PRINPRIN

Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada MasyarakatNusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam dinamika perekonomian Indonesia yang terus berkembang, pembiayaan tanpa agunan (KTA) menjadi solusi keuangan populer. Kemudahan pengajuan dan pencairan dana menjadikan produk ini menarik, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Namun, kemudahan ini dibarengi masalah serius berupa tingginya angka wanprestasi. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, menyebabkan kurangnya pemahaman hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan. Banyak masyarakat juga belum mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan murah, yaitu Gugatan Sederhana (Perma No. 4 Tahun 2019). Mekanisme ini dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya nasabah lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam, untuk menyelesaikan sengketa hingga Rp500 juta tanpa litigasi kompleks. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap Gugatan Sederhana melalui pelatihan partisipatif. Pelatihan melibatkan 50 peserta dari lembaga keuangan mikro dan koperasi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, simulasi persidangan, diskusi kelompok, dan studi kasus. Hasilnya, 78% peserta lebih memahami Gugatan Sederhana setelah pelatihan, dan 65% lebih cenderung menggunakannya dibandingkan litigasi konvensional. Pelatihan ini berdampak positif pada peningkatan kesadaran hukum, potensi pengurangan angka wanprestasi, dan pengembangan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pelatihan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui Gugatan Sederhana berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya nasabah lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam.Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai prosedur Gugatan Sederhana, dengan 78% peserta merasa lebih paham setelah mengikuti pelatihan.Selain itu, 65% peserta menyatakan akan lebih cenderung memilih Gugatan Sederhana sebagai jalur penyelesaian sengketa dibandingkan litigasi konvensional, menunjukkan kesadaran akan efisiensi dan kemudahan mekanisme ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih jalur penyelesaian sengketa, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas Gugatan Sederhana dalam memulihkan kerugian finansial bagi kreditur dan debitur, serta dampaknya terhadap stabilitas sektor keuangan. Ketiga, penting untuk mengkaji peran mediasi dan rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum masuk ke proses Gugatan Sederhana, serta bagaimana mengintegrasikan kedua mekanisme ini untuk mencapai solusi yang lebih optimal. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem hukum dan keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi permasalahan pembiayaan tanpa agunan.

  1. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENDANAAN UMKM... doi.org/10.35508/pelana.v2i2.18783ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENDANAAN UMKM doi 10 35508 pelana v2i2 18783
  2. Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi | Journal Kompilasi... doi.org/10.29303/jkh.v10i1.234Prinsip Plurium Litis Consortium Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi Journal Kompilasi doi 10 29303 jkh v10i1 234
  3. ANALISIS URGENSI PERUBAHAN PERATURAN GUGATAN SEDERHANA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 | HUKMY : Jurnal Hukum.... doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i2.670-694ANALISIS URGENSI PERUBAHAN PERATURAN GUGATAN SEDERHANA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 HUKMY Jurnal Hukum doi 10 35316 hukmy 2024 v4i2 670 694
Read online
File size510.01 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Legal Vacuum in the Regulation of Unregistered New Narcotics Types and the Absence of Legislation 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Selain itu, pembaruan regulasi secara berkala, terutama ketika jenis narkotika baru terdeteksi memasuki Indonesia, merupakan solusi penting dalam mengatasiSelain itu, pembaruan regulasi secara berkala, terutama ketika jenis narkotika baru terdeteksi memasuki Indonesia, merupakan solusi penting dalam mengatasi

JURIS Ratio Legis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Peneliti memperoleh suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan PeninjauanPeneliti memperoleh suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan

JURIS RATIO LEGIS PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 PASAL 6 ANGKA 1 a TENTANG BATAS USIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA SMK DITINJAU BERDASARKAN U 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Penelitian ini mengkaji dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 6 Angka 1 (A) mengenaiPenelitian ini mengkaji dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 6 Angka 1 (A) mengenai

JURIS Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Berdasarkan Pasal 57 Ayat 2C UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan MahkamahAkan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan Mahkamah

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisiPenelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisi

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Untuk itu setiap pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akan mendapatkan Uang Pesangon dan besaran nilai yang didapat pekerja/buruh sesuaiUntuk itu setiap pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akan mendapatkan Uang Pesangon dan besaran nilai yang didapat pekerja/buruh sesuai

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja dinyatakan cacat hukum, sehingga Pintardjo Soeltan Strepoeo dan Nyonya Janda Mumahhaimawati terbuktiSurabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja dinyatakan cacat hukum, sehingga Pintardjo Soeltan Strepoeo dan Nyonya Janda Mumahhaimawati terbukti

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif,Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif,

Useful /

JURIS Implementasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Hotel Lombok Plaza Analisis Praktik Rekrutmen Pelatihan dan Loyalitas Karyawan 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Loyalitas karyawan dibangun melalui pemberian benefit yang kompetitif, kegiatan kebersamaan, serta sistem promosi berbasis evaluasi kinerja. Temuan iniLoyalitas karyawan dibangun melalui pemberian benefit yang kompetitif, kegiatan kebersamaan, serta sistem promosi berbasis evaluasi kinerja. Temuan ini

JURIS Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Lakey Kabupaten Dompu Sebagai Daya Tarik Wisata Alam di Kecamatan Hu u 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pantai Lakey memiliki potensi alam berupa pasir putih, laut biru, dan ombak menantang yang mendukung aktivitas surfing,Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pantai Lakey memiliki potensi alam berupa pasir putih, laut biru, dan ombak menantang yang mendukung aktivitas surfing,

JURIS Pengembangan Pariwisata Non Bahari di Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Alternatif Wisata Bagi Wisatawan Pasca Sailing Trip di Labuan Bajo 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Potensi objek wisata seperti Goa Batu Cermin, Air Terjun Cunca Wulang, Desa Wisata Melo, dan Danau Sano Nggoang menawarkan daya tarik alam dan budaya yangPotensi objek wisata seperti Goa Batu Cermin, Air Terjun Cunca Wulang, Desa Wisata Melo, dan Danau Sano Nggoang menawarkan daya tarik alam dan budaya yang

JURIS Pemanfaatan Bambu sebagai Industri Kreatif Anyaman Peralatan Rumah Tangga Guna Meningkatkan Perekonomian Lokal 2025More at 2025

PRINPRIN Kegiatan PKM dilaksanakan oleh mahasiswa dan mahasiswi KKM Universitas Bina Bangsa, kelompok 41 Tahun 2025. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam programKegiatan PKM dilaksanakan oleh mahasiswa dan mahasiswi KKM Universitas Bina Bangsa, kelompok 41 Tahun 2025. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam program

ads-block-test