan formal terhadap amar putusan, melainkan menuntut
Useful /
IBLAMIBLAM Putusan ini menegaskan bahwa PKPU merupakan ruang hukum yang memungkinkan kelangsungan usaha tetap berjalan sekaligus menjaga reputasi bisnis, dan jugaPutusan ini menegaskan bahwa PKPU merupakan ruang hukum yang memungkinkan kelangsungan usaha tetap berjalan sekaligus menjaga reputasi bisnis, dan juga
IBLAMIBLAM Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jaminan hak politik perempuan dalam mengisi posisi legislatif telah diatur dalam undang-undang pemiluBerdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jaminan hak politik perempuan dalam mengisi posisi legislatif telah diatur dalam undang-undang pemilu
IBLAMIBLAM Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa merek Wahl Clipper dan dinamika hukum merek di Indonesia, penelitian ini merumuskan tiga simpulan utama. Pertama,Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa merek Wahl Clipper dan dinamika hukum merek di Indonesia, penelitian ini merumuskan tiga simpulan utama. Pertama,
IBLAMIBLAM Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik meliputi pedoman operasional yang jelas, penguatan mekanisme pengawasan, dan harmonisasi regulasi untukOleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik meliputi pedoman operasional yang jelas, penguatan mekanisme pengawasan, dan harmonisasi regulasi untuk