JURNALKUJURNALKU
Journal of Law, Administration, and Social ScienceJournal of Law, Administration, and Social ScienceKepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam hal pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan dan pelaporan pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara dengan dua orang narasumber dari pihak wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Penulis membandingkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan realita kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala untuk mencapai kepatuhan pajak baik dari perspektif internal wajib pajak dan perspektif eksternal wajib pajak.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan bagi wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan.Sosialisasi perpajakan perlu ditingkatkan dan cara penyampaian informasi perlu diperbaiki agar lebih menarik bagi wajib pajak.Kualitas sistem pelayanan perpajakan secara online juga perlu terus ditingkatkan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat fokus pada identifikasi faktor-faktor spesifik yang menghambat wajib pajak UMKM, khususnya restoran, dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, seperti kompleksitas regulasi atau kurangnya akses terhadap informasi yang relevan. Pengembangan program edukasi perpajakan yang lebih interaktif dan mudah dipahami, disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha restoran, juga perlu dipertimbangkan. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi efektivitas berbagai strategi peningkatan kepatuhan pajak, seperti pemberian insentif fiskal atau penyederhanaan prosedur pelaporan, serta dampaknya terhadap penerimaan negara.
| File size | 284.86 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
ASIAASIA Intervensi ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang akuntansi keberlanjutan dan kewajiban pajak. Program ini menawarkanIntervensi ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang akuntansi keberlanjutan dan kewajiban pajak. Program ini menawarkan
UNISMUHUNISMUH Dengan menggunakan desain riset dan pengembangan yang terstruktur melalui model ADDIE, studi ini melibatkan siswa sekolah menengah sebagai subjek sertaDengan menggunakan desain riset dan pengembangan yang terstruktur melalui model ADDIE, studi ini melibatkan siswa sekolah menengah sebagai subjek serta
UNIRAYAUNIRAYA Penggunaan sesuatu secara sewenang-wenang atau berlebihan untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa memperhatikan kesusilaan, keadilan, atau kompensasiPenggunaan sesuatu secara sewenang-wenang atau berlebihan untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa memperhatikan kesusilaan, keadilan, atau kompensasi
ITSITS Usabilitas juga menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi e-office. Hasil ini penting untuk pengembangan aplikasi e-officeUsabilitas juga menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi e-office. Hasil ini penting untuk pengembangan aplikasi e-office
UNIRAYAUNIRAYA Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai alasan dan upaya yang dapat mengimbangi perimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraanOleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai alasan dan upaya yang dapat mengimbangi perimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
UNIRAYAUNIRAYA In any case, judges have made numerous lawful leaps in giving over criminal choices for opiates wrongdoings that are not in light of legal guidelines.In any case, judges have made numerous lawful leaps in giving over criminal choices for opiates wrongdoings that are not in light of legal guidelines.
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hokum sosiologis merupakan penelitian hukum sebagai pemeriksaan eksak untukJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hokum sosiologis merupakan penelitian hukum sebagai pemeriksaan eksak untuk
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pegawai‑pegawai pajak yang taxing‑minded. Pajak dipungut berdasarkan undang‑undang dan peraturan pelaksanaannya, serta tidak dapat dianggap sebagaiPegawai‑pegawai pajak yang taxing‑minded. Pajak dipungut berdasarkan undang‑undang dan peraturan pelaksanaannya, serta tidak dapat dianggap sebagai
Useful /
UIN SUKAUIN SUKA Penelitian ini mengkaji Maṭlab al-Ṭālibīn fī Tafsīr Kalām Rab al-Ālamīn, sebuah karya tafsīr abad ke-16 oleh Yaqūb Ṣarfī, yang merupakanPenelitian ini mengkaji Maṭlab al-Ṭālibīn fī Tafsīr Kalām Rab al-Ālamīn, sebuah karya tafsīr abad ke-16 oleh Yaqūb Ṣarfī, yang merupakan
ITSITS Penelitian ini menyelidiki dampak pola desain terhadap kinerja dan kompleksitas aplikasi, dengan menggunakan proyek enterprise berbasis Java EE bernamaPenelitian ini menyelidiki dampak pola desain terhadap kinerja dan kompleksitas aplikasi, dengan menggunakan proyek enterprise berbasis Java EE bernama
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI B/2018/Pn-Mdn, didasari Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan perundang-undanganB/2018/Pn-Mdn, didasari Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan perundang-undangan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan mengenai diversi yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan melaluiUndang-undang tersebut secara tegas menjelaskan mengenai diversi yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan melalui